- Beranda
- Berita dan Politik
Wali Kota Jogja & Bupati Asahan Menolak Kebijakan Jokowi Naikkan BBM. Mega Ora Sudi!
...
TS
mashako
Wali Kota Jogja & Bupati Asahan Menolak Kebijakan Jokowi Naikkan BBM. Mega Ora Sudi!
Wali Kota Jogja Menolak Kebijakan Jokowi Naikkan BBM
Sabtu, 22 November 2014 , 16:38:00
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti saat menemui mahasiswa yang minta dukungan penolakan kenaikan harga BBM, Jumat (21/11). Foto: Heru Pratomo/Radar Jogja/JPNN
JOGJA – Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) akhirnya membubuhkan tanda tangan pada petisi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah orang nomor satu di Pemkot Jogja ini dilakukan setelah para mahasiswa peserta demo yang menggeruduk Balai Kota Timoho kemarin (21/11) menodongnya untuk teken.
Aksi sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Se-Jogja ini ditemui wali kota di Jalan Ipda Tut Harsono di depan Balai Kota
“Saya ini wali kota hasil pilihan langsung rakyat. Jadi, saya juga merasakan apa yang dirasakan masyarakat karena terbebani dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini,” ujar HS di depan para mahasiswa dilansir Radar Jogja (Grup JPNN.com), Sabtu (22/11).
Awalnya HS sempat menolak menandatangani petisi yang dibawa para mahasiswa, meski dia menyetujui beberapa poin dalam petisi itu. Setelah berdiskusi singkat dengan Kapolrestabes Jogja Kombes Pol Slamet Santosa, wali kota pun akhirnya bersedia menandatangani petisi itu dengan alas punggung mahasiawa.
“Bismillah saya tanda tangani petisi ini,” ujarnya.
Petisi tersebut antara lain berisi tuntutan renegosiasi kontrak karya migas, pemberantasan mafia migas dan menasonalisasi aset-aset asing di bawah kontrol pemerintah yang mewakili masyarakat.
Dalam kesempatan ini, HS juga meminta jaminan kepada mahasiswa agar tidak ada aksi anarkistis selama demo menolak kenaikan BBM di Kota Jogja, seperti yang terjadi sebelumnya di Pertigaan Revolusi, Jalan Solo.
Menurut wali kota, masyarakat sudah terbebani dengan kenaikan harga BBM, sehingga jangan sampai semakin susah karena ada demo mahasiswa yang anarkistis.
“Saya minta jaminan tidak ada aksi anarkistis, aksi bakar-bakaran di Kota Jogja. Aksi unjuk rasa boleh saja, tapi harus damai," katanya.
Terhadap aksi yang dilakukan secara damai dan santun, ia mendukung para mahasiswa menolak kenaikan harga BBM.
"Hidup mahasiswa, hidup rakyat, Jogja istimewa,” teriak HS di depan massa aksi.
Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Se-Jogja Menolak Kenaikan Harga BBM Zaenudin mengungkapkan, dengan tanda tangan HS pada petisi itu merupakan bukti aksi Pemkot Jogja, dalam hal ini wali kota turut mendukung aksi mahasiswa.
“Petisi ini menjadi bukti dukungan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti,” terangnya.
Meski sudah mendapatkan dukungan dari wali kota Jogja, menurut Ketua Cabang PMII DIJ ini, aksi mahasiwa menolak kenaikan harga BBM masih akan terus dilanjutkan. Ketika ditanya sampai kapan aksi dilakukan, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jogja ini mengatakan melihat perkembangan dulu. “Tentatif, masih belum bisa dipastikan sampai kapan,” katanya.
http://www.jpnn.com/read/2014/11/22/...i-Naikkan-BBM-
Bupati Asahan Menolak Kenaikan Harga BBM
SABTU, 22 NOVEMBER 2014 , 09:20:00
KISARAN - Bupati Asahan Drs Taufan Gama Simatupang, mengaku menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah diterapkan pemerintah.
Itu disampaikannya ketika menerima puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Asahan-Batubara yang melakukan unjukrasa, Jumat (21/11).
Dalam orasinya, para mahasiswa menolak kenaikan harga BBM karena dinilai memberatkan rakyat kecil. Sebab,kenaikan harga BBM, pasti memicu kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga beban hidup rakyat kecil semakin berat.
Ketua Umum IMM Asahan-Batubara Muhammad Yahya menuturkan, mereka dengan tegas menolak kebijakan pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga BBM.
Di depan kantor bupati, Muhammad Yahya saat berorasi menyebutkan, kenaikan harga BBM hanya akan menguntungkan para korporat yang nantinya menimbulkan permainan di sektor migas yang berpotensi menggeser dominasi nasional corporate.
Untuk itu, mereka mengimbau pemerintah untuk merivisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, karena dinilai membuka ruang bagi liberalisasi di sektor migas.
Meminta pemerintah, segera membenahi transportasi publik dan massal untuk mendorong penggunaan kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik, sehingga penggunaan BBM dapat dihemat.
Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP ketika menerima pengunjukrasa menuturkan, secara pribadi tidak setuju dengan keputusan pemerintah mengenai kenaikan BBM bersubsidi.
"Secara pribadi saya tidak setuju mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi. Akan tetapi kenaikan ini merupakan kebijakan dari presiden, maka saya selaku Kepala Pemerintahan Asahan tidak bisa berbuat banyak,” katanya.
Setelah menerima arahan serta penjelasan dari Bupati Asahan, para pengunjuk rasa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Asahan-Batubara membubarkan diri.
Sebelumnya, mahasiswa juga berunjukrasa di kantor DPRD, mereka meminta dukungan kepada anggota DPRD Asahan dengan melakukan sweeping di setiap ruangan untuk meminta para wakil rakyat menandatangani penolakan kenaikan harga BBM yang dibubuhkan di atas spanduk. Selanjutnya, mereka melakukan aksi di depan kantor Bupati Asahan.
http://m.jpnn.com/news.php?id=271344
Megawati Perintahkan Kader PDIP (termasuk Kepala Daerah) Dukung Kenaikan Harga BBM
20 November 2014 16:48 wib
Metrotvnews.com, Jakarta: Keputusan pemerintahan Jokowi-JK menaikkan BBM bersubsidi disambut gelombang penolakan masyarakat, termasuk dari internal PDIP. Namun menjadi kewajiban seluruh kader PDIP untuk menjadi kepanjangan mulut pemerintah dalam menjelaskan alasan kebijakan yang tidak populer tersebut. "Ibu Ketum sudah mewajibkan agar kader menjadi corong pemerintahan," kata Plt Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto di rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2014).
Aksi penolakan yang juga diserukan oleh anggota DPR Effendi Simbolon, menurutnya sudah diselesaikan melalui dialog. Effendi Simbolon akan memahami kebijakan partai dan kebijakan Jokowi-JK menaikkan harga BBM. "Kita punya ruang dialog yang baik. Saya yakin Pak Effendi Simbolon akan memahami disiplin sebagai anggota parpol satu garis dengan kebijakan partai," tegasnya.
Selain itu, lanjut Hasto, Megawati juga telah memerintahkan, agar fraksi PDIP untuk membuat buku putih. Di dalam buku putih itu kata Hasto menjelaskan tentang realokasi BBM ini. "Buku putih itu menjelaskan bagaimana kebijakan ini harus disosialisasikan juga ke daerah daerah sekaligus sebagai penjelasan resmi dari DPP PDIP melalui Fraksi PDIP DPR," tukas Hasto
http://news.metrotvnews.com/read/201...ikan-harga-bbm
-------------------------
Megawati kok bisa berubah yak!
Sabtu, 22 November 2014 , 16:38:00
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti saat menemui mahasiswa yang minta dukungan penolakan kenaikan harga BBM, Jumat (21/11). Foto: Heru Pratomo/Radar Jogja/JPNN
JOGJA – Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) akhirnya membubuhkan tanda tangan pada petisi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah orang nomor satu di Pemkot Jogja ini dilakukan setelah para mahasiswa peserta demo yang menggeruduk Balai Kota Timoho kemarin (21/11) menodongnya untuk teken.
Aksi sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Se-Jogja ini ditemui wali kota di Jalan Ipda Tut Harsono di depan Balai Kota
“Saya ini wali kota hasil pilihan langsung rakyat. Jadi, saya juga merasakan apa yang dirasakan masyarakat karena terbebani dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini,” ujar HS di depan para mahasiswa dilansir Radar Jogja (Grup JPNN.com), Sabtu (22/11).
Awalnya HS sempat menolak menandatangani petisi yang dibawa para mahasiswa, meski dia menyetujui beberapa poin dalam petisi itu. Setelah berdiskusi singkat dengan Kapolrestabes Jogja Kombes Pol Slamet Santosa, wali kota pun akhirnya bersedia menandatangani petisi itu dengan alas punggung mahasiawa.
“Bismillah saya tanda tangani petisi ini,” ujarnya.
Petisi tersebut antara lain berisi tuntutan renegosiasi kontrak karya migas, pemberantasan mafia migas dan menasonalisasi aset-aset asing di bawah kontrol pemerintah yang mewakili masyarakat.
Dalam kesempatan ini, HS juga meminta jaminan kepada mahasiswa agar tidak ada aksi anarkistis selama demo menolak kenaikan BBM di Kota Jogja, seperti yang terjadi sebelumnya di Pertigaan Revolusi, Jalan Solo.
Menurut wali kota, masyarakat sudah terbebani dengan kenaikan harga BBM, sehingga jangan sampai semakin susah karena ada demo mahasiswa yang anarkistis.
“Saya minta jaminan tidak ada aksi anarkistis, aksi bakar-bakaran di Kota Jogja. Aksi unjuk rasa boleh saja, tapi harus damai," katanya.
Terhadap aksi yang dilakukan secara damai dan santun, ia mendukung para mahasiswa menolak kenaikan harga BBM.
