Andi Arief Ajak KIH Belajar dari Sejarah

RMOL. Manuver anggota DPR RI dari sejumlah partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat membentuk pimpinan tandingan disesalkan banyak kalangan. Selain konyol, manuver itu juga berbahaya.

Mantan Staf Khusus Presiden, Andi Arief, mengajak KIH menghormati proses politik dan belajar dari sejarah. Di tahun 2004 lalu, dia mengingatkan, PDIP yang memotori Koalisi Kebangsaan menyapu bersih Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dari pimpinan DPR RI hingga pimpinan komisi-komisi.

Koalisi Kebangsaan mengalahkan Koalisi Kerakyatan pendukung duet SBY dan Jusuf Kalla yang minoritas.


Namun, kata Andi Arief lagi, Koalisi Kerakyatan yang kalah dalam pertarungan di parlemen menghargai proses politik dan menerima kenyataan. Tidak ada manuver membentuk pimpinan tandingan.

Sebaliknya, koalisi minoritas itu mempercanggih kemampuan mereka dalam lobi politik. Hasilnya, pemerintahan SBY-JK walau didukung kekuatan kecil di Parlemen namun bisa bertahan hingga 2009. Dan pada Pilpres 2009, SBY terpilih kembali menjadi presiden. [dem]

sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon membantah kekisruhan yang terjadi di parlemen disebabkan ego-ego koalisi. Kisruh terjadi setelah koalisi Prabowo menyapu bersih seluruh kursi pimpinan komisi. Mereka tak peduli dengan ketidakhadiran kubu PDIP dalam rapat penetapan pimpinan komisi. Kubu PDIP yang marah pun mengajukan pimpinan DPR tandingan.

Fadli menjelaskan, pimpinan komisi murni dipilih anggota. "Gini lho, itu kan hak anggota untuk memilih pimpinannya. Kami tidak punya hak. Tidak ada Koalisi Merah Putih. Hak anggota di dalam komisi untuk memilih pimpinannya," ujar Fadli Zon di Gedung DPR/MPR, Kamis (30/10).

Persoalannya, menurut kubu PDIP, tak ada perwakilan mereka saat pemilihan pimpinan komisi. Anggota Fraksi PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP sengaja tidak hadir karena surat mereka ke pimpinan DPR tidak direspons. Surat itu berisi permintaan musyawarah terkait pembagian kursi pimpinan komisi. Kubu PDIP meminta jatah kursi pimpinan meski sedikit. Namun permohonan itu tak digubris pimpinan DPR.

Menurut Fadli, apa yang terjadi di parlemen saat ini berbeda dengan kisruh yang pernah terjadi tahun 2004. Saat itu, Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan berkonflik panas. "Oh, beda. Ini enggak ada kaitannya. Ini kan 2014, bukan 2004," ujarnya menegaskan.

Pada 2004, kepemimpinan parlemen dikuasai sepenuhnya oleh Koalisi Kebangsaan yang terdiri atas Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Damai Sejahtera, dan Fraksi Partai Bintang Reformasi. Sedangkan Koalisi Kerakyatan terdiri dari Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi tersingkir.

Namun pada akhirnya, ada kesepakatan dalam pembagian alat kelengkapan dewan antara Koalisi Kebangsaan dan Kerakyatan.

Fadli mengatakan pembagian semacam itu sudah tidak dapat dilakukan lagi karena saat ini ada aturan jelas yang tertuang dalam Tata Tertib DPR. "Tidak bisa berkompromi kalau aturan mainnya jelas. Waktu itu kan tidak ada aturan mainnya. Kalau sekarang, aturan mainnya diatur undang-undang. Peraturan tatib DPR," kata Wakil Ketua Umum Gerindra itu.

Menurutnya, fraksi-fraksi kubu PDIP harus tetap menyerahkan nama-nama yang akan disahkan menjadi anggota komisi. Setelah itu, melalui sidang paripurna mereka dapat ikut bertarung menentukan pimpinan-pimpinan komisi.

