erta.aleAvatar border
TS
erta.ale
[Menolak Lupa]Tangis Politikus PDI Perjuangan Usai Walk Out
PDIP Khianati Rakyat Jika Dukung Kenaikan BBM


Politikus Golkar, Bambang Soesatyo,menyarankan Jokowi-JK beserta partai pengusungnya, yakni PDIP, untuk memikirkan kembali opsi menaikkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di bawah pemerintahannya nanti. Hal ini dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran yang mengancam Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut dinilai sebagai ujian pertama bagi Presiden terpilih Jokowi untuk mengambil kebijakan lain. Karena itu kenaikan itu juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

"Jokowi harus kreatif dengan melakukan terobosan-terobosan. Misalnya meningkatkan penerimaan negara, mengurangi pengeluaran yang tidak efisien, lalu menutup kebocoran-kebocoran," ungkap Bambang ditemui VIVAnews sela-sela peluncuran bukunya berjudul Indonesia Gawat Darurat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 31 Agustus 2014.

Sehingga, kata dia, defisit anggaran yang hanya berapa triliun itu bisa ter-cover, tanpa harus menaikkan BBM, karena subsidi adalah hak rakyat.

Anggota Komisi III itu juga menambahkan, PDIP yang begitu konsisten menolak kenaikan BBM di sebelum-sebelumnya kini beralih mendukung kenaikan tersebut. Ini bisa berdampak sangat buruk.

"Kalau sekarang (PDIP) menaikkan, berarti telah mengkhianati para pendukungnya, masyarakat Marhaen, dan buruh yang berpenghasilan 1-2 juta karena mereka bergantung pada subsidi tersebut," jelasnya.

Kado Buku untuk Jokowi-JK

Dalam kesempatan yang sama, Bambang juga meluncurkan buku yang berjudul 'Indonesia Gawat Darurat'. Buku ini tak hanya memberi rapor merah kepada pemerintahan SBY-Boediono, melainkan juga sebagai kado penyambutan bagi pemerintahan di selanjutnya Jokowi-JK.

Bambang mengatakan hal ini sebagai bentuk alarm bagi Jokowi-JK untuk mengetahui kebijakan seperti apa yang akan dilakukan ke depannya, agar tidak keliru.

"Agar tidak mengulangi berbagai kesalahan, langkah-langkah keliru dari lima tahun kebelakang, agar harapan keadilan pada masyarakat dapat tercapai," ujar politikus Golongan Karya (Golkar) di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 31 Agustus 2014.

Menurutnya, Indonesia saat ini sedang dilanda sejumlah kegawatan seperti korupsi, pangan, bahkan energi. Maka dari itu, ia mengharapkan ada ketegasan pada pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi-JK.

"Saya berharap Jokowi-JK memberi cahaya penerangan. Tidak hanya tangan di dada yang prihatin dan menghimbau saja, melainkan menunjuk, memerintah," jelasnya.

Karena, lebih lanjut kata Bambang, kepemimpinan yang lemah dan tidak tegas tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami Indonesia.

Bambang yang merupakan anggota DPR Komisi III ini menjelaskan pada buku setebal 1.000 halaman itu keseluruhannya berupa kritikan, bukan pujian.

"Karena memang tugas saya (di Komisi III) mengawasi. Jadi, isinya kritik, bukan pujian," jelasnya.

Sumur

Kader PDIP: Yang Tolak Kenaikan Harga BBM Itu Pendukung Setan


Sekertaris DPC PDIP Kampar, Riau, Harianto Arbi mengeluarkan sumpah serapah terhadap orang-orang yang menolak kenaikan harga bahan bakar minya (BBM). Demikian diberitakan radarpekanbaru.com.

Menurut Arbi, orang yang menolak kenaikan harga BBM sama dengan setan serta mereka ini adalah bagian dari mafia. “Hanya mafia yang menolak kenaikan harga BBM .Selamatkan Indonesia dari keborosan lantaran mensubsidi BBM terlalu besar dan habis di knalpot-knalpot kendaraan, itu namanya mubazir dan mubazir itu adalah saudaranya syetan.,Jadi, kalau ada yang menolak kenaikan BBM, berarti pendukung syetan,” katanya via pesan BlackBerry, Senin malam (17/11) beberapa saat setelah kenaikan harga BBM diumumkan Jokowi.

Harianto Arbi Juga menyarankan kepada masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM agar tidak lagi menggunakan kendaraan dan disarakan naik kuda Prabowo. “Yang menolak kenaikan BBM dan tidak setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memindahkan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor produktif disarankan untuk naik kuda Wowo (Prabowo) atau kuda lumping,” tulis Arbi.

Sumur

Menit-menit Jelang Tangis Walk Out Politikus PDIP



TEMPO.CO, Jakarta - Para politikus PDI Perjuangan walk out sambil menangis menjelang pengambilan keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak dalam Sidang Paripurna DPR, Sabtu, 31 Maret 2012 dinihari tadi. Mereka menyoal cara Ketua DPR Marzuki Alie memimpin persidangan.

