lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia, 13 Februari 1962; umur 54 tahun merupakan rektor Universitas Gadjah Mada yang ke 14. Sebelumnya ia menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Pada tahun 2009 silam, ia mendapat kepercayaan KPU untuk menjadi salah satu pemandu Debat Calon Presiden 2009.
Pendidikan :
S1(Drs.) Ilmu Pemerintahan,Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM,1985
S2, M.Soc.Sc. in Development Administration, Birmingham University, UK, 1990.
S3, Ph.D. in Political Science, Flinders University, Australia, 1997.
Professor in Political Science, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Desember 2008

Pengalaman profesional:
Dean of Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. (2008-2012).
Moderator for Final Presidential Debate, in Indonesia, held by Commission of General Election and broadcasted by all national TV station in Indonesia, July 2009.
Lecturer at Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. (1986-now).
Chief Manager of Postgraduate Program on Local Politics and Regional Autonomy, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia (2003-2008).
Vice Dean for Academic Affairs, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia (2001-2004).
Member of Expert Team for Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia.
Member of Academic Board for the cooperation between Universitas Gadjah Mada and Agder University College, Kristiansen, Norway (1998-2003).
Indonesian Counterpart for the cooperation between Universitas Gadjah Mada and National University of Singapore and some other Universities in Asia and Australia (2001-2008).
Manager for the cooperation between Postgraduate Program on Local Politics and Regional Autonomy Universitas Gadjah Mada and the Department of Asian Studies, Flinders University of South Australia (2003).
Indonesian Counterpart for the cooperation between Institute Development Studies, Brighton, UK; Madras Institute of Development Studies, Chennai, India; Lahore University of Management Science, Pakistan, and Universitas Gadjah Mada, Indonesia (2004-2006).
Manager for the cooperation between the Faculty of Social and Political Science Universitas Gadjah Mada with the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Carribean Studies/ the Koninklijk Instituut voor Taal, Land, en Volkenkunde (KITLV, Leiden) (2007-2011).
Permanent Indonesian Counterpart for Asia Barometer, Tokyo University and Chuo University, Japan. (2004-2009)
Board for the cooperation between Center for East and South East Asian Sosial Studies (CESSAS) Universitas Gadjah Mada with Oslo University, Norway and Colombo University, Sri Lanka (2007-2009)

Keanggotaan organisasi:
2006-2007: Member of Expert Team on the Division of Law, Social-Politic, and Regional Autonomy, the Ministry of Home Affairs, Republic Indonesia.
2007-2009: Member of Expert Team the Conception of Implementation Regional Government, The Ministry of Home Affairs, Republic Indonesia
2007-2009: Member of The Council of Consideration of Regional Autonomy, The Ministry of Home Affairs, Republic Indonesia
2010-2012: Member of The Council of Consideration of Regional Autonomy, The Ministry of Home Affairs, Republic Indonesia

Andrinof A Chaniago merupakan pria kelahiran Padang, 3 November 1962. Saat ini, ia bekerja sebagai dosen di FISIP UI. Ia mengajar di tiga program sekaligus; S1, S2 dan Sarjana Eksistensi. Selain itu, ia merupakan Senior Fellow di The Habibie Center. Pada tahun 1999, ia bersama rekan-rekannya mendirikan Center for Indonesian Regional dan Urban Studies atau CIRUS. Di tahun 2008, ia mendirikan CIRUS Surveyors Group (CSG). Di sini, ia menjabat sebagai direktur eksekutif.

Ia juga aktif dalam organisasi sosial non profit seperti Anggota Dewan Redaksi Jurnal Galang. Jurnal ini mengupas pemikiran tentang penggalangan dana sosial. Selain itu, ia juga sempat menjadi Ketua III Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Ia menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia untuk program S1-nya. Kemudian ia melanjutkan ke Program Master Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi di universitas yang sama, Universitas Indonesia. Ia juga sempat kuliah di Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan.

Ia juga aktif berkarya sebagai penulis. Ia menulis buku yang berjudul Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik Akar Krisis Indonesia di tahun 2001. Selain itu, ia juga membuat tulisan di berbagai jurnal serta media massa.

Ia menikah dengan Ir. Yultifani dan memiliki seorang anak yang bernama Auzi Amazia Domasti. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota tim Visi Indonesia 2033. Tujuan sederhana dari tim ini adalah supaya pembangunan yang ada harus sejalan dengan konsekuensi dari kondisi yang ada dan bisa mewujudkan pertumbuhan dalam hal kesejahteraan masyarakat. Tim ini beranggotakan empat orang yang sama-sama memiliki keahlian yang mumpuni, yaitu Andrinof A Chaniago, Ahmad erani Yustika, Mohammad Jehansyah Siregar, dan Tata Mustasya.

