Kebebasan Pers Diapresiasi Selama 10 Tahun Pemerintahan SBY
Sabtu, 6 September 2014 | 6:43

[JAKARTA] Kebebasan pers selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diapresiasi oleh para tokoh pers. Mereka menilai kebebasan pers ini sangat terasa selama kepemimpinan SBY sehingga tidak ada pemberedelan atau tindakan hukum terhadap pers. Apresiasi ini dituangkan dalam buku berjudul “SBY dan Kebebasan Pers: Testimoni Komunitas Media”. Buku ini ditulis oleh 32 insan pers yang terdiri dari pemimpin redaksi, wartawan senior, tokoh pers, asosiasi jurnali, tokoh LSM media, dan akademisi.

“Setelah kami membaca, tulisan-tulisannya hampir sama. Pada awalnya mengkritik, tetapi akhir-akhirnya memuji pemerintahan SBY. Ini realitas buku tersebut,”ujar Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono ketika memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku tersebut pada Jumat (5/9) di Ballroom Hotel HYATT, Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh Presiden SBY dan Anny Yudhoyono serte sejumlah menteri kabinet Indonesia Bersatu II. Selain, hadir para pemimpin rekdaksi berbagai media baik cetak, televisi dan online, akademisi, tokoh pers, dan LSM media.

Margiono menyebutkan beberapa tokoh yang sering kritis terhadap SBY selama ini seperti Ketua Umum AJI Eko Maryadi atau akademis Ade Armando memberikan pujian kepada pemerintahan SBY yang memberikan ruang kebebasan terhadap pers.

Dalam acara tersebut empat orang memberikan kesaksian mewakili 32 penulis yang lain, yakni Ketua Dewan Pers Bagir Manan, tokoh senior pers Atmakusumah Astraatmaja, Pemimpin Redaksi Media Indonesia Usman Kansong dan editor buku ini Agus Sudibyo.

Bagir Manan, dalam sharing testimoni, menyampaikan bahwa meskipun banyak pemberitaan yang tajam bahkan negatif terhadap dirinya baik sebagai presiden maupun sebagai pribadi.

“Bapak SBY hanya mengeluh bahwa pemberitaannya tidak adil. Bapak hanya mengeluh tetapi tidak pernah mengganggu kebebasan pers sehingga pers tetap berkiprah,”tandasnya.

Atmakusumah Astraatmadja mengungkapkan bahwa selama 250 tahun sejarah pers, kebebasan yang pers yang paling lama terjadi pada ere SBY. Menurutnya, selama pemerintahan SBY tidak pernah terjadi pemberedelan, penyesoran atau pembatalan penyiaran yang sering terjadi pada pemerintah sebelumnya mulai zaman kolonial sampai pemerintahan sebelum SBY.

“10 tahun terakhir inilah, menurut pengalaman saya, terkait kebebasan pers ini, paling lama kita tidak mengalami kebebasan tanpa tekanan dari pemerintah pusat atau presiden selama sejarah pers kita yang 270 tahun,”kata Atmakusumah.

Selama pemerintahan SBY, lanjutnya tidak pernah terjadi tuntutan hukum oleh pemerintah pusat atau oleh seorang presiden terhadap media pers manapun.

“Walaupun kita mempunyai UU Pers, pemerintahan sebelum SBY terdapat tuntutan hukum terhadap dua media pers yang menyebabkan kedua pemimpin redaksi Koran nasional di Jakarta tersebut mengalami vonis hukuman penjara walaupun dalam masa percobaan,”tuturnya.

Sementara Usman Kansong menilai bahwa keterbukaan SBY terhadap media patut diapresiasi. Menurut Usman, kebebasan pers sungguh-sungguh ada, ketika yang dikritisi terbuka
“Media Indonesia dikatakan kritis terhadap pemerintah, tetapi kami masih bisa dapat wawancara secara eksklusif dengan bapak Presiden bahkan bapak Presiden bersedia menulis di Koran kami. Ini patut kita apresiasi. Kami juga pernah menulis berita melalui SMS dengan presiden,”beber Usman.

Editor buku ini Agus Sudibyo mengaku bahwa buku ini dimaksudkan sebagai kenang-kenang dari komunitas pers nasional kepada bapak presiden SBY. Namun, dia menepis anggapan bahwa buku ini hanya memuat apresiasi terhadap SBY

“Buku ini berisikan apresiasi dan kritik. Yang dikritik bukan hanya SBY, tetapi pers itu sendiri. Pers melakukan otokritik. Apresiasi yang diberikan bukanlah apresiasi yang berlebihan. Dan kritik yang diberikan juga bukan kririk apriori,”tandasnya.

