TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan wacana pembubaran Ormas FPI mesti disikapi dengan hati hati. Menurut Tjahjo pembubaran ormas pimpinan Rizieq Shihab tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan ceroboh.

"Masalah pembubaran FPI itu kita mesti hati-hati, mesti melihat dulu kejadiannya. Harus ditelusuri terlebih dahulu dan itu perlu waktu," ujar Tjahjo di Kantor Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Jakarta, Rabu (12/11/2014).

Tjahjo beralasan pembubaran suatu Ormas tidak bisa didasarkan hanya pada keinginan segelintir orang saja. Akar permasalahan mesti diketahui terlebih dahulu sehingga keputusan tidak terkesan subjektif.

"Jangan sampai ibarat satu orang tidak suka, tapi ada seribu orang yang suka. Nah kita disitu mesti hati-hati. Mesti dipelajari dulu masalahnya," kata Tjahjo.

Sebelumnya FPI berulangkali menggelar demonstrasi menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur. Satu diantara kesekiaan kalinya unjukrasa tersebut berujung anarkis. Plt Gubernur Basuki Tjahaja Purnama geram dengan tindakan anarkis FPI tersebut.

saking geramnya Ahok mengirimkan surat permohonan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) kepada Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (11/11/2014) lalu.

Dalam surat bernomor 2513/-072.25 tersebut, Ahok mengatakan FPI sering melakukan tindakan demonstrasi anarkis, membeberkan kebencian dan menghalangi pelantikan Gubernur. Serta menimbulkan kemacetan lalu lintas serta telah melanggar konstitusi.

Sementara berdasarkan Pasal 59 UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, aktivitas Ormas diatur untuk tidak: (a) melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; (b) melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Serta, tidak (c) melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI; (d) melakukan tindakan kekerasan,mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau (e) melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

http://www.tribunnews.com/nasional/2...pembubaran-fpi

"Adakah yang meraih keuntungan di balik FPI? Jelas ada, yang untung ya Polri dan Pemerintah, nama mereka bersih, rakyat di adu domba, nama islam tercemar. Isu2 strategis terkendali"

"Front Polisi Indonesia yang menyamar sebagai Ormas Islam. Agenda FPI adalah agenda polisi. Berdasarkan laporan CIA malah BIN juga ikut membantu".

FRONT PEMBELA ISLAM atau FPI adalah ormas yg paling fenomenal dan kontroversial di Indonesia. Dicaci-maki oleh rakyat tapi dibutuhkan penguasa. FPI itu bukan ormas agama. Bukan ormas Islam. FPI itu ormas biasa yang dibentuk oleh pemerintah kita sendiri dan TNI/Polri pasca reformasi. Cikal bakal FPI adalah Pam Swakarsa yg dirikan Panglima ABRI (Pangab) Jend Wiranto berserta pucuk pimpinan Polri. Tujuannya : mencegah konflik vertikal.

Konflik vertikal itu adalah konflik antara massa dengan Pemerintah. Aparat keamanan : Polri dan TNI. Konflik vertikal ini dianggap merugikan. Konflik vertikal merugikan dan merusak citra polisi dan TNI karena cenderung menimbulkan citra bhw Polri dan TNI itu musuh rakyat. Ini berbahaya. Sebab itu Wiranto cs membuat Pam Swakarsa.

Massa demo mahasiswa/aktivis dihadapi oleh massa sipil juga. Pamswakarsa ini komandani aktivis mahasiswa. Tapi Pamswakarsa punya kelemahan mendasar. Mudah ditebak sebagai antek Pemerintah dan dibayar. Maka harus ditransformasi ke ormas yg lebih tepat. Maka lahirlah Front Pembela Islam. Semula mau dinamakan Front Pembela Indonesia. Kata “Islam” dipakai karena lebih “startegis”

Biaya awal pendirian FPI adalah Rp 250 juta utk sewa markas dan rekrut anggota. Biaya bulanan tidak tentu,antara 50-100 juta. Sumber dana dari TNI dan Polri. Tujuan utama pendirian FPI : garda terdepan pasukan Polisi, pembuat isu, maintain (maintenance) isu, kelola konflik, pengumpul informasi dsb. Peran FPI ini persis konsep BanPol (pembantu polisi) dan Babinsa (bintara pembina desa). Dengan kata lain,FPI menjadi “pasukan marinirnya” Polisi.

