Pengamat politik Populi Center
Nico Harjanto menyayangkan
digulirkannya wacana hak
interpelasi oleh fraksi dari Koalisi
Merah Putih (KMP). Interpelasi
akan dilakukan KMP dalam menyikapi kebijakan pemerintah
Joko Widodo yang menaikkan
harga bahan bakar minyak (BBM)
. "Bagaimana bisa mereka mau
menggulirkan hak interpelasi?
Kerja saja belum sudah ajukan
hak interpelasi," ujar Nico saat
diskusi di salah satu rumah
makan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2014). Nico menilai digulirkannya wacana
hak untuk bertanya itu bukan
murni inisiatif fraksi dalam hal
tugas, pokok dan fungsinya soal
pengawasan. KMP, menurut Nico,
masih tak puas terhadap kemenangan Joko Widodo-Jusuf
Kalla dalam pemilihan presiden
2014. "Saya kira santer ada aroma
balas dendam dan aroma mencari
panggung dari mereka. Sangat
politis hak untuk bertanya itu,"
ujar dia. Soal kebijakan pengurangan
subsidi BBM itu sendiri, lanjut
Nico, seharusnya fraksi-fraksi di
luar koalisi pemerintahan
melihatnya dengan komprehensif.
Subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. Sebanyak 70
persen pengguna BBM bersubsidi
adalah kelas menengah. Di sisi lain, kelas bawah tidak
memiliki akses ke pelayanan
kesehatan dan pendidikan.
Pengalihan subsidi dari BBM ke
sektor yang dibutuhkan oleh
rakyat miskin, menurut Nico, mutlak dilaksanakan. Singkat
kata, kenaikan harga BBM akan
diimbangi dengan perbaikan
infrastruktur, pelayanan
pendidikan dan kesehatan bagi
'wong cilik'. "Oleh sebab itu, janganlah sampai
isu harga BBM ini menjadi isu
politik yang dipolitisasi oleh
mereka yang belum bekerja
nyata. Ya DPR RI itu," ujar Nico. Diberitakan, usai pengumuman
kenaikan harga BBM bersubsidi,
fraksi-fraksi anggota Koalisi
Merah Putih di DPR
menyampaikan keberatan. Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Gerindra berencana
menggunakan hak konstitusi,
termasuk wacana menggunakan
hak bertanya, dalam menyikapi
kebijakan itu.

Sumber