- Beranda
- Berita dan Politik
Salahkah Jokowi Naikkan BBM? Salahkan Rezim SBY yg Dulu Boros & Salah Urus Negara ini
...
TS
centilluque
Salahkah Jokowi Naikkan BBM? Salahkan Rezim SBY yg Dulu Boros & Salah Urus Negara ini
BBM Naik, Pemerintah Hemat Rp 100 Triliun
Senin, 17/11/2014 21:34 WIB
BBM Naik, Pemerintah Hemat Rp 100 TriliunSituasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kemang menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi, Senin malam (17/11). (CNN Indonesia/Diemas Kresna Duta)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 2.000 per liter mampu menghemat anggaran subsidi lebih dari Rp 100 triliun. "Kemana penghematan subsidi itu akan dibelanjakan, sebagian untuk infrastruktur, sebagian untuk memperkuat program bagi 15,6 juta masyarakat miskin dan masyarakat hampir miskin. Sebagian lagi tentunya untuk mendukung visi pemerintah di sektor maritim," kata Bambang, Senin (17/11).
Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menambahkan dana subsidi BBM yang bisa dihemat tentunya harus bisa mendukung program prioritas Kabinet Kerja. "Misalnya untuk memperbaiki irigasi yang rusak, membangun irigasi baru. Juga Insya Allah dalam tiga tahun kita bisa swasembada pangan. Intinya bagaimana membuat subsidi ini bisa jadi lebih produktif," kata Andrinof.
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...p-100-triliun/
Rieke "Oneng" Dyah Pitaloka:
Jokowi Naikkan BBM Akibat SBY Salah Urus Negara
"Saya masih meyakini 'Jokowi adalah Solusi'," kata Rieke.
VIVAnews - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dalam waktu dekat.
Menurut politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, kebijakan yang akan diambil Jokowi-JK adalah warisan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Rieke memberi perumpamaan kebijakan tidak populis itu sebagai "lagu lama kaset baru".
"Betulkah kas negara kosong (defisit)? Berapa angka defisit yang ditinggalkan Pemerintahan SBY? Rp80 T atau Rp109 T? Jika defisit benar adanya, artinya di akhir pemerintahannya, SBY telah menegaskan "salah urus" negara plus keuangannya," ujar Rieke dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews, Kamis 7 November 2014.
Namun, kata Rieke, semua pihak harus tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. "Tanyakan saja langsung kepada Pak SBY dan para menterinya, terutama Menteri Keuangan Chatib Basri, betulkah ada defisit? Berapa angka defisit yang sesungguhnya?" tutur Rieke.
Pertanyaan itu, kata Rieke, sangat penting. Bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah SBY, melainkan supaya jelas kondisi keuangan negara saat ini.
Rieke menegaskan, Pemerintah Jokowi tidak bertanggung jawab atas indikasi salah kelola keuangan negara yang terjadi pada pemerintah SBY. "Namun juga tak boleh lepas tangan dari akibat "salah urus" yang terjadi. Saya masih meyakini 'Jokowi adalah Solusi'," ucapnya.
http://nasional.news.viva.co.id/news...ah-urus-negara
Rizal Ramli: Warisan SBY Jadi Bom Waktu Pemerintahan Jokowi-JK
Jumat, 17 Oktober 2014 13:03 WIB
Akal-akalan Rezim SBY Merekayasa Defisit APBN
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Gus Dur, mengatakan pemerintahan baru, Jokowi-Jusuf Kalla akan menghadapi tiga masalah sulit. Salah satunya, warisan pemerintahan SBY akan menjadi bom waktu.
Masalah pertama, oposisi yang kuat dan agresif. Walaupun begitu, oposisi jangan selalu dianggap negatif, karena dapat dijadikan counterpart check & balance.
Masalah sulit kedua, warisan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bisa jadi bom waktu. Masalah ini ada empat defisit, yakni defisit perdagangan, current accounts, balance of payments, dan APBN.
Media ramai hanya soal APBN, padahal yang paling berbahaya defisit current accounts, yakni defisit tranksasi berjalan.