"Hidup mahasiswa, hidup rakyat, Jogja istimewa,” teriak HS di depan massa aksi.
Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Se-Jogja Menolak Kenaikan Harga BBM Zaenudin mengungkapkan, dengan tanda tangan HS pada petisi itu merupakan bukti aksi Pemkot Jogja, dalam hal ini wali kota turut mendukung aksi mahasiswa.
“Petisi ini menjadi bukti dukungan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti,” terangnya.
Meski sudah mendapatkan dukungan dari wali kota Jogja, menurut Ketua Cabang PMII DIJ ini, aksi mahasiwa menolak kenaikan harga BBM masih akan terus dilanjutkan. Ketika ditanya sampai kapan aksi dilakukan, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jogja ini mengatakan melihat perkembangan dulu. “Tentatif, masih belum bisa dipastikan sampai kapan,” katanya.
http://www.jpnn.com/read/2014/11/22/...i-Naikkan-BBM-
Bupati Asahan Menolak Kenaikan Harga BBM
SABTU, 22 NOVEMBER 2014 , 09:20:00
KISARAN - Bupati Asahan Drs Taufan Gama Simatupang, mengaku menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah diterapkan pemerintah.
Itu disampaikannya ketika menerima puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Asahan-Batubara yang melakukan unjukrasa, Jumat (21/11).
Dalam orasinya, para mahasiswa menolak kenaikan harga BBM karena dinilai memberatkan rakyat kecil. Sebab,kenaikan harga BBM, pasti memicu kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga beban hidup rakyat kecil semakin berat.
Ketua Umum IMM Asahan-Batubara Muhammad Yahya menuturkan, mereka dengan tegas menolak kebijakan pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga BBM.
Di depan kantor bupati, Muhammad Yahya saat berorasi menyebutkan, kenaikan harga BBM hanya akan menguntungkan para korporat yang nantinya menimbulkan permainan di sektor migas yang berpotensi menggeser dominasi nasional corporate.
Untuk itu, mereka mengimbau pemerintah untuk merivisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, karena dinilai membuka ruang bagi liberalisasi di sektor migas.
Meminta pemerintah, segera membenahi transportasi publik dan massal untuk mendorong penggunaan kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik, sehingga penggunaan BBM dapat dihemat.
Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP ketika menerima pengunjukrasa menuturkan, secara pribadi tidak setuju dengan keputusan pemerintah mengenai kenaikan BBM bersubsidi.
"Secara pribadi saya tidak setuju mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi. Akan tetapi kenaikan ini merupakan kebijakan dari presiden, maka saya selaku Kepala Pemerintahan Asahan tidak bisa berbuat banyak,” katanya.
Setelah menerima arahan serta penjelasan dari Bupati Asahan, para pengunjuk rasa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Asahan-Batubara membubarkan diri.
Sebelumnya, mahasiswa juga berunjukrasa di kantor DPRD, mereka meminta dukungan kepada anggota DPRD Asahan dengan melakukan sweeping di setiap ruangan untuk meminta para wakil rakyat menandatangani penolakan kenaikan harga BBM yang dibubuhkan di atas spanduk. Selanjutnya, mereka melakukan aksi di depan kantor Bupati Asahan.
http://m.jpnn.com/news.php?id=271344
Megawati Perintahkan Kader PDIP (termasuk Kepala Daerah) Dukung Kenaikan Harga BBM
20 November 2014 16:48 wib
Metrotvnews.com, Jakarta: Keputusan pemerintahan Jokowi-JK menaikkan BBM bersubsidi disambut gelombang penolakan masyarakat, termasuk dari internal PDIP. Namun menjadi kewajiban seluruh kader PDIP untuk menjadi kepanjangan mulut pemerintah dalam menjelaskan alasan kebijakan yang tidak populer tersebut. "Ibu Ketum sudah mewajibkan agar kader menjadi corong pemerintahan," kata Plt Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto di rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2014).
Aksi penolakan yang juga diserukan oleh anggota DPR Effendi Simbolon, menurutnya sudah diselesaikan melalui dialog. Effendi Simbolon akan memahami kebijakan partai dan kebijakan Jokowi-JK menaikkan harga BBM. "Kita punya ruang dialog yang baik. Saya yakin Pak Effendi Simbolon akan memahami disiplin sebagai anggota parpol satu garis dengan kebijakan partai," tegasnya.
Selain itu, lanjut Hasto, Megawati juga telah memerintahkan, agar fraksi PDIP untuk membuat buku putih. Di dalam buku putih itu kata Hasto menjelaskan tentang realokasi BBM ini. "Buku putih itu menjelaskan bagaimana kebijakan ini harus disosialisasikan juga ke daerah daerah sekaligus sebagai penjelasan resmi dari DPP PDIP melalui Fraksi PDIP DPR," tukas Hasto
http://news.metrotvnews.com/read/201...ikan-harga-bbm
-------------------------
Megawati kok bisa berubah yak!
0
2.2K
19
Thread Digembok
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.9KThread•41.6KAnggota
Urutkan
Terlama
Thread Digembok