Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengatakan, sejak dilantik jadi Presiden RI 20 Oktober lalu, Joko Widodo (Jokowi) sudah melakukan empat blunder.

"Ada apa dengan Jokowi? Belum 100 hari pemerintahannya, ia sudah membuat empat blunder," ujar dia lewat akun twitter @DennyJA_WORLD pagi ini (Jumat, 21/11).

Empat blunder itu adalah: pertama, janji membentuk kabinet ramping.

"Blunder pertama adalah janji membentuk kabinet ramping. Cukup lihat di google mengenai janji kampanye itu. Publik sudah membayangkan reformasi yang akan dilakukan Jokowi atas jumlah kementrian, membuatnya lebih ringkas dan efektif. Yang terjadi kembali kabinet as usual yang sama banyaknya dengan kabinet presiden SBY. Beda antara janji dan realisasi," beber Denny JA.

Belunder kedua, janji membentuk kabinet non-transaksional, the dream team.

"Yang terjadi kabinet as usual, penuh dengan transaksi dan kompromi. Banyak yang bukan the right person in the right place," ungkap dia.

Blunder ketiga, menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu yang tidak tepat.

"Blunder BBM ini menjauhkan Jokowi dari pendukung tradisionalnya: wong cilik. Dari Pilpres Juli lalu, karena wong cilik ini Jokowi menang tipis atas Prabowo. Kini sebagian wong cilik mulai menjauh dari Jokowi," beber Denny JA.

Blunder yang terakhir atau yang keempat, penunjukan Jaksa Agung berasal dari partai politik. Seperti diketahui, kemarin Presiden Jokowi melantik politisi NasDem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

"Puncak tertinggi penegakkan hukum tak membuat publik nyaman. Penunjukkan Jaksa Agung ini dapat menjauhkan Jokowi dari pendukung utamanya: aneka civil society yang sangat concern dengan penegakkan hukum," ujar Denny JA.

Denny JA mengemukakan, dengan empat blunder sebelum 100 hari kerja, Jokowi tidak mengesankan sebagai seorang strong leader. Padahal pemimpin seperti itu yang diharapkan publik lahir Pilpres 2014.

Jelas dia, ada dua ciri strong leader yang luput dari Jokowi di sebelum 100 hari pertamanya. Pertama, ia harus punya core philosophy. Seorang strong leader harus memiliki prinsip politik yang kokoh. Prinsip itu menjadi haluan yang ia janjikan ketika kampanye. Dan core philosophy itu tergambar dari satu kata antara janji dan tindakan, kata dan perbuatan.

"Empat blunder Jokowi itu justru menunjukkan, di antaranya, tidak satunya janji dan realisasi, tak satunya kata dan perbuatan," terangnya.

Ciri kedua strong leader adalah, ia tidak tunduk pada tekanan, dengan mengorbankan prinsip politiknya. Ia bahkan mampu menambah dukungan. Semakin banyak pendukung akan semakin kuat ia selaku pemimpin politik.

"Yang terjadi, dukungan Jokowi semakin lemah. Survei LSI muthakir, kepuasan publik atasnya sudah di bawah 50 persen sebelum 100 hari pemerintahannya. Mendapatkan kepuasan di bawah 50 persen sebelum 100 hari itu adalah warning yang akan menyulitkan pemerintahannya di kemudian hari. Publik tak meragukan kesungguhan Jokowi. Tapi publik mulai meragukan kapabilitasnya memimpin politik nasional yang kompleks. Situasi akan lebih rumit lagi jika protes publik atas BBM dan Jaksa Agung didukung oleh KMP yang menguasai parlemen," bebernya.


http://politik.rmol.co/read/2014/11/...lunder-Jokowi-

ICW: Pemilihan Jaksa Agung Prasetyo Jadi Blunder Kedua Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap pemilihan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung sebagai blunder kedua yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Dalam menjalankan pemerintahannya, Jokowi dinilai lebih tunduk kepada elite-elite partai dibandingkan pada aspirasi publik.

"Ini blunder Jokowi terhadap pos-pos strategis dalam agenda penegakan hukum, HAM, dan korupsi," ujar Koordinator Bidang Korupsi dan Politik ICW, Donal Fariz, dalam konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2014).

Jokowi dianggap telah melakukan blunder atau kesalahan pertama saat menunjuk politisi PDI-P, Yasonna Laoly, sebagai Menteri Hukum dan HAM. Kali ini, Jokowi dinilai kembali melakukan blunder saat menunjuk politisi Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Menurut Donal, penempatan kader-kader parpol dalam jabatan strategis pemerintahan di sektor hukum menimbulkan pertanyaan terhadap keseriusan Jokowi dalam menegakkan kepastian hukum.

Penempatan HM Prasetyo disebut dapat memengaruhi independensi Kejaksaan Agung. Selain itu, kewenangan Kejaksaan Agung dapat tersandera dengan kepentingan parpol.

Sebagai konsekuensinya, sebut Donal, ICW menduga reformasi Kejaksaan Agung tidak akan berjalan sempurna. Karena jabatan strategis akan diisi oleh orang yang berasal dari parpol, dikhawatirkan penanganan kasus-kasus korupsi yang sebagian besar dilakukan kader-kader parpol menjadi terhenti.

"Alhasil, kita lihat pilihan Jokowi ini adalah Jaksa Agung dengan selera parpol, bukan upaya supaya Kejaksaan Agung lebih baik," kata Donal

http://nasional.kompas.com/read/2014...r.Kedua.Jokowi