"Kenapa kami meninggalkan paripurna karena kami melihat ada dua pelanggaran oleh pimpinan sidang, yaitu Ketua DPR Marzuki Alie," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharanie kepada wartawan setelah partainya walk out.

Sidang Paripurna DPR ribut menjelang pukul 24.00 WIB, Jumat, 30 Maret 2012 . Pergantian hari tinggal 15 menit, namun para legislator masih menginterupsi rapat yang semula disepakati berakhir pukul 24.00. Mereka menyoal dua pasal dalam RUU APBN Perubahan 2012. Pasal 7 ayat 6 mengenai larangan bagi pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dan pasal 7 ayat 6a mengenai pemberian kewenangan kepada pemerintah menaikkan harga BBM dengan syarat tertentu.

Karena waktu semakin mendekati kesepakatan, Marzuki berupaya menghentikan hujan interupsi. Ia pun segera menawarkan voting. Pertama, ia meminta Fraksi Partai Demokrat. Sebanyak 145 anggota fraksi berdiri mendukung penggunaan pasal 7 ayat 6a. Voting terhenti karena para politikus PDI Perjuangan terus menginterupsi.

Waktu memasuki menit-menit terakhir. Marzuki menawarkan kepada peserta sidang paripurna untuk menambah waktu persidangan. Sebagian besar politikus Senayan setuju, kecuali PDI Perjuangan. Marzuki sudah mengetok palu, namun PDI Perjuangan berkeberatan. Sebagian dari politikus PDI perjuangan maju ke depan forum, termasuk Puan Maharanie dan Maruarar Sirait. Mereka keberatan dengan keputusan Marzuki.

Marzuki pun menawarkan voting. Sebanyak 356 orang mendukung perpanjangan waktu satu jam hingga Sabtu pukul 01.00 WIB. Namun Puan dan Maruarar tetap memprotesnya. Puan dan Maruarar yang berupaya maju ke depan pimpinan rapat dilarang oleh Marzuki. Maruarar tetap berkeras hingga ditegur. "Anda tak diizinkan ke sini, silakan Anda duduk atau saya akan minta Anda keluar dari ruangan," kata dia. "Anda berusaha membeli waktu."

Rupanya kejadian ini memicu aksi walk out dari PDI Perjuangan. Partai Hanura juga mengikuti langkah PDI Perjuangan.
Sumur

Tangis Politikus PDI Perjuangan Usai Walk Out



TEMPO.CO, Jakarta - Aksi walk out para politikus PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna, Sabtu, 31 Maret 2012 dinihari, terasa sangat emosional. Sejumlah anggota DPR dari partai moncong putih ini terlihat menitikkan air mata.

Rieke Diah Pitaloka dan Ribka Tjiptaning, misalnya. Rieke, yang anggota Komisi IX DPR ini terlihat menangis tersedu-sedu saat meninggalkan ruang rapat. Ribka Tjiptaning, mantan Ketua Komisi IX DPR ini, pun sama saja. Ribka berjalan cepat meninggalkan ruang rapat didampingi Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo yang mencoba menenangkannya.


Aksi walk out riuh kala para anggota Fraksi PDI Perjuangan ini meneriakkan yel-yel khas mahasiswa. "Revolusi, revolusi, revolusi sampai mati," kata mereka seraya menuruni tangga lantai tiga gedung Nusantara II DPR.

Sikap tegar ditunjukkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani. Nada suaranya tampak bergetar seperti menahan tangis ketika memberikan penjelasan kepada media. Putri Megawati Soekarnoputri ini kecewa dengan cara Ketua DPR Marzuki Alie memimpin sidang. "Kenapa kami meninggalkan paripurna karena kami melihat ada dua pelanggaran oleh pimpinan sidang, yaitu Ketua DPR Marzuki Alie," kata dia kepada wartawan.

Dalam sidang, PDI Perjuangan mempermasalahkan soal perpanjangan waktu sidang hingga lewat pukul 24.00. Padahal, menurut tata tertib DPR, pembahasan harus selesai 30 hari sejak pemerintah menyerahkan RAPBN Perubahan 2012.

"Pemerintah menyerahkan pada tanggal 29 Februari 2012, artinya, hari ini, 30 Maret 2012, adalah hari terakhir pembahasan APBN-P 2012," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuriyanto, dalam sidang. "Sekarang sudah lewat pukul 24.00, sehingga APBN Perubahan tidak bisa disahkan. Perpanjangan waktu sidang adalah pelanggaran terhadap tata tertib."

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, juga mempermasalahkan soal penambahan pasal 7 ayat 6a. Menurut dia, pasal ini sama saja dengan menyerahkan harga BBM bersubsidi ke mekanisme pasar. "Itu artinya sudah melanggar konstitusi sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi," ujar Aria.

Sumur

Air mata buaya ternyata... emoticon-Cape d... (S)







Diubah oleh erta.ale 18-11-2014 16:05
0
9.8K
156
Thread Digembok
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
670.9KThread40.8KAnggota
Terlama
Thread Digembok
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.