Menurut mantan Kepala Badan Urusan Logistik, defisit transakti berjalan mencapai 9,1 milliar dolar AS, atau 4,27 persen Gross Domestic Product (GDP).
"Defisit transaksi berjalan tertinggi setelah krisis ekonomi 1998. Defisit current acccount yang besar menjadi penyebab utama rupiah terus anjlok hingga anjlok 13.000 per dolar AS," ujar Rizal Ramli dalam pernyataan tertulis kepada Tribunnews, Jumat (17/17/2014) pagi.
Ia memprediksi, nilai tukar rupiah melemah diperkirakan akan berlangsung sampai Desember 2014. "Pejabat tinggi ekonomi ngerti korporasi dan projek, tapi tidak paham ekonomi makro. Bagai pilot salah pencet instrument di kokpit. Makin terpuruk," ujar Rizal.
Warisan quatro deficits SBY buat makro ekonomi lampu kuning. Prioritas pemerintah baru, kembalikan kondisi fundamental ekonomi lampu hijau.
Masalah sulit ketiga, ekonomi Asia seperti Tiongkok dan Jepang sedang alami koreksi dan perlambatan. Tapi ini juga momentum untuk menjadi top performer di Asia. APBN 2015 yg disiapkan SBY & Chatib Basri penuh jebakan batman yang mewariskan masalah dan nyaris tidak ada ruang fiskal untuk program Jokowi.
Prioritas penting Jokowi adalah bongkar APBN 2015 yang penuh masalah dengan terobosan inovatif agar ada ruang fiskal untuk program pro-rakyat.
"Perhitungan kami, dengan membuat BBM Rakyat dan prinsip subsidi silang, dan kebijakan terobosan, bisa disediakan tambahan ruang fiskal 500 triliun," ujarnya.
Di luar APBN, revaluasi asset BUMN (Rp 450 triliun) akan meningkatkan nilainya 2-3x. Spt RR lakukan di PLN tahun 2000, aset PLN naik 4x, diatas 200T. Modal PLN naik dari minus 9 triliun menjadi plus 103 triliun.
Dengan revaluasi, modal BUMN akan meningkat sangat besar, kapasitas pinjaman BUMN tambah 100 miliar dolar AS. Seperti di Tiongkok, BUMN akan jadi motor pembangunan Indonesia.
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...ahan-jokowi-jk
Rieke: Subsidi BBM Bukan Penyebab APBN Defisit
Bagi dia, subsidi BBM hanya telan 14,4 persen dari total APBN
Kamis, 6 November 2014, 16:31
VIVAnews - Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menilai konsepsi bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi penyebab defisitnya APBN tak berdasar. Sebab, dengan alokasi anggaran subsidi sebesar Rp246,4 triliun di APBN 2014, serapannya hanya 14,4 persen dari total APBN senilai Rp1.876 trilun.
Dengan kata lain, lanjut dia, dalam postur APBN sesungguhnya masih ada 85,6 persen anggaran lain yang seharusnya bisa menopang komposisi APBN. "(Seperti) Lagu lama kaset baru, itu kira-kira perumpamaan yang tepat ketika bicara soal isu BBM. Kas negara kosong gara-gara subsidi BBM, untuk selamatkan keuangan negara subsidi harus dicabut," tulis Rieke dalam siaran persnya, Kamis 6 November 2014.
Menurut dia, kondisi terpenting saat ini adalah kemauan pemerintah untuk melakukan transparansi kepada publik tentang kondisi defisit APBN sesungguhnya. Sebab, era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, tak lebih hanya menjadi penerus dari penyelenggaraan postur APBN periode sebelumnya. "Betulkah ada defisit? Berapa angka defisit yang sesungguhnya? Hal ini penting, bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah yang lalu, tapi agar jelas kondisi keuangan negara," kata Rieke.
Rieke justru mengkhawatirkan, dibalik asumsi APBN defisit yang menjadi alasan beberapa pihak untuk menaikkan BBM, akan ada pihak-pihak yang diuntungkan. "(Ada) para pemburu rente yang bersembunyi di balik topeng subsidi penyebab negara bangkrut. (Bukankah) Subsidi BBM dicabut artinya ada tambahan proyek yang bisa digarap," katanya.
