[DIGNAE] Bentrok TNI vs Brimob & Kenaikan Harga BBM, Bukti Jokowi Tidak Mampu Kontrol Kekuasaan & Pemerintahan

[ISLAM & KRISTEN BERSATU] Aliansi Mahasiswa Islam & Kristen Seluruh Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM
(Papua Merdeka?) "Katanya Jokowi Pro Rakyat, Mana Buktinya" Papua Tolak Kenaikan Harga BBM

Sebelumnya..
[DIGNAE] Bentrok TNI vs Brimob & Kenaikan Harga BBM, Bukti Jokowi Tidak Mampu Kontrol Kekuasaan & Pemerintahan
[DIGNAE] Demo BBM diberbagai Daerah Rusuh, Mahasiswi : TURUNKAN JOKOWI - JK!!
[DIGNAE] Kenaikan BBM Ber-subsidi Murni Intervensi Asing demi Kesejahteraan Rakyat RI
[DIGNAE] Kader & Petinggi PDIP Ramai ramai Tolak Kenaikan Harga BBM
[DIGNAE] Jokowi - Jk Mati matian Yakinkan Asing (UE) Demo BBM hanya Sepekan, Demokrat Yakin Kenaikan Harga BBM Intervensi Asing



Apapun Alasannya Kenaikan BBM Hianati Masyarakat
Kenaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dianggap tidak pernah menguntungkan rakyat. Efek kenaikkan BBM yang selalu diiringi kenaikkan kebutuhan pokok seakan menjadi bukti hanya menyengsarakan rakyat miskin.

Direktur Eksekutif Independent Police Watch (IPW) Sumatera Selatan (Sumsel) Ade Indra Chaniago menegaskan penentangannya terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Menurut Ade, apapun alasannya, pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan untuk menaikkan tarif BBM yang berarti akan menghianati rakyat. Selain itu sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat 3.

"Siapapun presidennya tidak bisa mengambil langkah menaikkan BBM. Ini menghianati rakyat dan bertentangan dengan UUD 1945. Ini sangat jelas," tegas Ade pada Forum dialog publik yang diselenggarakan Garda Nasional Pemuda Indonesia Sumatera Selatan (Sumsel) dan Lembaga Independen Pemuda Peduli Bangsa di Hotel Swarna Dwipa, Kamis (20/11/2014).

Sebelumnya, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Candradimuka tersebut mengeluarkan sebuah statement pedas terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan tarif BBM sebesar Rp 2.000.

Ade mengungkapkan bisa menjalankan program yang lebih baik dari Jokowi. Andai jadi presiden, ia sanggup memprogram haji gratis bagi rakyat Indonesia.

"Silahkan rekan-rekan media catat, seandainya saya yang jadi presiden saya akan programkan haji gratis," ujarnya.
PRECES MEAE non sunt DIGNAE

Bentrok TNI-Polri kegagalan pemerintahan Jokowi
Kasus bentrokan TNI-Polri di Batam adalah sebuah tamparan bagi Presiden Joko Widodo yang baru menjabat selama sebulan.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengatakan, tidak ada konsolidasi total terhadap penataan sistem hukum dan keamanan membuat Pemerintahan Jokowi terlihat kedodoran.

"Bentrokan TNI-Polri di Batam salah satu indikasi pemerintahan Jokowi kedodoran dalam mengantisipasi sistem keamanan," ujarnya kepada wartawan, hari ini.

Neta menambahkan, Jokowi perlu segera mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN yang baru serta mengevaluasi kinerja Kapolri serta Panglima TNI, sehingga konsolidasi pembangunan hukum dan keamanan bisa segera dilakukan.

"Setidaknya potensi gangguan dan ancaman keamanan bisa diantisipasi serta terdeteksi sejak awal.

Sehingga bentrokan itu tidak menjadi teror bagi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, aksi bentrok yang disertai baku tembak antara polisi dengan TNI kembali terjadi di Batam. Kali ini aksi baku tembak terjadi di Mako Brimob Kepri dan menewaskan satu orang anggota TNI dari Yonif 134/TS. Selain menewaskan satu orang, barak dan motor yang ada di Mako Brimob dibakar.
[URL="http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=341939:bentrok-tni-polri-kedodoran-pemerintahan-jokowi&catid=59iminal-a-hukum&Itemid=91"]PRECES MEAE non sunt DIGNAE[/URL]

IPW: Bentrok di Batam Bentuk Kegagalan Jokowi Atasi Sistem Keamanan
Neta Sanusi Pane ketua presidium Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan, sudah 30 hari Jokowi menjadi presiden, tapi belum juga mampu mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN.

Selain itu, belum ada evaluasi yang menyeluruh terhadap TNI dan Polri. Akibatnya, tidak ada konsolidasi total terhadap penataan sistem hukum dan keamanan.

"Pemerintahan Jokowi terlihat kedodoran, dan akibatnya tidak bisa mencegah terjadinya bentrokan TNI-Polri di Batam. Itu satu indikasi pemerintahan Jokowi lemah dalam mengantisipasi sistem keamanan," kata Neta di Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Bentrokan TNI-Polri yang terjadi kedua kali dalam tiga bulan terakhir di Batam juga menunjukkan makin buruknya hubungan psikologis antara kedua institusi aparatur keamanan tersebut.

