KIH: UU MD3 Beri Wewenang Komisi DPR Mengganti Menteri, Harus Revisi!

Beranda

...

Berita dan Politik
KIH: UU MD3 Beri Wewenang Komisi DPR Mengganti Menteri, Harus Revisi!

stratoprawantua

14-11-2014 01:38

KIH: UU MD3 Beri Wewenang Komisi DPR Mengganti Menteri, Harus Revisi!

Danu Damarjati - detikNews
KIH: UU MD3 Beri Wewenang Komisi DPR Mengganti Menteri, Harus Revisi!

Jakarta - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengajukan syarat 'islah' dengan Koalisi Merah Putih (KMP) berupa revisi UU MD3, salah satunya Pasal 98 ayat 6, ayat 7 dan ayat 8 UU MD3 yang memuat hak menyatakan pendapat dari anggota DPR. Pasal itu dinilai bisa merontokkan kabinet pemerintahan.

"DPR bisa meminta Presiden memberi sanksi kepada menteri. Sebagai Komisi DPR bisa mengganti menteri loh," kata Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Dossy Iskandar, saat dihubungi detikcom, Jumat (14/12/2014).

Dossy menyatakan kewenangan seperti itu berpotensi menimbulkan kegaduhan politik. Tentu ini tidak sehat bagi sistem presidensial. Maka UU MD3 itu harus direvisi.

"Itu sangat mengganggu. Ada potensi menimbulkan kegaduhan, dan itu harus diluruskan," kata Dossy yang dalam rapat paripurna DPR tandingan tampil sebagai Wakil Ketua DPR bentukan KIH itu.

Menurutnya, tak semestinya Alat Kelengkapan Dewan selevel Komisi bisa mempunyai kewenangan memecat menteri. KIH ingin agar hak menyatakan pendapat, hak interplasi, dan hak angket DPR dikembalikan pada tataran paling tinggi, yakni Sidang Paripurna DPR yang notabene lebih tinggi dari rapat Komisi.

"Masa Alat Kelengkapan Dewan punya kewenangan seperti itu (mengganti menteri)? Hak semacam itu tidak boleh dimudahkan," protes Dossy.

Berikut adalah pasal dalam UU MD3 yang dimaksud:

Pasal 98 Ayat (6)
Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah

Ayat (7)
Dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota mengajukan pertanyaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)
DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

pks.piyungan

UU MD3 sudah di uji materi mk strong emoticon-Ngakak

Quote:

Original Posted By InRealLife►

Mungkin tafsiran atas pasal ini:
Ayat (8)
DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Misalnya ada menteri yg ga mau ikut maunya DPR, lalu DPR minta presiden memberi sanksi kepada menteri tsb. Yang dibayangin, DPR bisa minta presiden memecat menteri.

Wajar kalo KIH paranoid sama KMP. Susah membayangkan KMP bakal benar-benar objektif sama pemerintahan Jokowi, mengingat partai-partai KMP dipastikan tidak kebagian kekuasaan dan sumber daya, jadi dicurigai KMP bakal menggunakan apapun yang tersisa untuk ngambil sumber daya itu.

Memang, tokoh-tokoh KMP sudah bikin pernyataan mau mendukung pemerintah, tapi ya lihat saja siapa yang bicara. Kalau Prabowo sih saya percaya dia masih bisa pegang kata-katanya (tapi dia ga ada di DPR). Lha ini yang ngomong Zon, Demokrat, PKS, Golkar.

Quote:

Original Posted By maw0307►

Menurut penafsiran yang didapat :
KIH menginginkan pasal perihal tentang kekuatan Komisi dapat langsung melakukan hak interplasi, menyatakan pendapat dan angket dihilangkan. Tetapi dikembalikan seperti semula yaitu melalui Rapat Paripurna

Mengapa harus dihilangkan ?
Bila Rapat komisi saja mempunyai kekuatan seperti itu, maka setiap kebijakan yang dikeluarkan di rapat komisi (wajib dilaksanakan oleh Pemerintah).
Bila tidak dilakukan Komisi yang bersangkutan dapat langsung melakukan Hak interplasi, menyatakan pendapat dan angket kepada Bagian komisi tersebut berhubungan di pemerintahan, sehingga anggapannya pemerintah wajib melakukan segala sesuatu yang diputuskan di Rapat Komisi.

Memang ketakutan tersebut berlebihan karena sesuai pasalnya, komisi tidak dapat langsung memberhentikan Menteri yang bersangkutan tapi mereka mengajukan Permintaan / Petisi kepada Presiden untuk memberikan sanksi (yang mungkin saja mereka meminta langsung kepada Presiden untuk menganti antar waktu menteri yang bermasalah kepada mereka).

Karena itu keliatan banget UU MD3 ini dibuat dengan tergesa gesa dan dipaksakan untuk langsung diimplementasikan, padahal peraturan tersebut masih banyak kekurangan dan tumpang tindih dengan UUD45.

Sebab disitu juga tidak disebutkan bila Presiden tidak melakukan rekomendasi perintah Komisi tersebut, sanksi apa yang dapat dilakukan. Jangan jangan mereka langsung dapat melakukan mosi tidak percaya kepada Pemerintah yang akhirnya bikin kisruh roda pemerintahan.

CMIIW

Tolong kalau berdebat dengan bijak, kita semua rakyat Indonesia dan ingin tanah air tercinta kita Maju. Kalau kalian hanya bisa berdebat dengan kata kata tidak berpendidikan, berarti orang orang seperti kalianlah yang membikin Indonesia ini semakin terpuruk.

Tambahan:

KMP Tolak Hapus Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan
Pendapat

Quote:

Ketentuan tentang hak interpelasi dan hak angket di tingkat komisi diatur dalam Pasal 98 ayat 6,7,8 UU MD3. Dalam pasal tersebut diatur kewajiban pemerintah menaati keputusan komisi DPRyang dapat berujung pada penggunaan hak interpelasi dan angket jika dilanggar.

DPR : Dewan Pervotingan Rakyat

Diubah oleh stratoprawantua 14-11-2014 23:03