Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) akan menghilangkan Kementerian Ekonomi Kreatif dalam kabinetnya mendatang. Hal tersebut terlihat dari beredarnya susunan kabinet yang bakal diumumkan Jokowi-JK pada Minggu (26/10) besok di mana Kementerian Ekonomi Kreatif akan berubah hanya menjadi badan.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai pengembangan ekonomi kreatif di negara-negara seperti China, Korea, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang dan Inggris telah menjadi prioritas utama. Hal tersebut ditandai dengan semakin besarnya dana yang digelontorkan dalam industri ini.

Budyarto menjelaskan, negara-negara tersebut telah mengembangkan ekonomi kreatif sebagai alat ketahanan nasional seperti China mengurangi infiltrasi budaya asing dengan mewajibkan tayang animasi dan sinetron lokal. Kemudian, di negara tersebut, ekonomi kreatif juga sebagai brand maker yakni ujung tombak yang bisa menggerakkan sektor ekonomi lainnya.

Dia mencontohkan budaya KPOP Korea dimanfaatkan oleh Samsung, Hyundai; Anime dimanfaatkan consumer brand Japan; Animasi dimanfatkan dalam budaya dan produk dagang Malaysia.

"Jadi, jika Indonesia menghapuskan Kementerian ekonomi kreatif, ini merupakan langkah mundur," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (25/10).

Pihaknya menyesalkan apabila rencana pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif dalam struktur kabinet baru dihilangkan, karena ini dikuatirkan menjadi bukti berubahnya komitmen terhadap Ekonomi Kreatif yang potensinya sangat besar.

Dalam hubungan itu, Kadin Indonesia tetap mengusulkan agar Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi JK tetap membentuk Kementerian Ekonomi Kreatif, karena bentuk Kementerian 'khusus' Ekonomi Kreatif merupakan solusi dan terobosan untuk membesarkan ekonomi kreatif dalam waktu cepat, dengan ditunjang alokasi SDM dan anggaran yang memadai yang mampu mensinergikan potensi sekaligus meniadakan hambatan yang ada.

Pemerintah, lanjut Budyarto, bila hanya membentuk Badan, dikuatirkan SDM dan anggaran yang dialokasikan bahkan akan lebih kecil dan lebih tidak kompeten dibandingkan ketiika Ekonomi Kreatif digabungkan dengan Pariwisata dalam suatu kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dikuatirkan portofolio baru dalam bentuk badan, hanya akan diisi oleh SDM yang tidak pas dan tidak kompeten dengan alokasi anggaran yang minimal, yang hanya cukup untuk belanja pegawai dan biaya rutin saja.

"Kita harapkan, jangan sampai Kementerian Ekonomi Kreatif malah diturunkan derajatnya hanya berbentuk Badan, yang nantinya akan dianggap bidang yang kurang penting atau kalah penting dibandingkan pariwisata atau bidang lain," tambah Budyarto.

sumur

matabelo