JAKARTA - Mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, mempertanyakan rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak.
Kata Ramli, pemerintah berencana menaikkan harga BBM jadi Rp 9.500 per liter dari harga sebelumnya Rp 6.500 per liter. Artinya akan rencana kenaikan Rp 3.000 per liter.
Ramli mempertanyakan besaran kenaikan BBM tersebut. Pasalnya, saat ini harga minyak dunia mengalami penurunan dari 107 US Dollar per barel menjadi 80 US Dollar per barel. "Harga internasional turun, kok pemerintah naikkan harga BBM," tanya Rizal Ramli, usai pertemuan dengan Ketua DPD RI, Irman Gusman di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (10/11).
Dijelaskan, jika harga minyak dunia 80 US dollar per barel, maka harga BBM seharusnya sekitar Rp 7.500. "Jadi, usulan menaikkan harga BBM sebanyak Rp 3.000 berbahaya karena melanggar UU dan Presiden bisa di-impeach," tegasnya.
Menurut Rizal, daripada menaikkan harga BBM, lebih baik pemerintah memproduksi "BBM Rakyat" dengan menurunkan oktan mobil mewah. "Kalau itu yang ditempuh akan terjadi subsidi silang, negara akan untung," sarannya.
Merdeka.com - Laporan terbaru Bank Dunia (World Bank) menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan turun menjadi 5,2 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 5,8 persen. Hal ini disebabkan turunnya harga komoditas, belanja pemerintah yang lebih rendah dari diperkirakan serta ekspansi kredit yang lebih lambat.
Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Axel van Trotsenburg mengatakan pertumbuhan ekonomi juga dihantui ketidakpastian. Pasalnya, negara berpenghasilan tinggi terutama untuk kawasan Eropa dan Jepang dapat menghadapi risiko penurunan pertumbuhan dalam waktu dekat. "Kondisi pendanaan secara global dapat menjadi sangat ketat dan ketegangan geopolitik internasional dan regional dapat mempengaruhi prospek yang ada," ucap Axel dalam teleconfrence di kantor Bank Dunia, Jakarta, Senin (6/10).
Selain itu, kawasan Asia termasuk Indonesia tetap rentan terhadap perlambatan pertumbuhan China. Menanggapi kondisi ini, Bank Dunia merekomendasikan agar Indonesia mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran.
Tidak hanya itu hal lain yang harus dilakukan adalah meningkatkan pendapatan, menciptakan ruang untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan investasi dan upaya pengentasan kemiskinan serta memperkuat pertahanan fiskal. "Selain itu reformasi struktural yang dilakukan pada sektor-sektor BUMN dan layanan milik negara dapat mengurangi dampak tindakan untuk mengendalikan utang pemerintah daerah dan munculnya shadow banking," tegasnya.
Cara selanjutnya untuk mempertahankan pertumbuhan adalah dengan reformasi struktural jangka panjang yang membantu negara berkembang seperti Indonesia memaksimalkan manfaat dari pemulihan global. "Reformasi utama meliputi investasi yang lebih besar di bidang infrastruktur, memperbaiki logistik perdagangan dan memudahkan investasi jasa dan investasi asing secara langsung," tutupnya.
Inilah Ekspansi Kapitalisme Besar-besaran, 800.000 SPBU Asing akan Kuasai Indonesia
Jumat, 30 Maret 2012 | 9:55
YOGYAKARTA] Hingga saat ini, 40 perusahaan asing sudah memegang izin prinsip pendirian stasiun pengisian bahan baker umum (SPBU). Masing-masing perusahaan memiliki hak mendirikan 20.000 SPBU. “Itu artinya, sejumlah 800.000 SPBU milik asing akan menguasai Indonesia. Bayangkan, nantinya seluruh kebutuhan minyak harus dibeli di perusahaan asing dan asing akan menguasai seluruh produksi Indonesia dari hulu ke hilir, termasuk warung-warung," kata pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Revrisond Baswir, yang akrab disapa Sony, dalam diskusi publik “Menata Ulang Indonesia” di gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, yang digelar Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Kamis (29/3) siang.
Jadi katanya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, didukung atau ditolak, juga merupakan pertarungan antarkelompok kapitalis asing di Indonesia. "Ini pertarungan kapitalis pertambangan dan indsutri otomotif," katanya.