Sebab, dengan kecilnya porsi subsidi BBM di APBN yang hanya 14,4 persen, tentu ada faktor lain yang seharusnya juga bisa menjadi dasar penyebab defisitnya APBN. "Masih ada 85,6 persen anggaran di APBN yang harus 'disisir' secara seksama. Sudah dikemanakan, sampaikah kepada rakyat atau jangan-jangan juga jadi bancakan pemburu rente?" tutur Rieke.
http://nasional.news.viva.co.id/news...b-apbn-defisit
Pahamilah Pak Jokowi, Tak banyak yang Bisa Beliau Lakukan dengan Struktur APBN Warisan SBY yang Sarat Defisit dan Ketat itu ...
source: Kemenkeu RI, Struktur APBN 2015
Ada 3 jenis pengeluaran besar yang tak bisa di tawar-tawar dalam APBN itu, yaitu pengeluaran untuk "Belanja Pegawai", "Cicilan Utang Luar Negeri", dan "Subsidi Energi (BBM dan Listrik)". Asal tahu aja, bahwa pos Belanja Pegawai untuk membayar gaji dan pensiun PNS itu, jumlahnya sekitar 70% dari dana di Kementerian Pusat dan Transfer ke Daerah. Lalu utang yang dicicil Negara (baik dalam atau pun luar negeri), kebanyakan untuk mengembalikan SUN yang sudah habis dan pembayaran devidennya ke pemilik yang umumnya dikuasai negara dan pemodal asing. Dan subsidi, jelas aja terbesar untuk BBM bersubsidi yang ternyata paling banyak dinikmati oleh Petral, pabrikan mobil dari AS, Jepang dan Korea, serta pemilik mobilumumnya. Hal sama tentunya untuk listrik dri PLN itu, termasuk listrik swasta yang solarnya berasal dari solar subsidi, penikmatnya kebanyakan industri besar.
Kalau Jokowi mau bernafas, dia harus menekan pembiayaan di 3 pos besar itu.
Masalahnya adalah tidak mudah. Misalnya, mau menekan utang LN dengan moratorium cicilan utang luar negeri misalnya, jelas dia akan dimusuhi negara-negara donatur dan RI akan di "black list" dari daftar pengutang di pasar keuangan Indternasional. Jelas Jokowi dan menterinya tak akan mau mati konyol dengan mengambil kebijakan itu.
Lalu bagaimana dengan kenaikan harga BBM dan Listrik? Bisa saja, tapi dia akan di demo tiap hari dan tidak akan populer lagi. Demo-demo itu otomatis tidak akan menimpa Jokowi semata, tapi juga partai pendukungnya yaitu PDIP. Kemungkinan PDIP keok seperti Demokrat di Pemilu yang lalu pada 2019 kelak, hanya soal waktu saja. Masalahnya, apa rela Megawati sebagai pemilik partai, bersedia menerima risiko bahwa partainya itu akan terpuruk lagi citranya di kalanganakar rumput hanya gara-gara membela kebijakan Jokowi yang menaikkan harga BBM? tanya ke Megawatilah!
Kenaikan harga BBM ini, belum memperhitungkan tekanan lobby pabrikan mobil asal Jepang, AS dan Korea, yang pasti tidak rela keuntungannya yang menggiurkan selama 5 tahun belakangan ini akibat kebijakan mobil murah, dipotong begitu saja oleh pemerintahan Jokowi. Sementara disisi lalin, perusahaan minyak asing (MNC's) yang bergerak di SPBU, juga pasti menekan Jokowi untuk minta kepastian, bahwa 40 perusahaan asing yang akan menyebarkan 800.000 SPBU di Indonesia, segera bisa direalisir dengan cara menyamakan harga BBM dengan harga pasaran Internasional agar mereka bisa meraup untung kalau mulai mengoperasikan SPBU miliknya kelak.
