Jakarta- Kondisi kelistrikan Indonesia di ambang krisis, karena tidak ada pembangunan pembangkit
listrik baru yang selesai. Sehingga dampaknya ada
krisis listrik di Sumatera Utara atau di Kalimantan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan,
pembangunan pembangkit listrik penting. Pada masa
pemerintahannya, pembangkit listrik akan dibangun,
untuk mencegah terjadinya krisis listrik. "Semua sekarang ini teriaknya kekurangan listrik,
kekurangan listrik. Di Sumsel, lalu ke Sumut. Di
Kalimantan sama satu hari mati lampu 3 kali. Di
Sulawesi Barat, Utara sama, mau bangun," jelas Jokowi
pada acara Kompas 100 CEO Forum di Hotel Four
Seasons, Jakarta, Jumat (7/11/2014). Namun, pembangunan infrastruktur listrik di
Indonesia lagi-lagi terkendala masalah perizinan.
Belum lagi pembangunan transmisi listrik yang tidak
sejalan dengan pembangunan pembangkitnya. "Ini tugas manajemen pemerintahan itu ada di situ,
titik mana yang tidak bergerak oleh sebab itu harus
diikuti. Kenapa saya selalu ke bawah? Karena biar
sambung. Kalau sudah sambung ditinggal tidak apa-
apa. Sudah kelihatan sekali, titik mana yang harus
diselesaikan," papar Jokowi. Memang cukup lucu, saat pembangkit selesai
dibangun, ujar Jokowi, namun tidak ada sarana
transmisi untuk mengantarkan listrik dari pembangkit
ke industri atau kota. "Misalnya terhambat oleh lewat hutan izinnya nggak
keluar. Kehutanan ditelepon jadi, kemarin Sulawesi 3
hari jadi. Apa kerjaan saya hanya telepon-telepon.
Masa manajemen negara harus dengan begitu," kata Jokowi.Selain perizinan, aturan pembebasan lahan di
Indonesia juga ruwet. Hampir setiap proyek
infrastruktur terkendala oleh pembebasan lahan.
Contoh, proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
Batang, Jawa Tengah 2 x 1.000 megawatt (MW) yang
sampai sekarang tidak rampung karena masalah pembebasan lahan. Padahal PLTU Batang menjadi
penentu potensi krisis listrik di Pulau Jawa-Bali pada
2018. "Di Jakarta, proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR)
W2, 15 tahun lalu dibangun, dan 7 tahun berhenti.
Hanya karena 143 keluarga yang tidak mau diberi
kompensasi, hanya 1,5 km. Jadi 7 tahun (berhenti)
bayangkan, investasi itu berhenti. Tahun lalu saya
datangi kampung itu, saya undang warga 4 kali makan siang, rampung," kisahnya. Karena itu, Jokowi meminta pemimpin daerah juga
langsung turun tangan menyelesaikan masalah-
masalah yang menghambat pembangunan. Soal perizinan, Jokowi memberi target soal one stop
service atau perizinan satu atap harus jadi. "Tak pindah ke kementerian ini, ke kementerian ini,
ke kementerian ini, capek di jalan. Satu tempat sudah
disiapkan. Di BKPM saya kira lebih baik," ungkap
Jokowi.