Jakarta - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berwacana untuk membuat DPR 'tandingan' lantaran merasa tak diakomodir dalam menjalankan fungsi di parlemen. Ketua DPP Golkar Tantowi Yahya menyatakan bahwa terdapat aturan ketatanegaraan untuk mengesahkan DPR.

"Silakan saja membuat tandingan tapi kan harus disahkan ketua MA. Kalau ketua MA tak lantik, maka dia akan jadi liar kan? Permasalahannya akan beda kalau misalnya ketua MA juga lantik. Saya rasa tidak akan itu terjadi atas nama stabilitas politik. Saya rasa itu tak akan terjadi," tutur Tantowi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2014).

Tantowi mengatakan, dalam sistem parlementer hal yang dilakukan oleh koalisi PDIP Cs itu disebut sebagai parlemen bayangan, namun hal itu tidak ada dalam sistem parlementer di Indonesia.

"Kita tidak anut sistem itu," kata Tantowi.

Tak hanya soal DPR tandingan, PDIP Cs juga menyatakan akan meminta Presiden Joko Widodo untuk keluarkan Perpu yang menganulir UU MD3. Menurut Tantowi, Presiden Jokowi tak akan melakukan hal senaif itu.

"Logikanya kan mereka akan bilang 'ini kan urusan rumah tangga kamu sendiri. Mengapa saya harus ikut campur? Selesaikan kalian sendiri,' begitu," pungkas Tantowi.

Sebelumnya, DPR menggelar rapat untuk menentukan alat kelengkapan dewan. Fraksi yang tergabung dalam KIH yakni PDIP, Hanura, PKB, NasDem, dan PPP tak menghadiri rapat tersebut.

Namun karena paripurna telah umumkan enam fraksi yang kumpulkan nama anggotanya termasuk PPP, maka pemilihan pimpinan tetap berlanjut. Sore harinya PDIP Cs itu langsung menyatakan akan membuat DPR tandingan dan menyatakan mosi tidak percaya pada pimpinan DPR.

http://news.detik.com/read/2014/10/2...ak-dilantik-ma