Yang paling mudah bagi Jokowi adalah menekan biaya 'belanja pegawai', antara lain melakukan penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat yang mencapai Rp 18 triliun. Juga melakukan penyetopan penerimaan PNS baru (moratorium) selama 5 tahun masa pemerintahannya dan mempesiunkan dini PNS yang tak berguna. Tapi itu jelas akan menurunkan belanja konsumsi PNS ke perekonomian nasional. Akibatnya, sektor ekonomi Indonesia yang selama ini sekitar 60% ditopang oleh sektor konsumsi, pasti akan jeblog. Pertumbuhan 7% yang ditargetkan Jokowi pun, kayaknya akan sulit dicapai.
source
Rezim SBY Tinggalkan "Bom Waktu" Quatro Deficit
ILO: Lebih 200 Juta Orang Jadi Pengangguran di 2015
Selasa, 27 Agustus 2013 , 15:07:00
JAKARTA - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, pada akhir pemerintahannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meninggalkan warisan ‘bom waktu’ berupa quatro-deficits. Jika tidak segera diatasi, menurut Rizal, tidak mustahil 'bom waktu' itu akan membawa Indonesia ke dalam jurang krisis seperti pada 1998 silam.
"Bom waktu yang saya maksud itu adalah terjadinya quatro-deficits sekaligus. Yaitu, Defisit Neraca Perdagangan sebesar -U$6 miliar, defisit Neraca Pembayaran -U$9,8 miliar, deficit Balance Of Payments -U$6,6 miliar pada Q1-2013, dan defisit APBN plus utang lebih dari Rp2.100 triliun. Ini berbahaya. Kita harus mencegah agar Indonesia tidak kembali terpuruk seperti tahun 1998,” kata Rizal Ramli, dalam rilisnya, Selasa (27/8).
Menurut Rizal, sebetulnya quarto deficit itu tidak terjadi dalam semalam. Tanda-tandanya sudah tampak sejak dua tahun silam. "Seharusnya, SBY dan para menteri ekonominya sudah bisa mengantisipasi sejak awal," tegas dia.
Dijelaskannya, selama tiga bulan terakhir cadangan devisa sudah berkurang –USD14,6 miliar. Kemerosotan lebih tajam jika dibandingkan posisi akhir tahun lalu, yaitu sebesar –USD20 miliar. Sampai 31 Juli 2013 cadangan devisa tinggal US$92,7 miliar. Padahal, sampai akhir Agustus 2011 cadangan devisa tercatat USD124,6 miliar.
“Pertanyaannya, kemana saja pemerintah kita selama ini? Kok bisa, memburuknya berbagai indikator makro itu dibiarkan saja terus terjadi? Apa karena SBY dan para menterinya sibuk berpolitik? Yang pasti, akibat pemerintah telmi, rakyat menjadi korban. Setelah terpukul kenaikan harga ronde 1 akibat kenaikan harga BBM dan bulan puasa, rakyat kembali terpukul akibat kenaikan harga pangan ronde 2 (10-15 persen) akibat anjloknya nilai tukar Rupiah. Saya sudah sarankan sejumlah langkah untuk menurunkan harga pangan sejak tiga bulan lalu ke Kepala Bulog, Menteri Perdagangan dan melalui media masa. Namun saran-saran itu diabaikan,” ungkap Rizal Ramli.
Terkait melemahnya rupiah, dia mengatakan upaya Bank Indonesia (BI) yang terus-menerus melakukan intervensi dengan menjual dolar hanya akan sia-sia. Langkah itu ibarat ‘menggarami laut’ yang justru berakibat makin tergerusnya devisa.
"Quatro-defisits itu ditambah pula dengan defisit kepercayaan dan kredibilitas terhadap kesungguhan dan kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah. Perlu dicatat pada tahun 1998, defisit kepercayaan di tengah-tengah kemerosotan ekonomi makro serta gejolak eksternal, akhirnya berujung pada perubahan politik," imbuhnya
http://www.jpnn.com/read/2013/08/27/...uatro-Deficit-
--------------------------------
Kalo sudah tahu sebelumnya bahwa rezim SBY bobrok mengurusi negara ini, kok sampeyan mau mewarisinya, Pakdhe?