Dia juga mengharapkan agar pemerintahan yang akan datang membaca buku ini sehingga bisa mengetahui bagaimana pers bersikap yang layak kepada presidennya serta bagaimana presiden dan para menteri untuk bersikap proporsional kepada pers.
http://sp.beritasatu.com/home/kebeba...ahan-sby/64069


SBY dan Kebebasan Pers. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato saat silaturahmi pers nasional di Jakarta, Jumat (5/9) malam. Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan buku berjudul "SBY dan Kebebasan Pers" yang merupakan testimoni komunitas media terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua kali masa jabatan sebagai presiden. (ANTAR
A FOTO/Andika Wahyu)


Infografis
Indeks Kebebasan Pers di Masa SBY Terus Membaik
Kamis, 09/10/2014 15:30 WIB

Jakarta - Freedom House mencatat, selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kurun waktu 2003 sampai 2012 kebebasan pers di Indonesia menunjukkan hasil menggemberikan.
http://news.detik.com/read/2014/10/0...-terus-membaik


Dubes AS: Di Zaman SBY ini, Kebebasan Internet di RI Bagus
Menurut dia, pemerintah di negara manapun tak perlu campur tangan atas kebebasan internet.
Jum'at, 18 Februari 2011, 16:04 WIB


Dubes AS, Scot Marciel

VIVAnews - Duta Besar Amerika Serikat (AS), Scot Marciel, merasa senang atas kebebasan internet yang telah berlangsung di Indonesia. Dia menilai pemerintah tidak perlu sampai mengekang kebebasan internet. "Saya melihat kebebasan internet sudah cukup luas di sini [Indonesia]. Makin banyak masyarakat yang menyadari manfaat internet dalam menyampaikan ekspresi dan kritik," kata Marciel dalam diskusi singkat dengan sejumlah wartawan di kediamannya di Jakarta, Jumat 18 Februari 2011.

Menurut Marciel, kebebasan internet di negeri ini sudah terbukti dengan aktifnya banyak warga Indonesia di laman-laman media sosial. "Indonesia memiliki komunitas facebook terbesar kedua di dunia, dan pengguna ketiga terbesar untuk Twitter," kata Marciel yang baru bertugas selama enam bulan di Jakarta.

Marciel juga mengakui bahwa Indonesia menjadi “rumah” bagi jutaan blog dengan segala macam topik: fotografi, politik, agama, olahraga, dan feysen, yang merupakan topik-topik umum yang dibaca dan ditulis. Kesan Marciel atas kebebasan internet di Indonesia juga tertuang dalam opininya di VIVAnews (artikel bisa dilihat dengan membuka tautan ini).

Menurut Dubes AS itu, pemerintah di negara manapun tidak perlu campur tangan atas kebebasan internet. Bahkan, pemerintah pun sulit untuk mengontrol kebebasan internet di negeri mereka. Ini terlihat dengan pergolakan di Mesir dan Tunisia serta beberapa negara lain. Demonstrasi pro-demokrasi terus berlangsung kendati rezim yang berkuasa saat itu berupaya memblokir akses internet. "Munculnya berbagai laman media sosial dan blog di internet membuat pengetahuan masyarakat bertambah dan menjadi kritis untuk memperbaiki diri," kata Marciel.

Namun, Marciel menyadari bahwa kebebasan internet menimbulkan efek samping, yaitu disalahgunakan menjadi medium pornografi dan tindak kriminal. Masalah itulah yang menjadi kekhawatiran bagi banyak keluarga di Indonesia. "Masalah ini juga terus dibicarakan di Amerika. Saya pun khawatir karena juga punya anak yang masih muda. Pornografi dan tindak kriminal seperti pencurian data di internet bisa dikatagorikan kriminalitas," kata Marciel.

Oleh karena itu, masyarakat pun bisa mengajukan gugatan ke polisi bagi pengirim materi pornografi dan pencuri informasi di dunia maya. Namun, tidak perlu ada pengekangan dari pemerintah dalam aturan apapun. "Kebebasan internet yang saya dukung adalah menjadikan internet sebagai sarana yang ampuh mengkekspresikan diri dan mengutarakan opini tanpa perlu takut," kata Marciel.
http://m.news.viva.co.id/cangkang/ha...internet-di-ri

----------------------------

Mudah-mudahan 5 tahun lagi, Presidennya balik lagi ke Pak SBY .. Amin.