PENDIDIKAN
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Program Master Perencanaan dan Kebijakan Publik, FE, UI
Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan
S3 di Pasca Sarjana Ilmu Filsafat UI

KARIR
Dosen
Research Fellow di The Habibie Center
Direktur Eksekutif CIRUS Surveyors Group
Penulis

(lahir di Pangandaran, 15 Januari 1965; umur 49 tahun) adalah seorang Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 yang juga pengusaha pemilik dan Presdir PT ASI Pudjiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Hingga awal tahun 2012, Susi Air memiliki 32 pesawat dengan berbagai tipe seperti Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC-06 Porter dan 3 Piaggio P180 Avanti. Susi Air mempekerjakan 180 pilot, dengan 175 di antaranya merupakan pilot asing. Tahun 2012 Susi Air menerima pendapatan Rp300 miliar dan melayani 200 penerbangan perintis.

Karier
Ayah dan ibunya Susi Pudjiastuti yaitu Haji Ahmad Karlan dan Hajjah Suwuh Lasminah berasal dari Jawa Tengah yang sudah lima generasi lahir dan hidup di Pangandaran. Keluarganya adalah saudagar sapi dan kerbau, yang membawa ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Kakek buyutnya Haji Ireng dikenal sebagai tuan tanah. Susi hanya memiliki ijazah SMP. Setamat SMP ia sempat melanjutkan pendidikan ke SMA. Namun, di kelas II SMAN Yogyakarta dia berhenti sekolah karena dikeluarkan dari sekolah lantaran keaktifannya dalam gerakan Golput. Setelah tidak lagi bersekolah, dengan modal Rp750 ribu hasil menjual perhiasan, pada 1983 Susi mengawali profesi sebagai pengepul ikan di Pangandaran. Bisnisnya terus berkembang, dan pada 1996 Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pudjiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster dengan merek “Susi Brand”. Ketika bisnis pengolahan ikannya meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika, Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut lobster, ikan, dan hasil laut lain kepada pembeli dalam keadaan masih segar.

Didukung suaminya, Christian von Strombeck, seorang Jerman yang lama bekerja sebagai mekanik pesawat dan pilot di Indonesia, pada 2004 Susi memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga Rp20 Miliar menggunakan pinjaman bank. Melalui PT ASI Pudjiastuti Aviation yang ia dirikan kemudian, satu-satunya pesawat yang ia miliki itu ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di berbagai pantai di Indonesia ke pasar Jakarta dan Jepang. Call sign yang digunakan Cessna itu adalah Susi Air. Dua hari setelah gempa tektonik dan tsunami Aceh melanda Aceh dan pantai barat Sumatera pada 26 Desember 2004, Cessna Susi adalah pesawat pertama yang berhasil mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan kepada para korban yang berada di daerah terisolasi. Peristiwa itu mengubah arah bisnis Susi. Di saat bisnis perikanan mulai merosot, Susi menyewakan pesawatnya itu yang semula digunakan untuk mengangkut hasil laut untuk misi kemanusiaan. Selama tiga tahun berjalan, maka perusahaan penerbangan ini semakin berkembang hingga memiliki 14 pesawat, ada 4 di Papua, 4 pesawat di Balikpapan, Jawa dan Sumatera. Perusahaannya memiliki 10 pesawat Cessna Grand Caravan, 2 pesawat Pilatus Porter, 1 pesawat Diamond star dan 1 buah pesawat Diamond Twin star. Sekarang Susi Air memiliki 45 pesawat terbang beragam jenis.

Susi menerima banyak penghargaan antara lain Pelopor Wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004, Young Entrepreneur of the Year dari Ernst and Young Indonesia tahun 2005, serta Primaniyarta Award for Best Small & Medium Enterprise Exporter 2005 dari Presiden Republik Indonesia. Tahun 2006, ia menerima Metro TV Award for Economics, Inspiring Woman 2005 dan Eagle Award 2006 dari Metro TV, Indonesia Berprestasi Award dari PT Exelcomindo dan Sofyan Ilyas Award dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009. Pada tahun 2008, ia mengembangkan bisnis aviasinya dengan membuka sekolah pilot Susi Flying School melalui PT ASI Pudjiastuti Flying School. Pada Minggu, 26 Oktober 2014, dalam pengumuman Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK Ibu Susi Pudjiastuti ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sudirman Said (lahir di Brebes, 16 April 1963), adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terpilih untuk Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia dikenal sebagai tokoh anti korupsi, pekerja rehabilitasi kawasan bencana, serta eksekutif di industri minyak dan gas serta direktur utama perusahaan senjata nasional.