Senin, 17/11/2014 21:34 WIB
BBM Naik, Pemerintah Hemat Rp 100 TriliunSituasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kemang menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi, Senin malam (17/11). (CNN Indonesia/Diemas Kresna Duta)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 2.000 per liter mampu menghemat anggaran subsidi lebih dari Rp 100 triliun. "Kemana penghematan subsidi itu akan dibelanjakan, sebagian untuk infrastruktur, sebagian untuk memperkuat program bagi 15,6 juta masyarakat miskin dan masyarakat hampir miskin. Sebagian lagi tentunya untuk mendukung visi pemerintah di sektor maritim," kata Bambang, Senin (17/11).
Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menambahkan dana subsidi BBM yang bisa dihemat tentunya harus bisa mendukung program prioritas Kabinet Kerja. "Misalnya untuk memperbaiki irigasi yang rusak, membangun irigasi baru. Juga Insya Allah dalam tiga tahun kita bisa swasembada pangan. Intinya bagaimana membuat subsidi ini bisa jadi lebih produktif," kata Andrinof.
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...p-100-triliun/
Rieke "Oneng" Dyah Pitaloka:
Jokowi Naikkan BBM Akibat SBY Salah Urus Negara
"Saya masih meyakini 'Jokowi adalah Solusi'," kata Rieke.
VIVAnews - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dalam waktu dekat.
Menurut politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, kebijakan yang akan diambil Jokowi-JK adalah warisan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Rieke memberi perumpamaan kebijakan tidak populis itu sebagai "lagu lama kaset baru".
"Betulkah kas negara kosong (defisit)? Berapa angka defisit yang ditinggalkan Pemerintahan SBY? Rp80 T atau Rp109 T? Jika defisit benar adanya, artinya di akhir pemerintahannya, SBY telah menegaskan "salah urus" negara plus keuangannya," ujar Rieke dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews, Kamis 7 November 2014.
Namun, kata Rieke, semua pihak harus tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. "Tanyakan saja langsung kepada Pak SBY dan para menterinya, terutama Menteri Keuangan Chatib Basri, betulkah ada defisit? Berapa angka defisit yang sesungguhnya?" tutur Rieke.
Pertanyaan itu, kata Rieke, sangat penting. Bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah SBY, melainkan supaya jelas kondisi keuangan negara saat ini.
Rieke menegaskan, Pemerintah Jokowi tidak bertanggung jawab atas indikasi salah kelola keuangan negara yang terjadi pada pemerintah SBY. "Namun juga tak boleh lepas tangan dari akibat "salah urus" yang terjadi. Saya masih meyakini 'Jokowi adalah Solusi'," ucapnya.
http://nasional.news.viva.co.id/news...ah-urus-negara
Rizal Ramli: Warisan SBY Jadi Bom Waktu Pemerintahan Jokowi-JK
Jumat, 17 Oktober 2014 13:03 WIB
Akal-akalan Rezim SBY Merekayasa Defisit APBN
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Gus Dur, mengatakan pemerintahan baru, Jokowi-Jusuf Kalla akan menghadapi tiga masalah sulit. Salah satunya, warisan pemerintahan SBY akan menjadi bom waktu.
Masalah pertama, oposisi yang kuat dan agresif. Walaupun begitu, oposisi jangan selalu dianggap negatif, karena dapat dijadikan counterpart check & balance.
Masalah sulit kedua, warisan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bisa jadi bom waktu. Masalah ini ada empat defisit, yakni defisit perdagangan, current accounts, balance of payments, dan APBN.
Media ramai hanya soal APBN, padahal yang paling berbahaya defisit current accounts, yakni defisit tranksasi berjalan.
Menurut mantan Kepala Badan Urusan Logistik, defisit transakti berjalan mencapai 9,1 milliar dolar AS, atau 4,27 persen Gross Domestic Product (GDP).