Dikatakan, bebas subsidi BBM artinya bangsa Indonesia dipaksa konversi ke BBM produk asing pertamax. “Maka, SPBU milik Cevron, Shell, Petronas akan merajalela di negeri ini. Dari sini terlihat jelas, jika harga BBM dinaikkan, siapa yang dirugikan dan siapa sebaliknya yang diuntungkan,” katanya.
Dia menegaskan, semua pihak yang berpendapat pro maupun kontra, mewakili kapital industri. “Perusahaan otomotif jelas dirugikan. Namun calon pemilik SPBU asing, akan sangat diuntungkan, apalagi Wapres Boediono sudah menetapkan bahwa tahun 2015, Indonesia harus bebas subsidi BBM,” katanya.
Sony pun menyatakan, hingga tahun 2010 lalu, dari total seluruh kebun sawit di Indonesia, yang diselenggarakan oleh BUMN hanya 7,8%. Sebagian besar atau 90% lebih diselenggarakan oleh perusahaan asing. "Inilah ekspansi kapitalisme besar-besaran. Jadi negara sudah kalah dalam dalam konteks perekonomian. Negara tidak lagi menguasai sumber-sumber alam, bahkan untuk mengaturnya saja tidak akan bisa. Ketika alat produksi dikuasai asing maka kekuatan politik dan kekuatan legal jelas dikuasai kapitalisme," urainya.
Kaum kapitalis inilah yang ada dibalik amandemen UU KPK. "Ada proses pelumpuhan lembaga negara. Itu akan merebak ke BPK dan banyak lagi. Jadi negara ini sudah tidak mampu melindungi diri sendiri, apalagi melindungi rakyat," tegasnya.
Dalam kasus korupsi, Sony menyatakan, korupsi di Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa melibatkan pelaku usaha. Namun uniknya, baru sedikit konglomerat yang terjerat hukum. “Baru pejabat publik saja yang bisa diseret oleh KPK maupun lembaga peradilan. Yang terjadi sebenarnya, inilah pelemahan negara sehingga rakyat semakin antipati terhadap pejabat publik," kata Sony.
Pada kenyataannya, total anggaran belanja Indonesia hanya 18% atau hanya Rp 1.500 triliun dari total produksi domestik bruto (PDB) Indonesia, yakni Rp 7.500 triliun. Karena itu, perlu menata ulang Indonesia, menata alat-alat produksi hingga ke akar. “Ini cuma bisa dilakukan dengan cara revolusi sosial,” tandasnya
http://www.suarapembaruan.com/ekonom...ndonesia/18587
Jepang, Korea dan AS jadi 'penikmat' subsidi BBM Indonesia
Minggu, 23 Maret 2014 13:56
Merdeka.com - Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro geram dengan langkah pemerintah yang masih saja memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia menilai, subsidi tersebut bukan menyejahterakan masyarakat, justru dinikmati oleh industri mobil asal Jepang dan Korea dan Amerika Serikat.
"BBM disubsidi sekitar Rp 300 triliun siapa yang menikmati, apakah orang di Papua menikmati? Yang menikmati itu adalah orang di Jakarta, yang menikmati itu adalah Jepang, Korea, Amerika Serikat (AS) karena kendaraan mereka laku," ujar Ismed di Jakarta, Minggu (23/3).
Menurut Ismed, kondisi ini berdampak pada pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang masih berada di USD 3.500. Hal ini tidak sebanding dengan harga komoditas yang melonjak drastis. Alhasil, banyak masyarakat yang tidak mampu mengakses komoditas yang ada meski pendapatan terbilang tinggi. "Ini kita harus kritisi, kita minta parpol bisa membuat Indonesia memiliki pendapatan per kapita menjadi USD 5.000, karena saat ini masih USD 3.500," ungkap dia.
Ismed berharap di tahun politik ini muncul pemimpin yang berani mengambil langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terlebih, menurut dia, pemimpin tersebut juga berani melakukan langkah tegas dengan memberangus jaringan mafia yang membuat harga komoditi melonjak drastis. "Kita hanya menyaksikan uang Rp 300 triliun habis untuk impor, ini harus dihentikan," pungkasnya.
http://www.merdeka.com/uang/jepang-k...indonesia.html
Petral Penikmat 300 Triliun Dana APBN?
