Jakarta - Pemerintah selalu jadi sasaran tembak setiap kali mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Sudah bisa dipastikan popularitas presiden yang mengambil kebijakan tersebut akan terjun bebas karena terus dihujat. Begitu juga yang terjadi pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini.

Politisi senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno, mengatakan, masyarakat tentu masih ingat, sesungguhnya BBM bersubsidi ini akan dinaikkan di akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun batal.

"Harusnya sebelum pemilu, tapi tidak mungkin. Kemudian rencananya September ternyata batal dan berlalu. Akhirnya Presiden baru yang mengerjakan," kata Hendrawan kepada detikcom, Selasa (18/11/2014).

Hendrawan mengatakan, atas hal itu maka mau tak mau Jokowi mengambil risiko bahkan mengumumkan sendiri kenaikan harga BBM bersubsidi yang sebetulnya bisa oleh menteri terkait.

Politisi yang juga Pakar ekonomi itu menolak disebut mendukung kenaikan harga BBM era Jokowi tanpa argumentasi, sementara dulu konsisten menolak. Menurutnya, kenaikan ini tak lepas dari bobolnya APBN akibat subsidi BBM.

"Data Dirjen pajak saya dengar penerimaan pajak dan non pajak itu meleset (bobol-red) hingga Rp 115 triliun. Dengan menaikkan Rp 2.000 ini kita hanya medapat dalam sisa 2 bulan ini Rp 7-8 triliun, masih banyak kurang sekian ratus triliun. Ini harus penghematan di sana sini," paparnya.

Jika penyelamatan APBN dilakukan melalui jalur hutang luar negeri, ruang itu menurutnya tak tersedia. Ada UU tentang keuangan negara yang tak bisa dilanggar di mana hutang dibatasi jika defisit 3 persen dari APBN dan 60 persen dari Produk
Domestik Bruto.

"Hari ini Menkeu menyatakan harga keekonomian BBM itu asumsi dollar seharga Rp 8.000, misal kurs Rp 12.000, itu Rp 9.200 per liter. Jadi artinya subsidi masih Rp 700 per liter (harga BBM Rp 8.500). Nanti kita kawal ini," ujarnya.

Setelah hutang luar negeri yang tak mungkin dilakukan, upaya lain telah dikaji oleh pemerintah agar menyelamatkan APBN misal diversifikasi/konversi energi, efisiensi produksi BBM dan lainnya. Tapi yang mendesak mau tak mau menaikkan harga
BBM.

"Alternatif apa yang tersedia supaya APBN sehat, kemudian pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya tak terganggu. Itu sebabnya datang dengan pengalihan subsidi dari konsumtif ke produktif," terang Hendrawan.

Sumber

Masih aja nyalahin orang lain.
Sekarang seharusnya saat yg tepat untuk congor putih mengaplikasikan apa yg mereka tulis di buku putih
tp ternyata buku putihnya cuma novel ga bermutu