"Defisit transaksi berjalan tertinggi setelah krisis ekonomi 1998. Defisit current acccount yang besar menjadi penyebab utama rupiah terus anjlok hingga anjlok 13.000 per dolar AS," ujar Rizal Ramli dalam pernyataan tertulis kepada Tribunnews, Jumat (17/17/2014) pagi.
Ia memprediksi, nilai tukar rupiah melemah diperkirakan akan berlangsung sampai Desember 2014. "Pejabat tinggi ekonomi ngerti korporasi dan projek, tapi tidak paham ekonomi makro. Bagai pilot salah pencet instrument di kokpit. Makin terpuruk," ujar Rizal.
Warisan quatro deficits SBY buat makro ekonomi lampu kuning. Prioritas pemerintah baru, kembalikan kondisi fundamental ekonomi lampu hijau.
Masalah sulit ketiga, ekonomi Asia seperti Tiongkok dan Jepang sedang alami koreksi dan perlambatan. Tapi ini juga momentum untuk menjadi top performer di Asia. APBN 2015 yg disiapkan SBY & Chatib Basri penuh jebakan batman yang mewariskan masalah dan nyaris tidak ada ruang fiskal untuk program Jokowi.
Prioritas penting Jokowi adalah bongkar APBN 2015 yang penuh masalah dengan terobosan inovatif agar ada ruang fiskal untuk program pro-rakyat.
"Perhitungan kami, dengan membuat BBM Rakyat dan prinsip subsidi silang, dan kebijakan terobosan, bisa disediakan tambahan ruang fiskal 500 triliun," ujarnya.
Di luar APBN, revaluasi asset BUMN (Rp 450 triliun) akan meningkatkan nilainya 2-3x. Spt RR lakukan di PLN tahun 2000, aset PLN naik 4x, diatas 200T. Modal PLN naik dari minus 9 triliun menjadi plus 103 triliun.
Dengan revaluasi, modal BUMN akan meningkat sangat besar, kapasitas pinjaman BUMN tambah 100 miliar dolar AS. Seperti di Tiongkok, BUMN akan jadi motor pembangunan Indonesia.
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...ahan-jokowi-jk
Rieke: Subsidi BBM Bukan Penyebab APBN Defisit
Bagi dia, subsidi BBM hanya telan 14,4 persen dari total APBN
Kamis, 6 November 2014, 16:31
VIVAnews - Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menilai konsepsi bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi penyebab defisitnya APBN tak berdasar. Sebab, dengan alokasi anggaran subsidi sebesar Rp246,4 triliun di APBN 2014, serapannya hanya 14,4 persen dari total APBN senilai Rp1.876 trilun.
Dengan kata lain, lanjut dia, dalam postur APBN sesungguhnya masih ada 85,6 persen anggaran lain yang seharusnya bisa menopang komposisi APBN. "(Seperti) Lagu lama kaset baru, itu kira-kira perumpamaan yang tepat ketika bicara soal isu BBM. Kas negara kosong gara-gara subsidi BBM, untuk selamatkan keuangan negara subsidi harus dicabut," tulis Rieke dalam siaran persnya, Kamis 6 November 2014.
Menurut dia, kondisi terpenting saat ini adalah kemauan pemerintah untuk melakukan transparansi kepada publik tentang kondisi defisit APBN sesungguhnya. Sebab, era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, tak lebih hanya menjadi penerus dari penyelenggaraan postur APBN periode sebelumnya. "Betulkah ada defisit? Berapa angka defisit yang sesungguhnya? Hal ini penting, bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah yang lalu, tapi agar jelas kondisi keuangan negara," kata Rieke.
Rieke justru mengkhawatirkan, dibalik asumsi APBN defisit yang menjadi alasan beberapa pihak untuk menaikkan BBM, akan ada pihak-pihak yang diuntungkan. "(Ada) para pemburu rente yang bersembunyi di balik topeng subsidi penyebab negara bangkrut. (Bukankah) Subsidi BBM dicabut artinya ada tambahan proyek yang bisa digarap," katanya.
