KOMPAS.com — Sejumlah pakar Indonesia asal Australia menilai Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Jokowi memiliki kelemahan, terutama kurang mencerminkan visi reformasi ekonomi dan demokrasi.

Profesor Greg Fealy dari Australian National University (ANU) di Canberra menilai, sejumlah figur dalam kabinet baru Indonesia dikenal tidak begitu mendukung reformasi ekonomi dan visi demokrasi.

"Lagi pula, ada tokoh yang tampaknya menjadi incaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan tetap dimasukkan dalam kabinet," jelasnya kepada ABC.

"Contoh nyata adalah Rini Soemarno, yang dikenal sangat dekat dengan mantan Presiden Megawati," ujar Prof Fealy.

Menurut dia, hal ini menunjukkan Jokowi mendapat tekanan dari Megawati dan PDI-P.

Hal senada dikemukakan Profesor Hal Hill, juga dari ANU Canberra. Ia menilai, Kabinet Kerja dipenuhi oleh CEO dan pengusaha, dengan jumlah teknokrat yang sangat sedikit.

Karena itu, katanya, kabinet ini memiliki kelemahan dalam visi reformasi demokrasi sebagaimana yang dijanjikan sendiri oleh Presiden Jokowi.

Namun demikian, pendapat berbeda disampaikan Profesor Greg Barton dari Monash University di Melbourne.

Menurut dia, tokoh seperti Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman merepresentasikan keahlian yang dibutuhkan di bidangnya masing-masing.

Profesor Barton berharap Menteri Perdagangan Rahmat Gobel akan lebih pragmatis dalam isu-isu perdagangan bebas.

"Ayahnya dikenal sebagai entrepreneur pribumi dari generasi terdahulu," jelas Prof Barton.

"Dengan latar belakangnya, kita bisa menduga dia akan sangat pro bisnis dan membuat urusan bisnis lebih mudah," katanya.

Prof Barton menyatakan komitmen Presiden Jokowi untuk tidak melakukan deal politik dengan oposisi, yaitu dengan tidak menunjuk menteri dari Partai Golkar.