TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menyatakan siap jika mendapat amanah menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dari Presiden Joko Widodo.
"Ditugaskan ya siap, sebagai amanah yang harus dilaksanakan membantu pemerintahan presiden terpilih, Pak Joko Widodo," ujar Tjahjo kepada Tribunnews, Sabtu (25/10/2014).
Politisi yang menjadi anggota DPR sekitar 27 tahun dan menjadi kader PDI Perjuangan 16 tahun itu mengatakan, jika pun tidak dipilih menjadi menteri, maka dia masih bisa menjalankan tugas lain, termasuk menjadi sekjen partai hingga Kongres PDI Perjuangan 2015.
Tjahjo mengakui sudah menghadap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (24/10/2014). Ia mengaku membahas tentang sejumlah permasalahan pemerintahan dalam pertemuan dengan Jokowi dan JK.
Menurutnya, tak ada petunjuk atau permintaan langsung menjadi Mendagri dari Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla dalam pertemuan tersebut.
Oleh karena itu, Tjahjo memilih menunggu pengumuman kabinet dari Presiden Jokowi.
"Maka kita tunggu saja pengumuman kabinet secara resmi oleh presiden Senin depan. Saya kan tidak etis kalau berandai andai," ujarnya.
Ia pun berharap seekaligus bersyukur jika kelak terpilih menjadi menteri. "Amin," ujarnya.(abdul qodir)

Pada bulan Juni 2006 Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolodan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri Jenderal Pol Sutanto untuk menindak ormas-ormas anarkis secepatnya. Pemerintah, melalui Menko Polhukam Widodo AS sempat mewacanakan pembubaran ormas berdasarkan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, namun hal ini hanya berupa wacana, dan belum dipastikan. Kabarnya pendiria ormas di Indonesia harus berdasarkan Pancasila sedangkan FPI berdasarkan syariat Islam dan tidak mau mengakui dasar lainnya.