23/09/2014 12:50
Dana subsidi atau yang biasa dikenal dengan “pajak fiktif” , terus bergulir dan meningkat. Publik ramai mengecam, menghujat dan saling tuding kebijakan kenaikkan harga BBM, pencabutan subsidi BBM. Siapa yang paling menikmati subsidi BBM 300 triliun itu?
Bagaimana menghitung besaran dana subsidi? Rumusnya, semakin tinggi konsumsi BBM Indonesia semakin besar impor Petral. Petral beli minyak dari “broker dunia” pasar Asia-Pasifik di Singapura, lalu dijual ke Pertamina, pemerintah membayarnya senilai asumsi APBN yang disepakati DPR. Jadi, Petral dibiaya uang rakyat melalui APBN.
Katakanlah, asumsi APBN 2013 adalah USD100 per barrel, dan diubah dalam APBNP 2013 menjadi USD108. Harga minyak dunia hari-hari ini berkisar USD98,65 per barel. Bahkan untuk Agustus turun menjadi USD 97,95. Jika, harganya, benar-benar mengacu ke pasar dunia. Prakteknya, standar jual beli harga minyak satu sama lainya, berbeda?
Pertamina dan Petral, diduga telah melakukan penggelembungan (mark up). Saat itu harga Russian Oil cuma USD425 per metrik ton atau sekitar kurang dari Rp 4.300 per liter. Melalui Petral angka tersebut di-mark up USD300 sehingga menjadi USD725. Lalu oleh Pertamina ‘disempurnakan’ mark up-nya menjadi USD950, ini membutuhkan audit total dari KPK, bukan BPK atau BPKP. Sehingga kabar berbau tidingan ini bisa clear saat pemerintahan baru mulai bergerak.
Kerugian yang terus menerus menimpa pertamina, yang diduga bersumber pada perilaku usaha Petral membuat Meneg BUMN Dahlan Iskan sempat bertekad membubarkan Petral. Namun, usaha ini gagal. Meneg BUMN, hanya bisa mempejelaskan akuntasi Petral, memisahkan pembukuan Petral dengan Pertamina, sehingga mudah dikontrol.
Kini, harapan pembangun kilang minyak baru terletak pada presiden dan wapres terpilih Jokowi-JK. JK pernah menyampaikan akan membangun kilang minyak baru di awal masa pemerintahannya, supaya Indonesia tidka tergantung pad impor.
Tetapi, faktanya, karena keuntungan bisnis Petral besar, sehingga upaya membangun kilang baru dipersulit. Penikmat dana impor migas, berupaya Indonesia tidak memiliki kilang minyak baru, sehingga kegiatan ekspor-impor terus meningkat, sesuai kebutuhan konsumen dalam, negeri, tapi apakah APBN ini, akan kuat menanggung biaya subsidi untuk impor minyak?
Menperin MS Hidayat hanya bisa kecewa dengan penundaan pembanguna kilang baru. Dua investor yaitu Kuwait Petroleum Company dan Saudy Aramco Asia Company Ltd , yang diberitakan telah menyatakan kesediaannya, akhirnhya membatalkan investasi di migas, karena berbagai alasannya.
Politisi Golkar ini, sepakat, pembangunan kilang minyak sebenarnya harus menjadi prioritas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan membangun dua kilang minyak baru dengan kapasitas masing-masing mencapai 500.000 barel per hari. Tujuannya untuk menekan impor BBM selama ini yang cukup besar.
Dua kilang minyak baru akan dibangun di daerah Bontang, Kalimantan Timur dan satu lagi di Indonesia bagian Timur. Menurutnya 2 kilang minyak baru ini adalah rencana yang sudah ada sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sayangnya hingga kini belum juga terealisasi
Minimal dua kilang minyak baru kapasitas 300.000 hingga 500.000 barel/hari. Rencananya, dua kilang minyak baru akan dibangun di daerah Bontang, Kalimantan Timur dan satu lagi di Indonesia bagian Timur.
Menurut politisi PDI-P Efendy Simbolonm, 2 kilang minyak baru ini adalah rencana yang sudah ada sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sayangnya hingga kini belum juga terealisasi. Hasil kajian IP Center, saat launcing lembaga ini, juga menyebutkan, sangat mudah membangun kilang minyak baru, karena bisnis minyak di Indonesia konsumen melimpah, dan tidak ada ruginya. “Banyak investor yang menyatakan kesiapan pada IP center, ” tegas Iwan Piliang.
