Jakarta, HanTer - Peluncuran empat kartu ‘sakti’, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Keluarga Keluarga Sejahtera (KKS), dan Simcard untuk Mandiri (e-cash) yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (3/11/2014), dinilai hanya untuk tipu-tipu supaya kenaikan BBM diterima rakyat.

"Bangsa ini banyak tipunya, karena rencana kenaikan BBM itu tidak tepat dan ditolak publik, kompensasinya kartu-kartu itu. Padahal kartu-kartu itu tidak akan mampu mengatasi beban yang diderita rakyat. Saya mempertanyakan pemerintah memberikan kompensasi (4 kartu ‘sakti’ Jokowi), sebelum harga BBM naik? Maksudnya untuk apa?," tanya Rhenald Kasali saat dihubungi Harian Terbit, Selasa (4/11/2014).

"Dulu orang hanya membutuhkan bensin 2 liter per hari, sekarang 8 liter per hari. Ini yang seharusnya diperhatikan pemerintah atas kebutuhan masyarakat," himbaunya.

Dihubungi terpisah pengamat politik Prof Dr Maswadi Rauf mengemukakan, kalau perencanaan dan persiapan kartu itu tidak tepat sasaran, publik akan menilai kebijakan Jokowi itu untuk pencitraan. “Karenanya peluncuran kartu ini harus tepat sasaran,” papar Maswadi.

Peluncuran kartu ‘sakti’ itu juga dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Pasalnya, data yang digunakan adalah data lama, sehingga program Presiden Jokowi yang pro-rakyat kecil itu rawan untuk diselewengkan.

Retno Listryarti, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencontohkan soal program KIP. Menurutnya, data yang digunakan untuk KIP merupakan data lama, yaitu berasal dari data penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM).

“Saya khawatir program KIP akan salah sasaran karena menggunakan data lama, yaitu data siswa penerima BSM,” kata Retno.

Kekhawatiran serupa juga dikemukakan Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia Transparansi (Fitra). Dikatakannya, tumpang tindih pemberian dana akan membuat celah terjadinya praktik korupsi. Menurutnya bukan rakyat kecil yang akan menerima limpahan dana, namun mereka-mereka yang berada di dalam struktural pelaksana kebijakan ini.

“Permasalahan pendidikan tak hanya soal itu, bagaimana mau tercapai kalau datanya sama karena memakai data lama. Data orang miskin itu tidak akan pernah valid. Jangan buru-buru lah,” tukasnya.

Nada serupa diungkapkan Alpha Amirrachman, Sekretaris Jenderal Gerakan Indonesia Pintar (GIP). Menurut Alpha, masih banyak kelemahan terkait program KIP, KIS, dan KKS. Antara lain data yang digunakan tidak komprehensif, mekanisme penyaluran bantuan yang belum jelas, dan sebagainya.

Pihaknya meminta Presiden Jokowi menunda penandatanganan rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang program KIP, KIS, dan KKS. ”Kami mendesak Presiden Jokowi untuk tidak terburu-buru meluncurkan program KIP, KIS, KKS dan meminta untuk menunda menandatangani rancangan inpres itu karena mengandung berbagai kelemahan,” kata Alpha lewat siaran persnya, Minggu (2/11).

Sementara anggota DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati menyoroti soal KIS dan BPJS Kesehatan. Ia menyatakan, meski pemerintah menyebutkan bahwa KIS berbeda dengan BPJS Kesehatan, toh dalam realisasinya nanti kedua program itu berpotensi menimbulkan masalah di lapangan.

"Jika KIS dilakukan tanpa terbatas tempat, bagaimana dengan sistem kuota yang berlaku di BPJS Kesehatan? Bagaimana pula dengan pembayaran kepada para dokter yang saat ini masih belum berjalan maksimal?" kata Okky.

Hal ini tentu saja berpotensi merepotkan pelaksanaan di lapangan. Padahal pelaksanaan BPJS Kesehatan hingga saat ini belum berjalan sempurna.

Pemerintah pada Senin (3/11/2014) meluncurkan program KKS, KIP, dan KIS di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Peluncuran itu dihadiri Presiden Joko Widodo dan Ibu negara beserta menteri terkait. Program unggulan presiden ini digadang akan merangkul rakyat miskin yang berjumlah 15,5 juta jiwa.

