TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon sulit menyampaikan tanggapan atas keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi. Ia hanya menyesalkan dan mendoakan para pengambil keputusan tersebut.

"Saya sangat menyesalkan....... Semoga Tuhan mengampuni mereka," tulis Effendi melalui pesan singkat, Selasa (18/11/2014).

Tak ada pernyataan lain dari Effendi selain penyesalan dan doanya itu. Ia tidak mengangkat telepon genggamnya saat Tribun beberapa kali menghubunginya.

Meski PDI Perjuangan menjadi partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK, sebelumnya Effendi Simbolon 'sangat vokal' mengkritik rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sebelumnya, Effendi 'mencurigai' Wakil Presiden Jusuf Kalla yang terbilang sangat ngotot untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada akhir November 2014. "Kenapa Pak JK yang begitu bernafsu menaikkan harga bbm ya?" ujar Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Saat itu, Effendi pun mengkritik keras menteri-menteri di bidang perekonomian karena dinilai bermasalah dan tidak menjalankan perekonomian dengan ideologi Trisaksi dan program Nawacita.

Menurutnya, masalah yang dihadapi Indonesia saat ini adalah belum adanya kebijakan diversifikasi energi seperti berbasis fosil. Lainnya, yakni pembenahan tata niaga, pengaturan oktan kendaraan, perbanyak kilang pengolahan minyak mentah dan pemberantasan mafia migas.

"Selama 10 tahun di Komisi VII, itu-itu (diversifikasi energi) saja yang dibahas. Tapi, kita nggak bangun kilang. Ketergantungn kita dengan kilang di Singapura sangat tinggi. Masa' PT Petral lebih menguntungkan Singapura? Otak apa itu? Masak menteri begitu," kata Effendi saat itu.

Menurutnya, seharusnya menteri-menteri bidang ekonomi lebih fokus pada diversifikasi energi dan bukan mengurusi program KIS, KIP dan KKS sebagai jaring pengaman sosial.

"Maju mundurnya (waktu kenaikan harga BBM) itu, seharusnya diikuti dengan langkah-langkah konkret dulu. Ini lho program kami sejalan dengan itu, maka kami mengambil jalan relokasi subsidi dan berikan ke A, B, C dan D," tegas Effendi.

"Lah, ini Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar dikaitkan ke BBM, apa urusannya? Itu nggak ada hubungannya dengan BBM. Itu kan program andalannya Pak Jokowi. Yang seperti itu kan gaya pedagang," imbuhnya.

Bagi Effendi, pemerintahan Jokowi-JK sama saja seperti pemerintahan SBY-Boediono jika menaikkan harga BBM disertai alasan adanya pengalihan subsidi lewat jaring pengaman sosial.

"Sementara harga keekonomian dicapai, hasilnya ya liberalisasi komoditas. Siapa yg diuntgkan? Menterinya belum apa-apa, PT Petral belum dibubarkan. Jadi, ngapain ada pemerintahan Jokowi? (Pemerintahan) SBY aja dilanjutin lagi," ujarnya.

Ia menegaskan, berapa rupiah pun pemerintah menaikkan harga BBM dengan bantalan sosialnya itu, maka tidak akan berdampak pada tingkat kemakmuran rakyatnya. "Apa dengan naik Rp 3 ribu, masyarakat akan makmur? Kalau karena itu makmur, naikin jadi Rp 10 ribu aja sekalian biar rakyat Indonesia makmur hari ini juga. Nafsu banget sih? Nggak lihat sikon (situasi dan kondisi). Baru seminggu dilantik sudah bikin heboh," sindirnya saat itu.