Tindakan Wakil Gubernur Bali, A.A. Puspayoga yang sudah dua tahun lebih tidak pernah ngantor, terus jadi buah bibir masyarakat. Meski sebenarnya, perihal tidak ngantornya Puspayoga ini sudah lama dipergunjingkan masyarakat, namun topik tidak ngantor itu aktual kembali, ketika salah seorang peserta simakrama Gubernur Bali saat simakrama di Buleleng Sabtu lalu kembali mempertanyakannya.

Adalah warga Buleleng, Dewa Puja Suradnya yang kembali mempertanyakan tidak ngantornya Wagub Puspayoga selama dua tahun lebih. Menjawab pertanyaan tersebut, Gubernur Made Mangku Pastika menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menegur Wagub, karena aturan memang tidak memungkinkan. “Saya tidak bisa menegor beliau, karena posisi kami ada dalam satu kotak hirarki dalam Pemerintahan Propinsi Bali,” kata Gubernur Mangku Pastika.
Menurut Gubernur Mangku Pastika, sesungguhnya apa yang gubernur pikirkan dan lakukan untuk Bali juga jadi pemikiran seorang wakil gubernur. Dalam Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) wakil gubernur bukan SKPD tersendiri, tapi ada dalam satu ‘kotak’ dengan gubernur, “Dalam kondisi ini, kan wakil gubernur tidak perlu ditegur. Kita sudah sama sama dewasa. Seharusnya dia paham.”
Terkait hal itu, pakar Hukum Tatanegara, Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH.MH dan Prof.Dr. Ibrahim, SH,MH ketika dihubungi terpisah di Denpasar, Selasa (16/4) kemarin menegaskan, seharusnya DPRD Bali segera mengambil sikap, setidaknya memanggil Wagub Puspayoga dan meminta klarifikasinya sehingga selama dua tahun lebih tidak ngantor. Sebab peran kontrol terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terletak pada DPRD Bali.
Prof. Usfunan menjelaskan, jika Wagub tidak masuk selama 2 tahun, gubernur seharusnya mengingatkan. Sebab bagaimanapun gubernur dan wakil gubernur memiliki hubungan. Hubungannya seperti sopir dan kondektur. Jika kondektur salah, sopir wajib menegurnya.
Dia memahami gubernur tidak bisa bersikap sebab ini adalah pejabat politik. Sebab pejabat politik, kontrolnya ada pada rakyat melalui DPRD Bali. Karena itu, DPRD Bali harus bersikap untuk menyelidiki hal itu. Apakah memang benar demikian,ujarnya.
Demikian pun pendapat Prof. Ibrahim yang membenarkan hal itu. DPRD Bali memiliki peran kontrol terhadap gubernur dan wakil gubernur. Karena dewan perlu menyelidiki kebenaran informasi itu. Itu bagi saya baru sebatas informasi,katanya.
Jika informasi itu benar, katanya, dewan bisa membuat keputusan untuk diteruskan kepada MA, seperti kasus Bupati Aceng. Pada akhirnya jika itu memang benar, dewan bisa mengusulkan pemberhentian kepada presiden. Sebab dalam UU Pemerintahan Daerah terdapat tugas gubernur dan wakil gubernur. Dalam klausulnya juga ada, jika gubernur dan wakil gubernur tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya maka bisa diberhentikan.
Akan tetapi, ia menegaskan sorotan masyarakat tersebut baru sebatas informasi. Informasi itu belum merupakan fakta yang bisa ditindaklanjuti. Karena itu, tugas-tugas lembaga yang berkompoten yang harus menindaklanjuti informasi itu agar menjadi fakta. Tolong tegaskan itu baru sebatas informasi, sebab ini suasananya sudah panas,tegasnya.
Sebelumnya pada Simakrama di Singaraja, Sabtu (13/4), masyarakat mempertanyakan kebenaran Wakil Gubernur Bali, Puspayoga tidak ngantor selama 2 tahun. Pastika pun membukanya. Wakil Gubernur Bali AA Puspayoga sudah dua tahun lebih tidak ngantor, kata Gubernur Bali menjawab pertanyaan warga yang bernama Dewa Puja Suradnya.
Pastika mengatakan tidak bisa menegor karena posisinya dalam satu kotak hirarki dalam Pemerintahan Provinsi Bali. Dijelaskan, dalam tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), wakil gubernur bukan SKPD tersendiri, tapi ada dalam satu kotak dengan gubernur. Dalam kondisi ini, kan wakil gubernur tidak perlu ditegur. Kita sudah sama sama dewasa. Seharusnya dia paham,paparnya.

http://metrobali.com/2013/04/16/soal...ifikasi-wagub/

Katanya kerja !!!! masak ngangkat orang yg 2 tahun nganggur gak kerja tapi gak lepasin jabatan, aneh khan??? bilang aja semua titipan

tapi mendinglah puspayoga dibanding Syarif Hasan yg dulu ane ereksi terus liat istri si syarif