Selain itu, Fadli menganggap para anggota fraksi Koalisi Indonesia Hebat bukan politisi hebat. Buktinya, politisi kubu PDIP gagal melakukan lobi di tingkat komisi. "Seharusnya dalam negosiasi itu, mereka serahkan dulu nama-nama, kemudian ada lobi di tingkat komisi. Lobi di tingkat komisi itu adalah keandalan mereka sebagai politisi, mampu tidak untuk melakukan lobi. Kalau mereka tidak mampu berarti mereka bukan politisi yang andal," tuturnya.

http://www.cnnindonesia.com/politik/...-lobi-politik/

Koalisi Kebangsaan Kuasai Semua Komisi di DPR
Jum'at, 29 Oktober 2004 | 09:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Koalisi Kebangsaan plus Partai Kebangkitan Bangsa kemarin telah menguasai 10 komisi di DPR. Dalam sidang-sidang yang tidak dihadiri lima fraksi pro-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, "pemilihan" ketua komisi berjalan tanpa hambatan.

Hanya satu komisi, yakni Komisi VIII, yang membidangi agama, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan, belum ditentukan kepemimpinannya. "(Pemilihan di) Komisi VIII ditunda sampai besok (hari ini)," kata Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, yang memimpin pemilihan di sejumlah komisi kemarin. Besar kemungkinan, wakil dari PKB akan memimpin Komisi VIII.

Penentuan pemimpin komisi ini merupakan langkah lanjutan Koalisi Kebangsaan (Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Damai Sejahtera) plus PKB yang "meninggalkan" fraksi-fraksi lainnya. Kubu ini telah lebih dulu mengubah ketentuan kuorum persidangan, yang mensyaratkan ketentuan jumlah fraksi yang hadir.

Berbagai langkah itu leluasa dilakukan karena anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi--dikenal dengan Koalisi Kerakyatan--tetap memboikot persidangan.

Koalisi Kerakyatan sempat melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Agung Laksono dan wakilnya, Muhaimin Iskandar. Hadir antara lain Untung Wahono (PKS), Lukman Hakim Saefuddin (PPP), Ahmad Farhan Hamid (PAN), dan Jhony Allen Marbun (Demokrat). Dalam pertemuan, kubu ini "menyerah" dengan bersedia menyetor daftar anggotanya di komisi-komisi. Sebelumnya, mereka menolak karena menganggap rapat paripurna yang mengesahkan komisi tidak sah.

Meski begitu, koalisi pro-Yudhoyono itu meminta pemilihan pemimpin komisi ditunda hingga hari ini. "Dengan adanya kesepakatan, lima fraksi (Koalisi Kerakyatan) tidak lagi membahas persoalan yang terjadi di masa lalu," kata Untung seusai rapat.

Namun, "kesepakatan" itu mentah ketika komisi-komisi kemudian menggelar sidang. Muhaimin Iskandar yang memimpin sidang di komisi menyatakan, tidak ada kesepakatan apa pun dalam pertemuan. "Pemimpin DPR hanya menerima usulan agar pemilihan ditunda, dan itu tidak disetujui oleh anggota komisi," kata politikus PKB itu.

Sidang di komisi pun berjalan lancar. Tak ada satu pun interupsi dari anggota DPR. Satu-satunya suara tidak setuju adalah ketika pemimpin sidang menanyakan apakah anggota komisi bersedia menerima usulan Koalisi Kerakyatan agar pemilihan ditunda.

Alhasil, Golkar mendapatkan lima kursi ketua komisi dan tujuh wakil ketua. PDIP memperoleh empat kursi ketua komisi dan sembilan wakil ketua. Adapun PKB memperoleh satu kursi ketua dan sembilan wakil ketua. Sementara itu, PBR dan PDS memperoleh masing-masing satu wakil ketua.
Dua anggota Fraksi PAN yang hadir sebagai pribadi dalam sidang pun "dihadiahi" dua kursi wakil ketua, yakni Alvin Lie (Komisi VII) dan Sujud Surojudin (Komisi IV). "Saya tidak mewakili fraksi, tapi hadir sebagai anggota komisi," kata Sujud. Namun, Wakil Sekjen PAN Patrialis Akbar menyatakan, fraksinya telah meminta Alvin dan Sujud mengundurkan diri.

Ketua Fraksi PKS Untung Wahono menilai, langkah Koalisi Kebangsaan itu "makin memperlihatkan keinginan untuk bertindak seenaknya". Ia mempersoalkan para pemimpin DPR yang "larut" dalam permainan itu. Ia menjanjikan "balasan" ketika fraksinya mulai mengikuti sidang, Senin depan.

http://tempo.co.id/hg/nasional/2004/...029-11,id.html