Presiden Jokowi mengatakan, program prorakyat ini diluncurkan sebagai upaya untuk memperjuangkan hak masyarakat terhadap kesejahteraan.

"Ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan," kata Jokowi usai peluncuran program KKS di Kantor Pos Indonesia di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014).

Kartu ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan dengan sistem cash transfer. Untuk tahap pertama akan disalurkan hingga akhir Desember 2014 di 19 kabupaten/kota. Tahap berikutnya akan dilanjutkan pada tahun 2015 mendatang dengan lebih menyempurnakan data penerima.

http://www.harianterbit.com/read/201...i-Untuk-Rakyat

FPKS Pertanyakan Anggaran Kartu Sakti Jokowi-JK

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Aboebakar Alhabsy mempertanyakan, dari mana anggaran program tiga kartu sakti yang diluncurkan kemarin, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS).

Menurutnya, semua anggaran yang digunakan dari APBN harus dibahas dan ditetapkan bersama antara pemberintah dan DPR. "Apalagi program ini disebut untuk 1,289 juta masyarakat miskin, dengan total anggaran sebesar Rp 6,44 triliun, ini kan bukan angka yang main-main," katanya.
Aboebakar mengaku semakin bingung ketika ada menteri yang menyebutkan sudah ada posting anggarannya. "Lha ini dapatnya dari mana dan kapan dibahas dengan DPR?" katanya tak habis pikir.

Hal aneh lainnya, kata dia, adalah mekanisme penanggaran macam apa yang dipergunakan. "Kok bisa hanya dalam dua pekan saja, uang bisa dibagi-bagi langsung ke masyarakat," paparnya.

Bukankah, ia menambahkan, penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan alur dan prosedur keuangan negara yang bisa dikatakan hampir mustahir direncanakan dan dieksekusi hanya dalam dua pekan. "Keanehan ketiga adalah siapakah operatornya, dan bagaimana mekanisme pengadaannya," ujarnya.

http://www.jpnn.com/read/2014/11/04/...kti-Jokowi-JK-

Belum Dibahas DPR, Dari Mana Anggaran Kartu Sakti?

akarta - Presiden Joko Widodo sudah meluncurkan tiga kartu sakti pada Senin (3/11/2014). Yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tapi darimana anggarannya?

Hal ini yang dipersoalkan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abobakar Alhabsy. Aboe mengapresiasi penerbitan kartu sakti itu. Karena, memang janji kampanye Jokowi. Bahkan, Jokowi merealisasikan janji kampanyenya itu hanya dalam waktu dua pekan saja setelah dilantik.

"Namun, ini semua kan uang negara, jadi tata cara penggunaannya ada aturan mainnya. Saya merasa heran, dari mana pos anggrannya diperoleh, sedangkan para menteri belum ada yang rapat dengan DPR," jelas Aboe, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Dia menjelaskan, semua anggaran yang digunakan dari APBN, harus dibahas dan ditetapkan bersama antara pemberintah dan DPR.

Apalagi, jelas politisi asal kalimantan ini, program ini disebut untuk 1,289 juta masyarakat miskin, dengan total anggaran sebesar Rp6,44 triliun.

"Ini kan bukan angka yang main-main. Saya semakin bingung ketika ada menteri yang menyebutkan sudah ada posting anggarannya, lha ini dapatnya dari mana dan kapan di bahas dengan DPR," kata Aboe.

Dia mengatakan, ada hal aneh lagi. Hal aneh lainnya adalah mekanisme penggaran macam apa yang dipergunakan.

"Kok bisa hanya dalam dua pekan saja, uang bisa dibagi-bagi langsung ke masyarakat," katanya.

Ini aneh, karena penggunaan anggaran negara harus sesuai alur dan prosedurnya. Dia mengatakan, sangat mustahil pengajuan anggaran dalam jumlah triliunan rupiah itu, bisa tuntas dicairkan hanya dalam hitungan dua pekan saja.

"Keanehan ketiga adalah siapakah operatornya, dan bagaimana mekanisme pengadaannya.

Pengadaan kartu dan lain sebagainya kan harus dilakukan dengan mekanisme tender, untuk program sebesar ini kan tidak bisa digunakan

mekanisme penunjukan langsung, sangat tidak mungkin hal ini dilakukan hanya dalam waktu dua pekan saja," jelas Aboe.

Dia berharap, pemerintah Jokowi-Jk bisa menjelaskan berbagai persoalan dan keanehan ini. "Ini sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparansi keuangan negara," katanya.

"Kita bingung sendiri darimana anggaranya. Kita belum jelas dari mana anggaranya. Kita belum jelas ini," kata Fadel di Jakarta, Senin (3/11/2014).

Fadel mengaku, baru menjadwalkan mengundang menteri pada Rabu atau Kamis besok.

"Kita baru minggu depan mengundang mereka. Pastinya kita akan menunggu penjelasan dia (pemerintah) dulu pada Rabu (5/11) atau Kamis (6/11), kita undang mereka," kata Fadel.

"Program itu bagus, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tapi ya itu tadi, anggarannya darimana?," lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda
PDIP: Kabinet Jokowi tak Tampak Ideologisnya PDIP: Kabinet Jokowi tak Tampak Ideologisnya
Inilah Salah Satu Fitur Unggulan Apple Watch Inilah Salah Satu Fitur Unggulan Apple Watch

[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2151092/belum-dibahas-dpr-dari-mana-anggaran-kartu-sakti#.VFiTaPmsXzM[/url]



Jakarta - Presiden Joko Widodo akan meluncurkan tiga kartu sakti, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Politikus PDI Perjuangan yang juga rekan separtai Jokowi, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan kritik tajamnya. Rieke mengindikasikan kartu-kartu yang diluncurkan hari ini sebagai upaya penanggulangan kenaikan harga BBM.

Kritik Rieke ini tidak terlepas dari rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Pemerintahan Jokowi-JK bersikukuh akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Sejak 10 tahun pemerintahan SBY, PDIP adalah yang konsisten menolak kenaikan ini.

"Selamat Pagi.Tolak Pencabutan Subsidi BBM, KIS & KIP TIDAK UNTUK DIBARTER DENGAN KENAIKAN BBM.Tetap di bawah kehendak rakyat dan konstitusi!," tulis Rieke dalam akun twitter pribadinya @rieke_diah, Senin (3/11/2014).

Seperti diketahui, kartu sakti Jokowi itu akan diluncurkan di lima lokasi Kantor Pos yang ada di DKI Jakarta yakni Kantor Pos Jakarta Pusat oleh Menteri Agama, Deputi III Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Kemudian di Kantor Pos Jakarta Selatan oleh Menteri Dalam Negeri, Deputi V Menko PMK, Kantor Pos Mampang oleh Menteri PPPA, Deputi VII Menko PMK, Kantor Pos Jakarta Timur oleh Menteri Desa PDT, Transmigrasi dan Kantor Pos Jakarta Utara oleh Menkominfo, Deputi I Menko PMK.

Berdasarkan rapat yang digelar di Kantor Kemenko PMK pada 31 Oktober 2014 lalu, tiga kartu itu akan diluncurkan hari ini, Senin (3/11/2014) dan diharapkan dapat terealisasi sebelum kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati sebelum pemerintah menaikkan harga BBM. [rok]

[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2150673/kritik-keras-rieke-kepada-kartu-sakti-jokowi#.VFiTKPmsXzM[/url]

Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Rp 5 Triliun Disiapkan untuk Tiga Kartu "Sakti"

KOMPAS.com - Pemerintah hingga saat ini belum menentukan waktu pasti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meski demikian, pemerintah tampaknya sudah mulai bersiap memberikan sejumlah perlindungan sosial sebagai dampak dari kebijakan kenaikan subsidi.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan, pemerintah akan mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Dana perlindungan sosial senilai Rp 5 Triliun yang ada di APBN-P 2014 pun akan digunakan untuk program tiga "kartu sakti" Presiden Joko Widodo itu.

"Subsidi saat ini salah sasaran, koreksi kebijakan akan dilaksanakan paling lambat akhir tahun. Maka, sasaran lebih tepat akan dilakukan dengan memakai kartu sehat, kartu pintar dan kartu keluarga sejahtera," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil usai melakukan rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (30/10/2014).

Menurut Sofyan, ketiga kartu itu akan bermanfaat seperti e-money yang diperkenalkan Jokowi ke pengungsi Gunung Sinabung kemarin. Di kartu-kartu itu, sebut Sofyan, akan ada sebuah cip sehingga masyarakat bisa memeriksa saldo bantuan yang diberikan pemerintah.

"Dengan cip telepon kita bisa pergi outlet-outlet untuk bisa langsung ambil uangnya. Jumlahnya berapa, masih menunggu exercise," kata dia.

Saat ini, Sofyan mengaku anggaran untuk ketiga kartu sakti itu telah disiapkan sebesar Rp 5 triliun yang diambil dari pos perlindungan sosial APBN-P 2014. Jumlah itu akan dibagikan untuk 15 juta keluarga miskin dan mendekati miskin.

Di sisi lain, Sofyan menuturkan, Kementerian Perdagangan akan melakukan kebijakan untuk mengurai kenaikan harga yang berlebihan.


Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menuturkan sekitar 1 juta kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera akan dibagikan dalam tahap pertama.

Puan menjanjikan 1 juta kartu tersebut bisa dibagikan pada pekan pertama November hingga Desember. Puan mengaku telah melaporkan persiapan peluncuran kartu tersebut kepada Wapres Jusuf Kalla.

Menurut Puan, kartu ini akan diluncurkan pada 7 November dan diberkan kepada keluarga pra sejahtera yang belum mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan masyarakat.

Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyampaikan bahwa program Kartu Indonesia Sehat, Pintar, dan Keluarga Sejahtera tidak akan tumpang tindih dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program Kartu Indonesia Sehat ini, menurut Puan, justru akan melengkapi JKN.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...a.Kartu.Sakti.

==================================================
Tiga kartu sakti andalan presdien adalah (1). Kartu Indonesia Sehat (KIS), (2). Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan (3). Kartu Keluarga Sehat (KKS).

(1). Kartu Indonesia Sehat (KIS): Tujuan; bantuan bidang kesehatan. Sasaran; 88,1 juta jiwa warga miskin. Kategori Penerima; keluarga miskin dan rentan miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKKS), bayi baru lahir,serta anggota JKN, pemegang nantinya mendapatkan edukasi pencegahan penyakit. KIS adalah program, BPJS kesehatan sebagai badan pelaksanaan program. Nilai Bantuan; premi BPJS Rp. 19.225/orang. Sumber Dana; anggaran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun ini, Rp. 20 trilliun. Fungsi; sebagai kartu asuransi. Kartu Askes, Jamksemas, Kartu JKN-BPJS Kesehatan, KJS, dan e-ID tetap berlaku. Penanggung Jawab; Menkes Nila F Moeloek. Kendala; permasalahan yang kemungkinan timbul adalah keterbatasan tenaga dan ruangan medis di rumah sakit. Berbagai keterbatasan pelayanan itu akan diselesaikan seiring dengan pelaksanaan program. Pada awal program pasti ada masalah, tetapi diharapkan bisa diatasi secara bertahap, yang terpenting, tahap awal, masyarakat mudah mengakses pelayanan kesehatan.

(2). Kartu Indonesia Pintar (KIP): Tujuan; bantuan bidang pendidikan. Kategori Penerima/Sasaran; 24 juta anak miskin penerima BSM dan anak putus sekolah. Tahap Pertama; untuk 18 provinsi dengan jumlah sasaran 152.434 anak/siswa. Mekanisme Pencairan; cair tiap tri wulan. Pencairan dilakukan di bank atau outlet yang ditunjuk oleh Bank Mandiri. Nilai Bantuan; untuk SD Rp. 240rb/tahun, untuk SMP Rp. 750rb/tahun, untuk SMA Rp. 1juta/tahun. Penyaluran; langsung lewat keluarga, tidak lewat sekolah, sehingga bisa langsung menjangkau ke sasaran anak putus sekolah. Penanggung Jawab; Mendikbud Anis Baswedan. Program KIP merupakan pengganti Bantuan Siswa Miskin (BSM). Perbedannya terletak pada sasaran dari program ini adalah semua anak Indonesia usia sekolah 7-18 tahun dari keluarga kurang mampu dan rentan miskin. Semua tanpa kecuali, baik yang sudah terdaftar di sekolah maupun belum. Hal itu yang membedakan KIP dengan BSM yang hanya diberikan ketika anak bersekolah. Perubahan sasaran diharapkan bisa memancing anak-anak putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan, baik di sekolah formal maupun informal.

