JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menilai, seorang menteri tidak perlu dites urine. Yuddy meyakini bahwa para menteri tidak ada yang menggunakan narkotik dan obat-obatan terlarang karena dipilih melalui proses penelusuran rekam jejak yang panjang.

"Menteri kan orang terpilih yang proses penetapannya melalui proses yang panjang, rekam jejak yang tidak sebentar. Jadi kami meyakini orang-orang pilihan tidak akan mengecewakan. Kalau mengecewakan kan presiden tinggal memberhentikanya," kata Yuddy di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Menurut Yuddy, tes urine perlu dilakukan di lingkungan aparatur sipil negara. Kementerian PAN dan RB akan menggandeng Badan Narkotika Nasional untuk melakukan tes urine terhadap penyelenggara negara.

Yuddy menilai, penyelenggara negara yang harus dites urine sedianya hanya sampai eselon I ke bawah.

"Kalau menteri ya enggak usahlah. Enggak mungkin menteri menggunakan narkoba, jadi eselon I ke bawah," kata dia.

Menurut dia, tes urine para menteri cukup diwakili oleh dirinya selaku Menteri PAN dan RB. "Menteri enggak perlu, kalau saya kan boleh, satu sampel aja," ujar Yuddy.

Politikus Partai Hanura ini mengatakan bahwa tes urine terhadap pegawai negeri sipil harus segera dilakukan. Kementerian PAN dan RB siap menandatangani nota kesepahaman dengan BNN.

Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut, Kementerian PAN dan RB akan mengeluarkan edaran untuk aparatur negara baik pusat maupun daerah untuk bersedia dites narkoba.

Yuddy juga mengaku siap menindak tegas PNS yang terbukti menggunakan narkotik dan obat-obatan terlarang.

"Harus diberikan sanksi administratif, diberhentikan dari posisi jabatan," kata Yuddy.

Sebelumnya, Kepala BNN Komjen (Pol) Anang Iskandar mengaku, pihaknya siap melakukan tes urine terhadap pegawai negeri sipil atas permintaan Yuddy. Menurut Anang, tes urine bisa segera dimulai, bahkan bisa saja dimulai pekan depan.