Sebab, dengan kecilnya porsi subsidi BBM di APBN yang hanya 14,4 persen, tentu ada faktor lain yang seharusnya juga bisa menjadi dasar penyebab defisitnya APBN. "Masih ada 85,6 persen anggaran di APBN yang harus 'disisir' secara seksama. Sudah dikemanakan, sampaikah kepada rakyat atau jangan-jangan juga jadi bancakan pemburu rente?" tutur Rieke.
http://nasional.news.viva.co.id/news...b-apbn-defisit
Pahamilah Pak Jokowi, Tak banyak yang Bisa Beliau Lakukan dengan Struktur APBN Warisan SBY yang Sarat Defisit dan Ketat itu ...
Quote:
source: Kemenkeu RI, Struktur APBN 2015
Ada 3 jenis pengeluaran besar yang tak bisa di tawar-tawar dalam APBN itu, yaitu pengeluaran untuk "Belanja Pegawai", "Cicilan Utang Luar Negeri", dan "Subsidi Energi (BBM dan Listrik)". Asal tahu aja, bahwa pos Belanja Pegawai untuk membayar gaji dan pensiun PNS itu, jumlahnya sekitar 70% dari dana di Kementerian Pusat dan Transfer ke Daerah. Lalu utang yang dicicil Negara (baik dalam atau pun luar negeri), kebanyakan untuk mengembalikan SUN yang sudah habis dan pembayaran devidennya ke pemilik yang umumnya dikuasai negara dan pemodal asing. Dan subsidi, jelas aja terbesar untuk BBM bersubsidi yang ternyata paling banyak dinikmati oleh Petral, pabrikan mobil dari AS, Jepang dan Korea, serta pemilik mobilumumnya. Hal sama tentunya untuk listrik dri PLN itu, termasuk listrik swasta yang solarnya berasal dari solar subsidi, penikmatnya kebanyakan industri besar.
Kalau Jokowi mau bernafas, dia harus menekan pembiayaan di 3 pos besar itu.
Masalahnya adalah tidak mudah. Misalnya, mau menekan utang LN dengan moratorium cicilan utang luar negeri misalnya, jelas dia akan dimusuhi negara-negara donatur dan RI akan di "black list" dari daftar pengutang di pasar keuangan Indternasional. Jelas Jokowi dan menterinya tak akan mau mati konyol dengan mengambil kebijakan itu.
Lalu bagaimana dengan kenaikan harga BBM dan Listrik? Bisa saja, tapi dia akan di demo tiap hari dan tidak akan populer lagi. Demo-demo itu otomatis tidak akan menimpa Jokowi semata, tapi juga partai pendukungnya yaitu PDIP. Kemungkinan PDIP keok seperti Demokrat di Pemilu yang lalu pada 2019 kelak, hanya soal waktu saja. Masalahnya, apa rela Megawati sebagai pemilik partai, bersedia menerima risiko bahwa partainya itu akan terpuruk lagi citranya di kalanganakar rumput hanya gara-gara membela kebijakan Jokowi yang menaikkan harga BBM? tanya ke Megawatilah!
Kenaikan harga BBM ini, belum memperhitungkan tekanan lobby pabrikan mobil asal Jepang, AS dan Korea, yang pasti tidak rela keuntungannya yang menggiurkan selama 5 tahun belakangan ini akibat kebijakan mobil murah, dipotong begitu saja oleh pemerintahan Jokowi. Sementara disisi lalin, perusahaan minyak asing (MNC's) yang bergerak di SPBU, juga pasti menekan Jokowi untuk minta kepastian, bahwa 40 perusahaan asing yang akan menyebarkan 800.000 SPBU di Indonesia, segera bisa direalisir dengan cara menyamakan harga BBM dengan harga pasaran Internasional agar mereka bisa meraup untung kalau mulai mengoperasikan SPBU miliknya kelak.
