Subsidi BBM ke Sektor Produktif, Ekonom UGM: Bohong

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Revrisond Baswir, skeptis terhadap kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak berdampak pada melonggarnya ruang fiskal. (Baca: Jokowi Naikkan Harga BBM, Puan Menutup Diri?)

Faktanya, menurut Revrisond, dalam empat belas tahun terakhir harga BBM naik rata-rata 33 persen tiap tahunnya, tetapi ruang fiskal malah turun. "Ke mana larinya dana pengurangan subsidi BBM ini?" kata Revrisond saat dihubungi Selasa, 18 November 2014, mempertanyakan. "Belanja modal malah semakin menurun." (Baca: Kenaikan Harga BBM, Begini Hitungan Faisal Basri)

Menurut Revrisond, dana penghematan dari kenaikan BBM mayoritas dialokasikan ke belanja pegawai dan belanja barang pemerintah pusat. Selama ini, Revrisond tak ditemukan bukti kenaikan hargaBBM dipakai untuk pengalihan subsidi dari sektor konsumtif ke sektor produktif. "Bohong saja itu," kata dia. (Baca: Ibas Bandingkan Kenaikan BBM Era SBY dan Jokowi)

Pernyataan Revrisond ini menjawab apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tentang politik anggaran. Menurut Jokowi, alokasi anggaran negara untuk subsidi energi sudah terlalu besar dan tak sebanding dengan alokasi anggaran untuk sektor pembangunan. (Baca: Mengapa Harga BBM Hanya Naik Rp 2.000?)

"Di APBN 2015 sekitar Rp 300 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM. Dalam lima tahun, subsidi BBM mencapai Rp 714 triliun," kata Jokowi. Menurut Jokowi, alokasi anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur tak sebesar untuk subsidi BBM. (Baca: BBM Naik, #SalamGigitJari Jadi Trending Topic)

Padahal, Jokowi melanjutkan, jika Rp 714 triliun itu bisa dialokasikan untuk membangun 1.500 waduk dan sebagian jalur kereta api di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. "Setengah jalur kereta bisa jadi," ujarnya. (Baca: Di Kediri, Bensin Eceran Dijual Rp 2 Ribu)

Karena itu, Jokowi menyebut kenaikan harga BBM bersubsidi ditujukan untuk mendesain ulang anggaran negara. "Ini politik anggaran," ujar bekas Gubernur DKI Jakarta ini. Jokowi mengatakan subsidi BBM harus dialihkan ke sektor-sektor produktif. Salah satunya untuk pupuk, waduk, dan irigasi untuk pertanian."Waduk itu mahal, sekitar Rp 400-500 miliar, tapi itu produktif karena akan menghasilkan sesuatu untuk negara."(Baca juga: Harga BBM Naik, JK Hubungi Ical dan SBY)

MUHAMMAD MUHYIDDIN | PRIHANDOKO
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...nom-UGM-Bohong


Pakar Sebut Istilah 'Pengalihan' Subsidi BBM Bisa TumbulkanMasalah
Metrotvnews.com, Jakarta: Istilah 'pengalihan' dalam subsidi bahan bakar minyak (BBM), menurut pakar Ekonomi Ikhsan Modjo terlihat aneh. Pasalnya, istilah ini dapat diartikan tidak ada subsidi yang diperuntukan masyarakat dari BBM.

"Padahal sudah ada banyak sekali keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa pemerintah harus menyediakan subsidi BBM bagi masyarakat," ujar Ikhsan dalam program Prime Time News, Metro TV bertema "Kawal Pengalihan Subsidi BBM", Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Meskipun pengalihan subsidi dimaksudkan ke bidang yang produktif, Ikhsan menegaskan istilah 'pengalihan' ini akan memiliki masalah di kemudian hari. "Karena ada amanat dari konstitusi, yang menyebutkan bahwa subsidi BBM itu diperuntukan bagi pengguna langsung BBM. Jadi pemerintah jangan terjebak dalam penamaan pengalihan," tegasnya.

Sementara sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyebutkan pemerintah akan mengejar swasembada pangan yang akan terwujud dua sampai tiga tahun mendatang. Ikhsan menilai, hal ini akan terjadi jika pemerintah merombak ulang sistem yang ada.

"Menurut saya subsidi ini memang harus benar-benar ditata ulang. Harus ada satu tindakan, satu kebijakan," tandasnya.
OGI
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/...bulkan-masalah



========================================
J : Itu sumbernya valid ngak, palingan juga pkspiyungan ^_^
J: Ah... PAKAR ini sok pintar emang pakar mesti benar. Dibalik Ah presiden sok pintar emang presiden selalu benar ^_^
J: PAKAR miskin tidak bisa legowo BBM naik . Itu mau di alihkan. ^_^