Sekarang, rakyat menunggu keberanian Presiden ddan wapres terpilih Jokowi-JK membangun kilang minyak di tahun pertama pemerintahannya. Apakah pro Petral, atau pro infrastruktur?
http://www.tempokini.com/2014/09/pet...iun-dana-apbn/
Anggito Abimanyu Akui Selama Ini Tidak Pernah Ada Subsidi BBM
Tue, Mar 20th, 2012
Akhirnya Anggito Abimanyu, salah satu fundamentalis neo-liberal Indonesia yang selalu bersikeras menaikkan harga BBM dengan alasan “mengurangi beban subsidi BBM“, mengakui bahwa selama ini tidak pernah ada subsidi dalam BBM.
“Masih ada surplus penerimaan BBM dibanding biaya yang dikeluarkan,” katanya dalam acara talkshow di TVOne hari Senin (13/03/2012), terkait rencana kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga BBM dunia. Anggito menjadi salah satu narasumber bersama Kwik Kian Gie dan Wamen ESDM.
Mungkin Anggito tidak akan pernah memberikan pengakuan seperti itu kalau saja tidak karena ada Kwik Kian Gie yang telah lama menyampaikan pendapatnya bahwa isu “subsidi” adalah pembohongan publik, dan pendapat itu diulangi lagi dalam acara talkshow tersebut di atas.
Pengakuan tersebut menunjukkan dengan sangat-sangat gamblang bahwa isu “subsidi” yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah sebagai alasan kenaikan harga BBM adalah sebuah “pembohongan”. Sebagaimana pengakuan Anggito, tidak ada subsidi BBM, bahkan ketika saat ini harga BBM dunia mencapai $120 per-barrel.
Meski dalam blog ini pernah saya kupas secara mendetil mengenai penghitungan biaya dan penerimaan BBM oleh pemerintah, saya ingin kembali mereview-nya secara sederhana. Jika pemerintah mengambil BBM secara cuma-cuma dari dalam bumi Indonesia dan kemudian mengekplorasinya dengan biaya $20 per-barrel, sementara harga minyak dunia tidak pernah di bawah biaya produksi tersebut, darimana munculnya subsidi? Hanya orang bodoh moron idiot yang masih percaya pada bualan soal “subsidi” tersebut.
Meski terlambat dan menunjukkan dirinya sebagai pengkhianat rakyat dan pengkhianat nuraninya sendiri selama menjadi pejabat negara (kini Anggito bukan lagi pejabat pengambil kebijakan ekonomi), pengakuan Anggito (mantan dosen saya waktu mahasiswa) sebenarnya menjadi koreksi “kebijakan pemerintah” dalam soal BBM. Namun alih-alih pemerintah terus saja menggunakan isu “subsidi” imaginatif untuk melegitimasi rencana kenaikan harga BBM, termasuk dalam iklan sosialisasi kenaikan harga BBM yang saat ini gencar ditayangkan di televisi.
Dalam diskusi tersebut Anggito memang tetap mendukung rencana kenaikan harga BBM, namun kini dengan alasan yang lebih rasional, tidak lagi menggunakan imajinasi “subsidi”, melainkan demi mengurangi beban APBN. Dan inilah yang mestinya menjadi dasar kebijakan pemerintah, mengurangi beban APBN tanpa harus menipu rakyat.
Baik, kalau hanya mengatasi “tekanan” APBN ada banyak cara untuk mengatasinya tanpa harus menyengsarakan rakyat sebagaimana kebijakan menaikkan harga BBM. Bisa mengintensifkan penerimaan pajak yang selama ini lebih banyak “beredar” di “pasar gelap pajak” sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Gayus Tambunan. Bisa dengan mengintensifkan pencegahan tindak korupsi sehingga dana APBN yang banyak bocor bisa diarahkan ke pos-pos yang produktif. Cara lainnya adalah meningkatkan produksi BBM sehingga penerimaan pajak BBM meningkat. Dan tentu saja adalah pengelolaan APBN yang efektif dan efisien. Ada 1.000 cara lebih bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi tekanan APBN akibat kenaikan harga minyak dunia tanpa harus menaikkan harga BBM
http://muslimdaily.net/opini/opini-u...bsidi-bbm.html
