Sorotan bertubi-tubi pada proyek renovasi gedung lama DPRD DKI akhirnya direspons positif. Dinas Perumahan dan Gedung memutuskan untuk mengevaluasi proyek senilai Rp 30 miliar tersebut. Bahkan, perbaikan toilet DPRD yang menguras dana miliaran akhirnya dicoret.

Penegasan itu disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perawatan Gedung Dinas Perumahan dan Gedung Sabam Marpaung, Senin (27/10). Sabam mengaku tidak tahu secara detail awal mula proyek kontroversial itu. Alasannya, dia baru menjabat pada Mei 2014 lalu. Padahal, proyek tersebut sudah direncanakan sejak 2011.

Meski demikian, dia berjanji akan mengevaluasi item-item renovasi tersebut. Pekerjaan yang dianggap tidak perlu akan dihapus. ’’Buat apa diganti baru kalau kondisi yang lama masih bagus. Boros-borosin anggaran saja. Saya akan cek semua nanti,’’ tegas Sabam kepada Jawa Pos di kantornya, Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Mantan Kasudin Perumahan Jakarta Pusat itu mengungkapkan beberapa item yang pasti dibatalkan. Yakni, penggantian toilet dan marmer gedung dewan di sisi timur dan belakang. Kondisi dua bangunan itu dinilai masih sangat layak pakai dan tak perlu penggantian apapun. ’’Toilet dan marmer itu hanya kusam, dibersihkan juga pasti kinclong lagi nanti,’’ jelas Sabam.

Lebih lanjut dia menjelaskan, item-item yang bakal dibatalkan bisa diketahui setelah dilakukan evaluasi terhadap kondisi seluruh bangunan. Pembatalan itu otomatis akan menghasilkan penghematan anggaran. ’’Berapa penghematannya tentu bisa diketahui secara pasti setelah evaluasi,’’ jelasnya.

Anggaran hasil penghematan itu bisa juga dipakai untuk perbaikan sisi lain gedung dewan yang benar-benar membutuhkan. Misalnya, pembangunan taman dan air mancur di depan gedung DPRD DKI yang tak terurus. ’’Kami berjanji akan terbuka kepada publik masalah renovasi gedung dewan,’’ katanya.

Dia mengakui, pada 2013 lalu pernah ada proyek renovasi gedung dewan. Namun, renovasi tersebut hanya memperbaiki ruang rapat komisi, badan, dan ruang sekretariat dewan (setwan) serta beberapa bangunan lain. ’’Karena itu perlu dilakukan renovasi kembali. Tapi saya pastikan akan ada efisiensi anggaran,’’ tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, proyek renovasi itu memicu kontroversi karena nilainya dianggap tidak wajar. Selain itu, renovasi toilet dan hall sebenarnya belum perlu. Keramik, marmer, urinoir, dan toilet masih berfungsi dengan baik. Bahkan, para pekerja pun heran karena material yang masih bagus harus dibongkar dan diganti. Apalagi penggantian dilakukan langsung satu set. Selain toilet, instalasi saluran pembuangan air ikut diganti. Padahal, semuanya masih berfungsi dengan baik. Atap gedung dewan yang masih baik pun ikut diganti.

Sementara itu, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengapresiasi langkah Dinas Perumahan yang membatalkan beberapa item renovasi gedung dewan tersebut. Namun, dia meminta janji itu segera direalisasikan.

’’Jangan hanya bicara, saya tunggu langkah konkretnya,’’ tegasnya. Meski demikian, mantan aktivis PMII itu menegaskan bahwa proyek renovasi itu harus dihentikan dulu untuk sementara. Sebab, proyek tersebut harus diaudit oleh lembaga independen. ’’Saya mencium bau korupsi saat dimulai dari perencanaannya,’’ tegas dia. (riz/oni)


sumber