Pelibatan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam proses seleksi calon menteri kabinet Jokowi bagian dari rangkaian pelengkap pencitraan.Pasalnya, pascapengumuman kabinet kerja Jokowi-JK, ada sejumlah menteri yang terindikasi masuk dalam tanda merah institusi pimpinan Abraham Samad Cs itu.

"Ya bisa saja seperti itu (sebagai pencitraan). KPK hanya sebagai tempat membiaskan koalisi tanpa syarat," Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang), di Jakarta, Selasa (28/10).

Menurutnya, hal itu tercermin dengan diakomodirnya mantan kepala staf Rumah Transisi, Rini Soemarno sebagai menteri BUMN.

Padahal, dari sejumlah informasi yang beredar, adik dari Ari Soemarno itu mendapat tanda merah dari KPK.

Lalu kenapa Rini Soemarno tetap diakomodir? "Namun mbak Mega ngotot Rini dimasukkan, sehingga Jokowi ngak bisa mengikuti kehendak KPK yang menyarankan untuk diberi tanda merah tak layak jadi menteri," ujar dia.

"Kalau fakta ini benar terjadi, berarti memang benar bahwa Jokowi bekerja atas kehendak mbak Mega. Ini Presiden boneka," tandasnya.

Seperti diketahui, bahwa ada sekenario mengerikan ketika postur "kabinet kerja" Presiden Jokowi menempatkan Rini Soemarno sebagai menteri BUMN dan Sudirman Said yang ditempatkan sebagai orang nomor satu di ESDM.

"Sudirman Said yang juga adalah orangnya Arie Soemarno (kakak dari Rini Soemarno) menguasai ESDM dan sempurnalah nanti jika Ari Soemarno jadi komisaris utama Pertamina. Ini namanya bisnis negara dikuasai oleh 1 keluarga. Ini bahaya, Jokowi harus evaluasi (komposisi) ini," kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinan Hutahaean, beberapa waktu lalu.[ian/akt]

sumur