TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Misi pemasaran Presiden Jokowi di forum APEC Beijing menurut Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidik, minim visi politik.

Mahfudz menyayangkan kesempatan yang ada di forum resmi maupun tidak resmi APEC, tidak digunakan Presiden Jokowi untuk menyampaikan dan menegaskan visi dan sikap politik Indonesia.

Terkait, lanjutnya, kerjasama regional yang diwarnai pertarungan kepentingan aktor-aktor besar seperti Cina, Rusia dan Amerika Serikat.

"Tawaran kerjasama dan investasi dengan para aktor besar dan presentasi di forum CEO lebih gambarkan visi presiden sebagai marketing officer. Jika dikaitkan dengan gagasan poros maritim yang bermakna, membuka wilayah perairan Indonesia ke pemain-pemain besar dunia, bisa berakibat jebolnya pagar wilayah kedaulatan maritim sebagai pintu masuk ke Indonesia," ujar Mahfudz Sidik, Rabu (12/11/2014).

Lalu, lanjut Mahfudz, wilayah daratan Indonesia akan jadi bancakan investor infrastruktur dari perusahaan-perusahaan multinasional asing. Hal ini yang dianggapnya bisa berbahaya.

"Deklarasi Djuanda yang menegaskan pengakuan PBB terhadap wilayah NKRI bisa porak-poranda. Harus diingat, dalam forum APEC, meski fokus pada isu ekonomi, tapi sarat dengan kebijakan dan kepentingan politik negara pemain besar," ujarnya.

"Paparan presiden yang full marketing, tapi minim kebijakan politik seperti gadis yang sedang menelanjangi diri untuk mempersilakan semua laki menjamahnya atas nama investasi," kata Mahfudz lagi.

Berdasarkan konstitusi dan UU Perjanjian Internasional, sambung Mahfudz, kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah yang fundamental dan berimplikasi luas, harus dikonsultasikan lebih dulu dengan DPR.