Skalanews - Penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah BUMN untuk membiayai pengadaan tiga kartu yang menjadi program baru dari Presiden Joko Widodo, dinilai janggal oleh Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR, Rachel Maryam Sayidina.

Pasalnya menurut Rachel, penggunaan CSR itu biasanya dilakukan oleh direksi berdasarkan dari rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS (rapat umum pemegang saham). Karena itu, program baru Jokowi ini patut dipertanyakan.

"Saya katakan janggal (penggunaan dana CSR BUMN untuk kartu Jokowi itu) karena gimana mungkin rencana kerja tahunan perseroan dapat dibuat secara mendadak dalam waktu yang sangat singkat?" kata Rachel ketika dihubungi melalui pesan singkat dari Jakarta, Jumat (7/11).

Prinsip dasar dari penggunaan CSR BUMN itu sendiri, tambah Rachel, harus dalam kerangka untuk membantu menciptakan kesejahteraan rakyat. Karena CSR adalah wujud kepedulian dari satu BUMN kepada masyarakat, dengan memperhatikan prinsip good corporate governance.

"Seperti transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian. Lalu kaitannya dengan hal pemberian CSR oleh BUMN yang untuk penerbitan kartu-kartu sakti Presiden Jokowi, itu kan tentunya juga seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan," tuturnya.

Selain itu, Rachel yang merupakan bekas anggota Komisi VI DPR RI periode 2009-2014 yang lalu ini, juga menilai bahwa program tiga kartu yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Jokowi tersebut terkesan dipaksakan.

"Sebab prosesnya cenderung gegabah dan terburu-buru diputuskan tanpa dasar hukum yang jelas. Seperti kita ketahui, penerbitan kartu ini tentu akan memakan biaya yang sangat besar. Melebihi satu miliar yang harusnya memerlukan proses tender terlebih dahulu," kata dia.

Karena itu Rachel menyarankan supaya DPR segera meminta penjelasan Jokowi. "Menurut saya, DPR perlu segera memanggil pemerintah, terkait dengan rencana penerbitan kartu sakti ini untuk meminta penjelasan, yakni Menko terkait dan Menteri BUMN-nya," katanya. (Risman Afrianda/Bus)

http://skalanews.com/berita/detail/1...inilai-Janggal