KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Effendi Simbolon, mengkritik rencana pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Menurut Effendi, rencana tersebut tidak dilakukan dengan alasan yang mendalam dan tidak akan menyelesaikan masalah.

Effendi menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi dapat dihindari dengan cara memperbaiki tata kelola energi nasional, memberantas mafia minyak, dan membuat sumber energi alternatif berikut sarana transportasi berbahan bakar energi alternatif.

Namun, Effendi menilai, pemerintah tak pernah memberi alasan gamblang, dan hanya ingin mengambil jalan pintas dengan cara memangkas subsidi BBM.

"Langkah Pak Jokowi apa? Saya enggak pernah dengar. Kalau sakit di kanan, yang diobati di kiri, apa yang di kanan bisa sembuh? Jangan tutup mata, seolah-olah memberikan subsidi adalah dosa," kata Effendi di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Lebih jauh, Effendi menegaskan bahwa rencana menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan konspirasi antara pemerintah dan pengusaha atau mafia minyak. Ia akan konsisten menolak selama belum ada penjelasan yang substansial pada upaya penyelesaian masalah.

"Apa kita mau mendukung liberalisasi? Subsidi BBM bukan penyebab, melainkan akibat karena, dalam waktu yang cukup lama, (energi alternatif) enggak pernah ditangani serius. Ada konspirasi pemerintah dan pengusaha untuk ini," ujarnya.

DPP PDI Perjuangan telah memutuskan sikap politik untuk mendukung semua kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk rencana menaikkan harga BBM yang akan dilakukan sebelum Januari 2015.

Semua kader PDI-P yang tak menuruti atau melawan sikap resmi itu akan diberi sanksi oleh DPP PDI-P. (Baca: Tolak Harga BBM Dinaikkan, Effendi Simbolon Tak Takut Kena Sanksi PDI-P)