- Beranda
- Berita dan Politik
Pemerintah Larang PNS Gelar Rapat di Hotel, Pengusaha Hotel Teriak
...
TS
Abc..Z
Pemerintah Larang PNS Gelar Rapat di Hotel, Pengusaha Hotel Teriak
http://regional.kompas.com/read/2014...a.Hotel.Teriak
UNGARAN, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran tentang larangan para pegawai negeri sipil (PNS) dari pusat sampai daerah menggelar rapat atau kegiatan kedinasan di hotel-hotel. Kebijakan ini membuat pengusaha hotel teriak.
Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) PHRI Kabupaten Semarang Sumardi mengatakan, selama ini kegiatan kedinasan instansi Pemerintah di hotel menyumbang hampir 50 persen dari total pendapatan hotel. Dengan adanya larangan bagi instansi pemerintah menggelar rapat atau kegiatan di hotel, dipastikan lambat laun bisnis perhotelan akan terpuruk.
"Secara pribadi sebagai pengusaha hotel menolak. Bagaimanapun juga ini sangat berpengaruh terhadap okupansi hotel, juga berpengaruh terhadap orang-orang yang bergantung dari atau berhubungan dengan hotel," kata Sumardi, Jumat (7/11/2014).
Kebijakan yang sama, ungkap Sumardi, pernah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, era Bibit Waluyo. Saat itu, kondisi bisnis perhotelan khususnya di Kabupaten Semarang juga mengalami kelesuan.
"Kebijakan yang terakhir saja (larangan PNS/instansi berkegiatan dihotel)-waktu zaman pak Bibit juga sangat berpengaruh terhadap bisnis perhotelan," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa anggota PHRI Kabupaten Semarang mencapai 150 hotel/restoran dan hampir 100 di antaranya berada di kawasan wisata Bandungan. Menyikapi hal itu, BPC PHRI Kabupaten Semarang berencana mengirimkan surat keberatan ke Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI Jawa Tengah agar diteruskan ke Pemerintah pusat.
PHRI sebenarnya sangat mendukung upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran negara, naman disisi lain pihaknya meminta agar sektor perhotelan tidak terpuruk dengan adanya kebijakan itu.
"Secara informal sudah kami sampaikan ke BPD PHRI Jateng, suratnya menyusul. Intinya kami meminta langkah-langkah apa agar kebijakan itu bisa dievalusi, sehinga tujuan pemerintah untuk efisiensi tercapai, kami juga masih bisa survive," pungkasnya.
makanyajangan cuma MICE oriented
UNGARAN, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran tentang larangan para pegawai negeri sipil (PNS) dari pusat sampai daerah menggelar rapat atau kegiatan kedinasan di hotel-hotel. Kebijakan ini membuat pengusaha hotel teriak.
Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) PHRI Kabupaten Semarang Sumardi mengatakan, selama ini kegiatan kedinasan instansi Pemerintah di hotel menyumbang hampir 50 persen dari total pendapatan hotel. Dengan adanya larangan bagi instansi pemerintah menggelar rapat atau kegiatan di hotel, dipastikan lambat laun bisnis perhotelan akan terpuruk.
"Secara pribadi sebagai pengusaha hotel menolak. Bagaimanapun juga ini sangat berpengaruh terhadap okupansi hotel, juga berpengaruh terhadap orang-orang yang bergantung dari atau berhubungan dengan hotel," kata Sumardi, Jumat (7/11/2014).
Kebijakan yang sama, ungkap Sumardi, pernah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, era Bibit Waluyo. Saat itu, kondisi bisnis perhotelan khususnya di Kabupaten Semarang juga mengalami kelesuan.
"Kebijakan yang terakhir saja (larangan PNS/instansi berkegiatan dihotel)-waktu zaman pak Bibit juga sangat berpengaruh terhadap bisnis perhotelan," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa anggota PHRI Kabupaten Semarang mencapai 150 hotel/restoran dan hampir 100 di antaranya berada di kawasan wisata Bandungan. Menyikapi hal itu, BPC PHRI Kabupaten Semarang berencana mengirimkan surat keberatan ke Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI Jawa Tengah agar diteruskan ke Pemerintah pusat.
PHRI sebenarnya sangat mendukung upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran negara, naman disisi lain pihaknya meminta agar sektor perhotelan tidak terpuruk dengan adanya kebijakan itu.
"Secara informal sudah kami sampaikan ke BPD PHRI Jateng, suratnya menyusul. Intinya kami meminta langkah-langkah apa agar kebijakan itu bisa dievalusi, sehinga tujuan pemerintah untuk efisiensi tercapai, kami juga masih bisa survive," pungkasnya.
makanyajangan cuma MICE oriented
0
4.5K
58
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.9KThread•41.5KAnggota
Urutkan
Terlama
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru