CNN Indonesia -- Pimpinan sementara DPR versi Koalisi Indonesia Hebat, Effendi Simbolon, meminta Presiden Joko Widodo untuk tak mengabaikan ketidakadikan yang dirasakan kubu PDIP di parlemen. Effendi mengatakan itu ketika ditanyai soal kebingungan yang dihadapi pemerintah Jokowi dengan munculnya DPR kembar.

“Silakan Pak Jokowi berpikir sendiri. Jangan ego pemerintahannya mengabaikan apa yang kami rasakan.Secara kasat mata, persoalannya tidak sederhana,” kata Effendi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta dua kubu di DPR untuk segera mencari solusi politis. "Supaya pilar-pilar kenegaraan bisa langsung berfungsi secara utuh untuk menjalankan perannya masing-masing," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, mengutip ucapan Jokowi.

Soal penambahan komisi yang kini diwacanakan koalisi Prabowo untuk menampung perwakilan KIH di kursi pimpinan komisi, Effendi tak memberikan jawaban jelas. “Kami tidak ingin poin-poin parsial. Kami ingin duduk bersama,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP itu.

Ketika ditanya kapan KIH menargetkan waktu berdamai dengan KMP, lagi-lagi Effendi tak menjawab lugas. “Damai selalu ada di hati. Tapi pimpinan DPR bersifat kartel dan meninggalkan lima fraksi (KIH) yang memiliki eksistensi. Padahal seharusnya lembaga negara bersifat kolektif kolegial dengan mengandalkan musyawarah,” ujarnya.

Effendi menolak disebut pimpinan DPR tandingan. “Tidak ada pimpinan DPR tandingan. Mereka (pimpinan DPR dari KMP) malah DPR palsu,” kata dia dengan emosi.

Hari ini, KIH dan KMP menggelar sidang paripurna secara terpisah. Kedua kubu pun saling mengundang dalam paripurna versi mereka masing-masing. “KMP kami undang. Semua kami undang. Kami tidak eksklusif. Kami terbuka,” ujar Effendi.

Paripurna KMP mengagendakan penetapan mitra kerja masing-masing komisi dan penetapan ruang kerja anggota dewan, sementara paripurna tandingan oleh KIH mengagendakan pegesahan alat kelengkapan dewan. (Baca: Paripurna Kembar di Gedung Wakil Rakyat)

Sementara politikus senior PDIP Pramono Anung menyatakan sudah mulai ada titik temu atas dualisme yang terjadi di DPR. Titik terang didapat setelah ia menggelar 10-15 kali lobi politik dengan kubu Prabowo, yakni Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua DPR Setya Novanto, dan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Meski demikian Pramono belum bisa menyampaikan apa saja kesepakatan yang sejauh ini telah tercapai. (Baca: Pramono Ingin DPR Kembali Utuh)