Jakarta - Demo massif dilakukan sejumlah kelompok mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Jakarta dan kota-kota besar lainnnya. Para pendemo, atas nama rakyat memprotes kenaikan harga BBM premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar subsidi dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Kenaikan BBM subdisi di kisaran Rp 2.000 ini dinilai pendemo memberatkan rakyat. Aksi bakar ban sampai blokir jalan pun dilakukan pendemo. Walau kadang berujung bentrokan dengan petugas yang justru merugikan masyarakat.

Gejolak kenaikan BBM ini memang menimbulkan reaksi keras. Banyak yang menilai kenaikan BBM membebani rakyat. Tapi muncul suara dari Kabupaten Puncak di Pegunungan Tengah, Papua. Seperti dituturkan Bupati Willem Wandik, yang ditemui detikcom pekan lalu, harga BBM di sana mencapai Rp 50 ribu/liter.

Sudah bertahun-tahun harga BBM di Papua dan Pulau Jawa bak bumi dan langit. Karenanya, kenaikan BBM sebenarnya tak pengaruh sama sekali sampai ke pelosok Papua.

Kenaikan harga yang hanya Rp 2 ribu dan menimbulkan aneka protes mungkin hanya ditanggapi senyum masyarakat Papua. Sudah sejak lama, harga BBM di sana melesat di atas Rp 20 ribu.

Harapan masyarakat Papua hanya satu. Perbaikan infrastruktur merata. Mereka berharap suatu saat juga bisa menikmati harga BBM semurah di Pulau Jawa dan tempat lainnya.

Bagaimana Pak Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Papua Rosiyati MH Thamrin mengatakan, jika dibandingkan dengan di Papua, harga BBM bersubsidi di Jawa relatif kecil.

"Di Jawa, harga BBM bersubsidi mau naik, orang demo-demo. Kami di Papua bisa Rp 50.000 biasa saja," ujar Rosiyati MH Thamrin di kantor Kadin, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Dia menjelaskan, harga BBM di Papua sangatlah bervariasi. Di puncak-puncak gunung di Wamena, misalnya, harga BBM ada yang Rp 35.000, ada juga yang Rp 50.000. Hal tersebut terjadi karena biaya logistik yang sangat tinggi di Papua.

Rosiyati juga mengajak membayangkan jika situasi tersebut terjadi di Pulau Jawa. Dia pun mengaku heran dengan keadaan seperti itu. Pasalnya, kata dia, Papua sangatlah kaya akan hasil bumi dan pertambangan, tetapi malah menderita dengan keadaan tersebut.

Untuk memutus hal tersebut, Rosiyati pun mengusulkan agar dana otonomi khusus jangan dipakai untuk pembangunan infrastruktur, tetapi diperuntukkan kepada pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua.

Selain itu, dia juga sangat mendukung usulan Jokowi mengenai tol laut. Dengan begitu, kata dia, harga kebutuhan pokok dan BBM di Papua akan turun.

Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UI dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD mendukung kenaikan BBM. Mereka menjabarkan sejumlah alasan.

"Tidak ada alasan lagi untuk tidak merealokasi Subsidi BBM ke subsidi sektor yang lebih dibutuhkan. Sangat jelas bukti bahwa Subsidi BBM sangat tidak tepat sasaran. Keuntungan dari Subsidi BBM hanya dinikmati oleh masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas. Sehingga kebingungan pun muncul ketika ada orang yang menyuarakan 'Tolak Kenaikan Harga BBM'," demikian siaran pers BEM FEB UNPAD, Rabu (19/11/2014).

Mahasiswa FEB UNPAD ini tak sembarang bicara. Mereka sudah melakukan kajian melibatkan peneliti dari Center for Economics and Development Studies (CEDS) Universitas Padjadjaran yang pada akhirnya jatuh pada kesimpulan bahwa harga BBM harus segera naik.

Diuraikan sejumlah temuan kerugian dengan subsidi BBM yang besar, antara lain kerugian efisiensi (Welfare Loss) dari Subsidi BBM sebesar Rp 64 triliun, opportunity Cost dari subsidi BBM, subsidi BBM berdampak terhadap konservasi energi dan perubahan iklim (Subsidi BBM merusak kredibilitas komitmen Indonesia di mata komunitas internasional yang di sesuaikan dengan Coppenhagen Accord Commitment).

"Subsidi BBM berdampak terhadap ketimpangan pembangunan sejak tahun 2008 hingga 2012 menunjukkan trend peningkatan kesenjangan pendapatan dan index Gini," urai BEM UNPAD.

Senada dengan BEM UNPAD, BEM FE UI juga mendukung kenaikan BBM. BEM FE UI memiliki kajian bahwa pada kenyataannnya, subsidi ini malah digunakan oleh kiranya lebih dari 70% masyarakat mampu.

"Merekalah masyarakat yang secara tingkat pendapatan ekonomi sanggup untuk membeli barang pada harga pasar. Seiring waktu, konsumsi akan BBM premium kian meningkat. Hal ini tercermin dalam anggaran negara untuk subsidi BBM yang lebih dari 200 triliun. Sementara pembangunan produktif Indonesia yang lain membutuhkan modal yang tidak sedikit," demikian keterangan BEM FE UI.

Dalam keterangannya, BEM FE UI menyoroti sejumlah alasan bahwa Subsidi BBM yang semakin membengkak telah membebani APBN dan mengurangi fiscal space, padahal, alokasi subsidi BBM sangat timpang dibandingkan alokasi untuk aspek lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

"Subsidi BBM merupakan salah satu faktor utama penyebab defisit ganda yang dialami oleh Indonesia, di mana dengan mengurangi subsidi BBM, APBN dan neraca pembayaran dapat diselamatkan. Subsidi BBM merupakan kebijakan yang mistargetted, di mana masyarakat berpendapatan menengah ke atas mendapat porsi paling besar dari subsidi. Subsidi BBM justru merupakan salah satu faktor penyebab semakin besarnya tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia," urai BEM FE UI menguraikan sejumlah alasan.