FPI bergerak berdasarkan sistem komando. Atas dasar instruksi dari petinggi Polri dan TNI. Agendanya jelas dan terarah.

Diawal berdirinya FPI sempat ada “kesalahapahaman” antara anggota FPI dengan aparat polisi yang belum tahu bhw FPI itu “adik kandung” polisi. Ada cerita lucu, pimpinan FPI ditangkap polisi, bawa mobil ga ada SIM& STNK. Kemudian datang pasukan ke polres, seisi Polres ditampar.

Atau cerita lucu yang terbaru : Munarman ditilang Polisi..Polisi yg menilang yang ditampar abis2an oleh Munarman. Munarmannya gak diapa-apain. Jadi FPI itu adalah Front Polisi Indonesia yang menyamar sebagai Ormas Islam. Agenda FPI adalah agenda polisi. Berdasarkan laporan CIA malah BIN juga ikut membantu

Publik pernah membaca laporan CIA, bhw BIN (Badan Intelejen Negara) membantu milyaran Rupiah setiap tahun ke FPI. FPI itu asset pemerintah untuk “berhadapan” dengan rakyat.

Untuk menipu publik, pimpinan FPI dipasang sosok “ulama & tokoh agama”, kata “Islam” dipakai sbg perisai FPI dari serangan/ktritik publik. Tidak ada satu kata atau satu kalimatpun dlm tujuan pendirian FPI utk : Dakwah, syiar Islam, Amar Maruf dst…sama sekali tidak ada!! FPI hanya alat.

Pemerintah tahu persis risikonya jika aparat polisi/TNI yg menyerang atau menangkap aktivitas2 elemen rakyat yg dinilai “membahayakan”. Pemerintah khawatir dengan citra Polri/TNI dan pemerintah di mata internasional. Terkait isu HAM, demokrasi dsb. FPI yg “dimajukan” kedepan. Sesekali FPI memang Offiside atau Abused of Power. Serang2 warung maksiat atau judi2 “tak berizin”.

Sengaja dibiarkan supaya ada legitimasi. Anggota2 FPI yang Offside itu kadang ditangkap dan ditahan jika banyak sorotan publik, tapi langsung dilepas lagi jika sorotan publik sudah reda

Pemerintah dan FPI butuh “legitimasi” agar FPI benar2 dipercaya publik sebagai ormas agama. Bukan sebagai ormas bentukan Polri/TNI. Padahal FPI ditujukan untuk agenda dan tujuan politik praktis pemerintah. Itu sebabnya setiap aksi “pesanan”, Polisi selalu hadir dibelakang FPI.

Aggota/kader-kader rendahan FPI sama sekali tidak tahu bahwa FPI itu bentukan, ditunggangi dan jalankan agenda Polisi/Pemerintah. Sentimen mereka dimainkan. Sekarang ini biaya operasional FPI itu rutin dari pemerintah dan dari setoran bandar-bandar narkoba/prostitusi yg sudah “dicuci” dan juga dari hasil pemerasan.

Sesekali FPI dibolehkan jalankan “aksi sendiri” utk maintain eksistensi FPI. Tapi aksi utama FPI tetap sbg kepanjangan tangan Polri
Siapakah yang rugi? Jawabnya : Umat islam. Kata “Islam” yg melekat pada FPI memperburuk citra Islam di dalam negeri dan luar negeri. pemerintah aman. Bersih.

Tuntutan pembubaran FPI kepada Pemerintah, sampai kiamat tidak akan dipenuhi Pemerintah. Karena FPI itu memang bagian dari startegi Pemerintah.

FPI tetap dibutuhkan Pemerintah dalam “penyelesaian kasus-kasus tertentu” yang sensitif, abu2, rawan dan potensial timbulkan konflik horizontal. Satu-satunya cara adalah : ajukan gugatan class action ke MA utk merubah nama FPI dengan cabut kata Islam di FPI atau batalkan SK pendiriannya.

Sudah lama nama Islam dirusak, dicemarkan, dimanfaatkan dan ditunggangi oleh FPI/Pemerintah.Sudah saatnya hal itu diluruskan. Umat Islam rugi besar gara-gara itu.
Adakah yang meraih keuntungan di balik FPI? Jelas ada, yang untung ya Polri dan Pemerintah, nama mereka bersih, rakyat di adu domba, nama islam tercemar. Isu2 strategis terkendali.

Juni 14, 2012 by sarwonoedi
Penulis; Harry Kawilarang