Merdeka.com - TNI Angkatan Udara
mengaku tak puas pesawat asing
yang disergap Sukhoi hanya didenda
Rp 60 juta. Mereka mengeluhkan
biaya operasional Sukhoi yang besar
tak sebanding dengan denda yang
ditetapkan pemerintah.
Untuk menggerakkan pesawat tempur
Sukhoi saja minimal Rp 100 juta
dalam satu jam terbang. Sementara
denda yang diberikan hanya 60 juta
rupiah.
"Sehingga sangat rugi bagi TNI AU
untuk biaya operasi Sukhoi yang
besar," ucap Kepala Staf TNI
Angkatan Udara (Kasau) Marsekal
TNI Ida Bagus Putu Dunia di
Jakarta, Rabu (11/5).
TNI AU ingin memiliki kewenangan
menyidik karena saat ini TNI AU
hanya berwenang melakukan
penyergapan atau intersepsi terhadap
pesawat asing yang masuk tanpa
izin.
"TNI AU kalau bisa dijadikan sebagai
penyidik. Karena yang mengerti apa
yang dikeluarkan negara dalam
menggerakkan pesawat tempur
adalah TNI AU. Jadi, nanti akan
terakumulasi secara hukum yang
benar," kata IB Putu Dunia.
"Sehingga sangat rugi bagi TNI AU
untuk biaya operasi Sukhoi yang
besar," ucap dia.
Dikatakannya, berdasarkan UU Nomor
34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AU
berwenang untuk menyidik terkait
pertahanan udara. "TNI AU juga
bertugas melaksanakan penegakan
hukum. Jadi, berdasarkan UU, tugas
penegakan hukum adalah TNI AU,"
tandasnya.
Kewenangan penyidikan saat ini ada
di Kementerian Perhubungan.
Sedangkan TNI AU melalui Komando
Pertahanan Udara Nasional
(Kohanudnas) hanya berwenang
menangkap pesawat yang melintas
wilayah udara Indonesia.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal
TNI Moeldoko meminta pemerintah
menderegulasi dan menerapkan
secara konsisten dan tegas terhadap
Undang-Undang Penerbangan yang
ada saat ini.

http://m.merdeka.com/peristiwa/tni-au-mengeluh-biaya-sukhoi-rp-100-juta-denda-cuma-rp-60-juta.html

---------------

kesempatan buat sales pespur irit dan ramah lingkungan