TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng TNI Angkatan Laut (AL) untuk menekan jumlah pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

Penguatan kerja sama ini ditandai dengan pertemuan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Marsetio di Kantor KKP, Jakarta, Kamis, (30/10/2014).

Adapun tahap pertama dari penguatan kerja sama itu dilakukan dengan menginventarisir bentuk kerja sama yang nantinya akan diimplementasikan di wilayah laut Indonesia.

“Kita bicara tentang beberapa hal yang perlu dikoordinasikan bersama. Dalam hal ini adalah upaya pemberantasan pencurian ikan (IUU Fishing). Jadi, kerja sama dengan pihak TNI AL sangatlah tepat," ujar Susi, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Susi menjelaskan, TNI AL menyatakan siap mendukung semua program yang ada di KKP. Dalam hal ini KKP akan menindak tegas para pelaku pencurian ikan (illegal fishing), pengangkutan ikan ilegal serta pengawasan Benda berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT).

Susi melanjutkan, penguatan kemitraan antara KKP dengan TNI AL sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa segenap jajaran kabinet kerja harus memulai perubahan dengan cara mengurangi dan membuang ego-ego sektoral antar Kementerian dan instansi pemerintah.

“Banyak sekali persoalan yang saya anggap itu adalah sebuah tantangan, saya yakin dengan bantuan dari seluruh pemangku kepentingan terkait maka masalah pencurian ikan dalam lautan lepas dapat ditangani dengan baik," jelas Susi.

Tercatat sepanjang 2013, KKP berhasil memeriksa 3.871 kapal ikan yang diduga melakukan illegal fishing. Dari jumlah tersebut 68 kapal di-adhoc untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

Kapal ikan yang ditangkap tersebut didominasi oleh Kapal Ikan Asing (KIA), sebanyak 44 kapal, dan sisanya, 24 kapal merupakan Kapal Ikan Indonesia (KII).