Jadi anggota DPR 5 tahun, balik modal nggak?
6.000 Orang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Artis, pengusaha, pengacara hingga pengangguran ikut mendaftar.

Sebagian besar berbusa-busa menyampaikan visi dan misi untuk membela rakyat. Walau tak menampik tergiur gaji dan fasilitas anggota dewan. Sebagian lagi berpikir cari proyek seperti yang sudah-sudah.

Jika diloloskan KPU, mereka akan terdaftar sebagai calon anggota legislatif. Bukan perkara mudah untuk lolos ke Senayan. Mereka harus kampanye agar dipilih rakyat. Dari 6.000 orang, hanya 560 yang akan menjadi anggota DPR.

Para caleg harus merogoh kantong lumayan dalam. Untuk kampanye saja, rata-rata setiap caleg mengeluarkan uang Rp 1 miliar. Belum pengeluaran lain, rata-rata butuh Rp 1,5 M untuk tiket ke Senayan.

Tapi semua itu akan terbayar setelah duduk menjadi anggota DPR.

Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR, total pendapatan untuk anggota DPR yang merangkap ketua alat kelengkapan adalah Rp 54,9 juta per bulan. Sedangkan gaji untuk anggota DPR yang merangkap anggota alat kelengkapan adalah Rp 51,5 juta per bulan.

Untuk pendapatan rutin, kalikan saja, Rp 54,9 juta kali 12 bulan kali 5 tahun.Maka angka yang keluar adalah Rp 3,294 miliar untuk para ketua DPR. Sementara anggota mendapat Rp 3,090 miliar.

Jumlah ini masih ditambah beberapa tunjangan lain seperti fasilitas ke luar negeri, dana reses, uang sidang dan lain-lain. Rata-rata pendapatan mereka nyaris 1 miliar per bulan.

Siapa yang tidak tergiur? Dengan hitung-hitungan kasar saja terlihat betapa besarnya pendapatan para wakil rakyat itu.

Namun sejumlah anggota DPR mengaku pendapatan mereka tak sebesar di atas kertas. Partai rata-rata meminta jatah 20 persen dari gaji mereka.

"Yang berat itu aneka proposal dari daerah pemilihan. Ada yang minta dana beasiswa, pembangunan lapangan bulu tangkis di kampung, bangun masjid, renovasi karang taruna dan lain-lain. Jelas kalau andalkan gaji saja kurang," kata seorang anggota DPR yang enggan disebutkan namanya saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (23/4).

Dia menambahkan hal itu juga yang membuat sejumlah anggota DPR kemudian terjerat kasus. Karena gaji tidak cukup dan banyak proposal, cara-cara menyerempet bahaya pun dilakukan.

"Ya tapi banyak juga yang nakal, main proyek karena ingin memperkaya diri. Saya tidak menampik hal itu. Terbukti banyak rekan-rekan kami yang diseret KPK," lanjutnya.

Dalam hasil laporan akhir tahun KPK 2012, tercatat pejabat yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi yakni anggota dewan di DPR maupun DPRD. Dari 45 orang yang ditetapkan tersangka, jabatan anggota dewan menempati urutan pertama sebanyak 16 orang menjadi tersangka.

Ketua DPR Marzuki Alie mengaku korupsi terjadi karena anggota DPR sebagai legislator atau pembuat undang-undang digoda oleh pihak eksekutif atau pemerintah. Kalau tidak mau ada korupsi, jangan menggoda DPR.

"DPR ini bukan lembaga eksekutif. DPR ini lembaga legislatif, kebetulan mempunyai hak budget, hak budget ini terkait pengesahan anggaran. Kalau terjadi tindak pidana korupsi terkait anggota DPR maka itu tidak bisa lepas dan berdiri sendiri, pasti itu terkait dengan eksekutif, pasti. Saya jamin 100 persen terkait dengan eksekutif," kata Marzuki beberapa waktu lalu.

Tertarik menjadi anggota DPR?
sumur

Harga Kursi DPR Bisa Rp6 Miliar
Biaya untuk menjadi anggota legislatif di tingkat Provinsi Jateng ternyata tidak sedikit. Setiap caleg paling tidak harus mengeluarkan biaya Rp1,4 miliar. Sedangkan biaya caleg yang incar kursi Senayan bisa mencapai Rp6 miliar.

Meski demikian, dana sebesar itu bukan jaminan lolos ke Gedung Berlian untuk menjadi wakil rakyat. Besarnya biaya yang harus disiapkan para caleg untuk memperebutkan kursi DPRD diakui sejumlah anggota Dewan yang saat ini masih menjabat. Di antaranya, Ketua Komisi E AS Sukawijaya dan anggota DPRD dari PDIP Budhi Indarto. Ketua Komisi E DPRD Jateng AS Sukawijaya mengungkapkan, jika mau penuh, seorang caleg baru harus mengeluarkan kocek sampai Rp1,4 miliar.

Perhitungannya, setiap daerah pemilihan ini rata-rata mencapai 140.000 pemilih. Dengan perhitungan, satu pemilih ini mendapat kompensasi Rp10.000. “Tapi teman-teman Dewan, biasanya hanya mengincar 30% saja, maksmal 90.000 suara, itu sudah tinggi,” kata AS Sukawijaya kepada KORAN SINDO, kemarin. Untuk bisa memenangkan dalam satu dapil, kata dia, paling tidak secara by name, caleg harus mendapatkan 30.000-50.000 suara. Ini masih bergantung dengan besar kecilnya suara parpol secara menyeluruh.