Neta menambahkan, ada tiga penyebab utama dalam kasus bentrokan TNI-Polri di Batam. Pertama, tidak terkendalinya aksi backing membacking, baik dalam bisnis legal maupun ilegal, yang dilakukan oknum-oknum kedua institusi. Kedua, masih membaranya dendam kesumat antar oknum kedua institusi pasca bentrokan 21 Sep 2014, yang menyebabkan empat anggota Batalion 134 Tuah Sakti tertembak.

Ketiga, penggunaan seragam loreng militer pada anggota Brimob, yang dinilai sebagai wujud arogansi Polri. Penggunaan seragam loreng pada Brimob telah membuat lapisan bawah TNI tersinggung hingga gampang terpicu emosinya jika berhadapan dengan anggota Brimob.

IPW mendesak pemerintah harus segera memerintahkan Kapolri Sutarman agar mencabut penggunaan seragam loreng pada Brimob. Jika hal ini tidak dilakukan bentrokan TNI-Brimob dikhawatirkan akan meluas ke daerah lain. IPW mendesak agar Kapolda Kepri dan Danrem dicopot karena sudah 2 kali terjadi bentrokan.

"Dengan terjadinya bentrokan di Batam, pemerintah perlu segera mencopot Kapolda Kepri dan Danrem setempat serta mengevaluasi dan mencopot kepemimpinan TNI-Polri. Bagaimana pun bentrokan ini tak terlepas dari kelenggahan elit-elit TNI-Polri dalam mencermati dinamika di Batam pasca bentrokan 21 Sep 2014 lalu," tegas Neta.

Menurutnya, bentrokan kedua yang terjadi di Batam, tidak hanya menakutkan masyarakat, tapi juga akan membuat investor asing takut masuk ke Indonesia.

Padahal sebelumnya dalam forum APEC dan G-20, Jokowi presiden mengundang para investor agar masuk ke Indonesia.

"Bagaimana mereka mau masuk jika tidak ada jaminan keamanan di Indonesia, mengingat antar aparat keamanan saja saling tembak dan terus menerus bentrok," kata dia.(faz/wak)
PRECES MEAE non sunt DIGNAE

Jokowi Gagal Penuhi Janji Penegakan HAM
LSM Setara Institute menyatakan kekecewaanya menyusul keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat politikus Partai NasDem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, pengangkatan Prasetyo sebagai Jaksa Agung pertanda bahwa Presiden Jokowi tersandera oleh partai politik.

"Ini juga indikator awal bahwa cita-cita kemajuan pemberantasan korupsi dan peradilan HAM berat akan jalan di tempat," ujar Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/11/2014) malam.

Hendardi mengatakan, penampilan buruk penegakan hukum dengan kepala badan hukum yang berasal dari parpol, yakni Jaksa Agung dan Menkum HAM akan terjadi pada rezim Jokowi-JK.

"Jokowi pun diprediksi gagal memenuhi janji penegakan HAM sebagaimana yang dikampanyekan," kritiknya.

Pada Kamis kemarin, Presiden Joko Widodo melantik anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) periode 2014-2019 Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

Prasetyo sebelumnya adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada periode 2005- 2006. Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur, pada 9 Mei 1947 itu, ditunjuk sebagai Jaksa Agung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131/2014 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Kamis pagi.

Dalam pengalamannya di Kejaksaan, Prasetyo pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (1999-2000), Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum Pengawasan Kejaksaan Agung RI (2000-2003) serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kejaksaan Agung RI (2003-2005).

Dalam karier politik, ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan DPP ormas Nasional Demokrat (2011) dan anggota Mahkamah Partai Nasional Demokrat (2013).

Sebelumnya, beredar nama lain yang disebut-sebut menjadi calon Jaksa Agung, yaitu Deputi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Mas Achmad Santosa, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)Muhammad Yusuf, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Hamid

Awaluddin, Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto, dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus(Jampidsus) Widyo Pramono.
PRECES MEAE non sunt DIGNAE

Sebelumnya..
[DIGNAE] Bentrok TNI vs Brimob & Kenaikan Harga BBM, Bukti Jokowi Tidak Mampu Kontrol Kekuasaan & Pemerintahan
[DIGNAE] Demo BBM diberbagai Daerah Rusuh, Mahasiswi : TURUNKAN JOKOWI - JK!!
[DIGNAE] Kenaikan BBM Ber-subsidi Murni Intervensi Asing demi Kesejahteraan Rakyat RI
[DIGNAE] Kader & Petinggi PDIP Ramai ramai Tolak Kenaikan Harga BBM
[DIGNAE] Jokowi - Jk Mati matian Yakinkan Asing (UE) Demo BBM hanya Sepekan, Demokrat Yakin Kenaikan Harga BBM Intervensi Asing



[ISLAM & KRISTEN BERSATU] Aliansi Mahasiswa Islam & Kristen Seluruh Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM
(Papua Merdeka?) "Katanya Jokowi Pro Rakyat, Mana Buktinya" Papua Tolak Kenaikan Harga BBM

do U??