Tes keperawanan yang diberlakukan bagi perempuan yang akan melamar menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan kebijakan yang merendahkan perempuan. Demikian pernyataan Human Rights Watch (HRW), yang disiarkan hari ini (18/11).

Lembaga pemerhati hak asasi manusia itu menyatakan pihaknya telah mewawancarai sejumlah Polisi Wanita (Polwan) dan pelamar untuk Polwan di di enam kota di Indonesia yang telah menjalani tes. Dua dari mereka mengikuti tes pada tahun 2014. Semua perempuan menggambarkan tes tesebut menyakitkan dan membuat trauma. Masalah ini sempat diangkat dan dibicarakan dengan para pejabat Polri, yang pada saat itu mengklaim praktik tersebut telah dihentikan. Tetapi pada kenyataannya tes keperawanan tersebut masih terdaftar sebagai persyaratan bagi pelamar wanita, sebagaimana tercantum di website resmi Polri.

“Digunakanya 'tes keperawanan' di Polri adalah suatu praktik diskriminatif yang merugikan dan menghina perempuan," kata Nisha Varia, direktur pengamat perempuan di HRW. "Otoritas Kepolisian di Jakarta harus dengan tegas menghapuskan tes, dan kemudian memastikan bahwa semua instansi perekrutan polisi nasional berhenti menerapkan tes itu."

SatuHarapan.Com: Tes Keperawanan Polwan Merendahkan Perempuan