KRIMINALITAS.COM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) merekomendasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membubarkan organisasir masyarakat Front Pembela Islam (FPI), karena dinilai kerap melakukan aksi yang merugikan orang lain. Polri pun menyiapkan catatan ‘hitam’ FPI untuk menguatkan rekomendasi Ahok itu.

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengatakan bahwa, pihaknya akan memberikan sejumlah pelanggaran yang dilakukan FPI.

"Pelanggaran-pelanggaran yang selama ini dilakukan (FPI) bisa diminta dan setiap saat kami dapat saja berikan. Namun untuk saat ini, belum ada yang meminta," kata Badrodin saat ditemui di PTIK, Jakarta, Selasa 11 November 2014.

Pelanggaran itu, kata Badrodin merupakan laporan pada Polri bukan hanya peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu saja. Melainkan juga peristiwa atau kejadian yang terjadi pada waktu dulu-dulu.

Meski demikian, Badrodin enggan membeberkan laporan atau pelanggaran apa saja yang telah dilakukan FPI. Diketahui, Ahok akan mengirimkan surat pada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, terkait pembubaran FPI.

Kekisruhan antara FPI dengan Ahok kian memanas, saat Ahok menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo. FPI menolak keras pengangkatan secara otomatis Ahok sebagai Gubernur DKI.

Untuk menggulingkan Ahok ini, FPI kerap kali turun ke jalan, melakukan aksi demo. Tidak hanya berorasi saja, massa FPI juga melakukan tindakan anarkis. Beberapa waktu lalu, FPI mendemo Ahok di kantor DPRD DKI. Massa mengamuk, merusak dan melakukan tindak kekerasan.

Sejumlah anggota polisi yang melakukan pengamanan aksi demo FPI, terluka dalam insiden ini. Sebanyak 20 anggota FPI, termasuk 2 habib FPI ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi anarkis itu.


Sumber