REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fahri
Hamzah menyayangkan peluncuran Kartu Indonesia
Hebat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS) oleh Presiden Joko Widodo
(Jokowi). Sebab ketiga 'kartu sakti' itu belum mempunyai
payung hukum. Fahri khawatir Jokowi akan disalahkan
jika suatu saat program itu menimbulkan persoalan
hukum. "Saya khawatir niat baik Jokowi disalahkan, dan
menimbulkan persoalan hukum," katanya di Kompleks
Parlemen Senayan, Rabu (5/11). Peringatan Fahri bukan tanpa alasan. Menurutnya
kasus bailout Bank Century pada awal 2009 mencuat
karena adanya pelanggaran aturan hukum. Padahal, kata Fahri, pemerintah selalu menyatakan
memiliki niat baik menyelamatkan keuangan negara
dengan mengeluarkan bailout Bank Century. "Ingat century diawal 2009? pemerintah bilang itu
itikad baik selamatkan bangsa dari krisis ekonomi
dunia. Efeknya orang masuk bui," ujar Fahri. Berkaca dari kasus Bank Century, Fahri mengatakan
Jokowi harus mengikuti aturan yang terdapat dalam
undang-undang. Jokowi mesti mendapat persetujuan
DPR apabila ingin menggunakan anggaran negara yang
tidak terdapat dalam mata anggaran APBN. "Itikad baik bukan satu-satunya. Prosedural penting
dan harus dipenuhi," kata Fahri.