(3). Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): Tujuan; bantuan bagi keluarga kurang mampu. Sasaran; tahap pertama untuk 1,289 juta masayarakat miskin. Kategori Penerima; rumah tangga miskin dan dan menayandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), meliputi gelandangan, penghuni panti asuhan, panti jompo, dan panti-panti sosial lainnya. Sumber Dana; Rp. 6,44 trilliun dari Bantuan Sosial Kementerian Sosial. Setiap keluarga mendapatkan bantuan Rp. 200rb/bulan. Penyaluran; lewat program simpanan keluarga sejahtera (PSKS). Pertama, dalam bentuk Giropos bagi 14,5 juta kepala keluarga melalu PT. Pos (persero). Kedua, lewat Mandiri e-Cash sebanyak 1 juta keluarga. Penerima juga menapatkan kartu HP. Masa Pendairan; untuk dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) per November 2014. Untuk pencarian via Giropos sesuai jadwal Satgas PSKS Pos Indonesia. Untuk pencairan Mandiri e-Cash, penerima menukar KPS dengan KKS, Sim Card (kartu HP), dan KIP di tempat yang sudah ditentukan yakni melalui kantor Pos Bayar. Kepada petugas pencocokan, penerima juga harus menunjukkan KKS, Kartu HP dan Kartu Identitas asli. Penanggunng Jawab; Mensos Khofifah Indar Prawansa. (diolah dari sumber smcetak)

Secara umum, permasalahan yang akan muncul di lapangan adalah terkait sasaran atau kategori penerima yang nanti bisa terjadi kerancuan. Sumber data base dari manakah yang akan digunakan olehmasing-masing kementerian untuk menentukan siapa yang layak dan siapa yang tidak. Apakah dari BPS, lembaga survey independen yang ditunjuk pemerintah atau mengambil data langsung ke pemerintah desa/kelurahan di daerah?

Secara finansial, bagi-bagi kartu sakti ini bukan masalah yang besar bagi pemerintahan Jokowi-JK, sebab dengan menaikkan harga BBM secepatnya, permasalahan keuangan sudah bisa teratasi. Justru yang mugkin timbul dari acara bagi-bagi kartu ini adalaah permasalahan sosial yang cukup pelik, sebab pembagian kartu ini bisa menimbulkan polemik di tingkat bawah, mulai dari kecemburuan sosial antar warga hingga chaos di tingkat warga dengan menyalahkan para ketua RT/RW, kepala desa / kepala kelurahan dan perangkatnya seperti yang pernah terjadi saat SBY membagi-bagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Masih segar di ingatan kita, bagaimana dulu ada sebagaian warga yang berdemo, merusak kantor kepala desa, mengintimidasi kepala kelurahan, kepala desa, perangkat desa dan para ketua RT/RW yang dituduh telah berbuat tidak adil dalam menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhakmenerima. Sementara pihak-pihak yang diintimidasi sendiri tidak tahu menahu mekanisme penentuan sasaran karena pemerintah pusat hanya mengambil data dari hasil sensus BPS beberapa tahun sebelumnya.

Kala itu, banyak para ketua RT/RW yang mendadak mengundurkan diri dengan menyerahkan stempel RT/RW kepada kepala desa / kepala kelurahan gara-gara tidak kuat mendapat tekanan dari warganya yang tidak mendapatkan BLT. Semoga pemerintah pusat nantinya lebih memikirkan mekanisme terbaik yang paling aman dan minim permasalahan sekaligus memperhatikan nasib parangkat di tingkat paling bawah, seperti kepala desa / kepala kelurahan, perangkat desa dan para ketua RT/RW yang langsung bersinggungan dengan warganya, utamanya yang berkaitan dengan jaminan keamanan saat terjadi permsalahan yang diakibatkan dari adanya bagi-bagi kartu sakti. Semoga...