Yang paling mudah bagi Jokowi adalah menekan biaya 'belanja pegawai', antara lain melakukan penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat yang mencapai Rp 18 triliun. Juga melakukan penyetopan penerimaan PNS baru (moratorium) selama 5 tahun masa pemerintahannya dan mempesiunkan dini PNS yang tak berguna. Tapi itu jelas akan menurunkan belanja konsumsi PNS ke perekonomian nasional. Akibatnya, sektor ekonomi Indonesia yang selama ini sekitar 60% ditopang oleh sektor konsumsi, pasti akan jeblog. Pertumbuhan 7% yang ditargetkan Jokowi pun, kayaknya akan sulit dicapai.
source
Rezim SBY Tinggalkan "Bom Waktu" Quatro Deficit
ILO: Lebih 200 Juta Orang Jadi Pengangguran di 2015
Selasa, 27 Agustus 2013 , 15:07:00
JAKARTA - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, pada akhir pemerintahannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meninggalkan warisan ‘bom waktu’ berupa quatro-deficits. Jika tidak segera diatasi, menurut Rizal, tidak mustahil 'bom waktu' itu akan membawa Indonesia ke dalam jurang krisis seperti pada 1998 silam.
"Bom waktu yang saya maksud itu adalah terjadinya quatro-deficits sekaligus. Yaitu, Defisit Neraca Perdagangan sebesar -U$6 miliar, defisit Neraca Pembayaran -U$9,8 miliar, deficit Balance Of Payments -U$6,6 miliar pada Q1-2013, dan defisit APBN plus utang lebih dari Rp2.100 triliun. Ini berbahaya. Kita harus mencegah agar Indonesia tidak kembali terpuruk seperti tahun 1998,” kata Rizal Ramli, dalam rilisnya, Selasa (27/8).
Menurut Rizal, sebetulnya quarto deficit itu tidak terjadi dalam semalam. Tanda-tandanya sudah tampak sejak dua tahun silam. "Seharusnya, SBY dan para menteri ekonominya sudah bisa mengantisipasi sejak awal," tegas dia.
Dijelaskannya, selama tiga bulan terakhir cadangan devisa sudah berkurang –USD14,6 miliar. Kemerosotan lebih tajam jika dibandingkan posisi akhir tahun lalu, yaitu sebesar –USD20 miliar. Sampai 31 Juli 2013 cadangan devisa tinggal US$92,7 miliar. Padahal, sampai akhir Agustus 2011 cadangan devisa tercatat USD124,6 miliar.
“Pertanyaannya, kemana saja pemerintah kita selama ini? Kok bisa, memburuknya berbagai indikator makro itu dibiarkan saja terus terjadi? Apa karena SBY dan para menterinya sibuk berpolitik? Yang pasti, akibat pemerintah telmi, rakyat menjadi korban. Setelah terpukul kenaikan harga ronde 1 akibat kenaikan harga BBM dan bulan puasa, rakyat kembali terpukul akibat kenaikan harga pangan ronde 2 (10-15 persen) akibat anjloknya nilai tukar Rupiah. Saya sudah sarankan sejumlah langkah untuk menurunkan harga pangan sejak tiga bulan lalu ke Kepala Bulog, Menteri Perdagangan dan melalui media masa. Namun saran-saran itu diabaikan,” ungkap Rizal Ramli.
Terkait melemahnya rupiah, dia mengatakan upaya Bank Indonesia (BI) yang terus-menerus melakukan intervensi dengan menjual dolar hanya akan sia-sia. Langkah itu ibarat ‘menggarami laut’ yang justru berakibat makin tergerusnya devisa.
"Quatro-defisits itu ditambah pula dengan defisit kepercayaan dan kredibilitas terhadap kesungguhan dan kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah. Perlu dicatat pada tahun 1998, defisit kepercayaan di tengah-tengah kemerosotan ekonomi makro serta gejolak eksternal, akhirnya berujung pada perubahan politik," imbuhnya
http://www.jpnn.com/read/2013/08/27/...uatro-Deficit-
--------------------------------
Kalo sudah tahu sebelumnya bahwa rezim SBY bobrok mengurusi negara ini, kok sampeyan mau mewarisinya, Pakdhe?
0
7.2K
73
Thread Digembok
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671KThread•40.9KAnggota
Terlama
Thread Digembok