“Kalau partaikecil, 10.000saja bisajadi,” kata putra bekas Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip ini. Namun, politisi yang akrab disapa Yoyok Sukawi ini mengaku tidak akan mengeluarkan banyak uang dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 karena pernah menjabat selama lima tahun. “Incumbent jauh lebih murah. Kalau lebih sering turun ke bawah dan memberikan bantuan, akan lebih murah lagi,” bebernya. Saat ditanya apakah biaya yang dikeluarkan nanti mencapai Rp500 juta, Yoyok mengaku tidak sampai sebesar itu. Dia yakin dengan modal Rp50 juta sudah bisa jadi, karena sudah dikenal masyarakat.

“Kalau tidak pernah turun, jadi beli, ya biayanya besar,” ujarnya. Bakal caleg incumbent dari PDIP, Budhi Indarto optimistis biaya yang dikeluarkan tidak sama dengan Pileg 2009 silam. Disinggung apakah biayanya sampai Rp500 juta, caleg dari dapil 1 (Semarang, Kendal, Kabupaten Semarang dan Salatig) ini yakin tidak sampai sebesar itu. “Kalau nafsu sampai sampai segitu. Saya sudah ditanya partai, memang tidak punya uang,” kata Budhi. .......bersambung

Modal Jadi Caleg Minimal Rp 1 Miliar, Berikut Rinciannya
Memang tak murah untuk mendapati kursi anggota Dewan yang terhormat di Senayan. Modal untuk maju sebagai calon anggota legislatif tidak sedikit. Minimal si calon legislator harus merogoh kocek sedalam-dalamnya hingga mencapai Rp 1 miliar.

"Untuk pemilihan langsung seperti sekarang ini. Kalau Caleg itu benar-benar serius dibutuhkan paling sedikit Rp 1 miliar. Kecuali kalau hanya iseng-iseng berhadiah," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo dalam pesan singkatnya, Selasa (23/4/2013).

Bagi Bambang,tidak ada caleg yang bisa terpilih dengan hanya modal dengkul. Paling tidak, kata dia, untuk kebutuhan alat peraga dan operasional tim sukses juga dibutuhkan sekurang-kurangnya modal sosial dan modal politik.

"Dalam sistem politik yang berkembang di Indonesia, memang tidak mudah dan murah ongkos politik yang dibutuhkan para caleg agar bisa lolos dan terpilih dalam Pemilu Legislatif 2014 mendatang," ujarnya.

Kondisi itu, kata Bambang, ditambah adanya persaingan internal maupun eksternal partai, serta masa kampanye yang jauh lebih panjang kira-kira 1 tahun dibandingkan Pemilu 2009. Mau tidak mau kondisi itu semakin memaksa para Caleg merogoh kocek lebih dalam lagi.

"Kerja-kerja politik dan kampanye sangat diuntungkan jika caleg sudah terkenal atau memiliki nama. Seperti artis, kyai, tokoh masyarakat dan lain-lain," kata Bambang. Berikut perkiraan biaya yang akan dikeluarkan para caleg untuk Pemilu 2014 versi Bambang Soesatyo:

1. Akomodasi ke daerah pemilihan
- Transportasi, penginapan dan lain-lain
- Minimal 1 bulan 2 kali sejak persaingan internal, sebelum penyusunan DCS hingga Desember 2013.
- Kunjungan ke dapil pada Januari-April akan lebih intensif. Sehingga biasanya Caleg sudah menetap sekurangnya 3 bulan sebelum Pemilu

2. Biaya kampanye
- Logistik atau atribut, seperti kaos, spanduk, kalender, umbul-umbul, baliho, iklan di media lokal, alat peraga berupa kartu suara, lomba kesenian, lomba olahraga dan lain lain.

3. Biaya bantuan sosial seperti perbaikan musala, masjid, gereja, jalan desa, dan lain-lain

4. Biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye

5. Biaya saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)
- Berkisar Rp 50 ribu - Rp 100 ribu per-orang

"Bayangkan di setiap dapil biasanya ada 5.000-10.000 TPS. Tinggal kalikan saja jumlah itu," tegas Bambang, yang mengaku tidak memperhitungkan lagi berapa biaya yang akan dia keluarkan dalam Pemilu 2014. "Saya biasanya ngga menghitung-hitung dan ngga menyiapkan. Yang pasti, mengalir saja sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan." (Ism)

Sumur

Pembekalan PKB Modal Krisna Mukti Sebagai Anggota Parlemen

Entertainer Krisna Mukti berhasil terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Selama lima tahun ke depan Krisna bakal berkantor di Senayan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah menitipkan amanat kepadanya.
Saat ditemui di sela-sela gladi bersih sidang paripurna MPR RI pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, Krisna mengaku telah mendapatkan persiapan yang cukup untuk menjalani tugas di DPR. Menurutnya, DPP PKB telah memberikan pembekalan untuk dirinya dan para kader terpilih lainnya.
"Selama sebulan ikut pembekalan (Anggota DPR). Pembekalan dari Lemhanas, DPP PKB dan KPU," kata Krisna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/9/2014).
Krisna menuturkan, ia telah mendapatkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam masa pembekalan tersebut. Ia mengaku akan bersikap lebih luwes dan tidak kaku dalam menjalankan peran barunya sebagai anggota legislatif.
"Kami terbiasa bersentuhan dengan masyarakat.Jadi hal-hal yang akan dihasilkan oleh dirinya nanti banyak berdasarkan hati dan akal," ucapnya.
Saat ditanyakan ingin masuk ke Komisi berapa di DPR, Krisna mengaku tertarik bergabung di Komisi X. Menurutnya, Komisi tersebut sesuai dengan latar belakang yang telah dijalankannya selama ini.
"Komisi X sesuai pekerjaan saya, seni, olah raga dan pariwisata," katanya.