Pendidikan
Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1990)

Sudirman Said menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1990. Ia kini juga aktif dalam ikatan alumni sekolah tinggi ini. Ia dipilih sebagai Ketua Umum Ikanas Keuangan-STAN untuk periode 2013-2016.[1]

Master Bidang Administrasi Bisnis dari George Washington University, Washington, DC, Amerika Serikat (1994)

Karier
Aktivis Anti Korupsi (Pendiri dan Ketua Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia)

Kiprah Sudirman di bidang pemberantasan korupsi ia wujudkan dengan mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Bersama beberapa aktivis anti korupsi lainnya seperti Erry Riana (Mantan Pimpinan KPK), Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4). Sri Mulyani (Mantan Menteri Keuangan), dan beberapa tokoh lainnya.[2]

Sudirman bersama MTI mendukung percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mendorong penyelesaian beberapa kasus rasuah. Beberapa kasus yang pernah didorong untuk diselesaikan oleh Sudirman MTI antara lain:

Mendirikan Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)

Salah satu usaha yang dilakukan Sudirman untuk mendukung gerakan anti korupsi adalah dengan menciptakan dunia usaha yang sehat. Bersama beberapa pegiat anti rasuah, Sudirman membentuk IICG. Didirikan pada 2 Juni 2000 IICG lahir untuk memasyarakatkan konsep, praktik, dan manfaat Good Corporate Governance (GCG) kepada dunia usaha. IICG merupakan salah satu peran masyarakat sipil untuk mendorong terciptanya dunia usaha Indonesia yang terpercaya, etis, dan bermartabat. Organisasi independen ini juga mendorong dan membantu perusahaan-perusahaan dalam menerapkan konsep Tata Kelola (Corporate Governance). Sudirman mendirikan IICG bersama Erry Riyana, Kuntoro Mangkusubroto, Mar’ie Muhammad, dan beberapa tokoh lainnya.

Transparansi Anggota Kabinet

Pada tahun 2001 saat menjabat menjadi Ketua MTI Sudirman mendorong agar menteri yang terpilih dapat melepaskan jabatannya di parpol dan keterlibatannya dalam dunia usaha. Menurut Sudirman jabatan di partai politik dan keterlibatan dalam bisnis sangat mempengaruhi kredibilitas menteri bersangkutan. Pernyataan ini diungkapkan Sudirman dalam perayaan ulang tahun ke 3 MTI yang berdekatan dengan pembentuka Kabinet Gotong Royong.[4]

Korupsi Penyelewengan Dana Pemilu oleh Anggota KPU

Sudirman bersama Todung Mulya Lubis (aktivis anti korupsi) dan Imam B Prasodjo (sosiolog) mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyampaikan hasil audit terkait dugaan korupsi oleh KPU pada Pemilu 2004. Sudirman yang merupakan Ketua Badan Pelaksana MTI, bersama Todung dan Imam mendorong agar Ketua BPK dapat menemui Ketua KPK untuk mempercepat penyelesaian kasus korupsi terkait penyelewengan dana Pemilu.[5]

Penyelesaian Kasus Bibit Chandra (Cicak versus Buaya)

Sudirman bersama Rhenald Kasali dan Bambang Harimurti selaku pendiri MTI mendorong agar dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak dikriminalisasi. Sudirman menilai kasus kriminalisasi Bibit dan Chandra adalah kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penanggung Jawab Sementara Rektor Universitasi Paramadina

Kecemerlangan Sudirman di dunia pergerakan anti korupsi juga diapresiasi oleh dunia akademis. Saat Alm. Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang saat itu menjabat Rektor Universitas Paramadina sedang sakit-sakitan, Sudirman ditunjuk untuk menjadi Penanggung Jawab Sementara (Pjs) Rektor Universitas Paramadina.

Sudirman kemudian mendapat amanah menjadi Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh yang membuatnya harus meninggalkan Kampus Paramadina. Ia kemudian digantikan sesame pejabat rektor sementara yakni M. Sohibul Iman.
Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias

Bencana gempa bumi dan tsunami yang mendera Aceh pada Desember 2004 membuat pemerintah harus segera merehabilitasi daerah paling barat Indonesia tersebut. Upaya merehabilitasi ini diwujudkan dengan Keputusan Presiden Nomor 63/M tahun 2005. Dalam keputusan tersebut Sudirman Said ditunjuk sebagai Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Hubungan Kelembagaan. Ia bekerja di bawah Kepala Badan Pelaksana yakni Kuntoro Mangkusubroto.

Badan Pelaksana ini mengemban beberapa tugas utama yakni mengelola dana yang mengalir dari kas negara dan berbagai lembaga serta negara donor, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembangunan sarana-sarana publik.

Terhitung ada 120 lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, 430 LSM lokal, belasan lembaga donor bilateral dan multilateral yang bekerjasama. Hasil kerja nyata BRR sampai pertengahan 2007 yakni membangun 30 ribu unit rumah.[9]

Sudirman juga mendorong transparansi BRR kepada publik. Untuk mencegah korupsi, Sudirman bersama BRR menerapkan kebijakan single income yakni transparansi pengelolaan anggaran, publikasi laporan keuangan dan akuntabilitas dan pengauditan secara rutin oleh pemerintah dan Satuan Pengawas Internal BRR. BRR juga membentu Satuan Anti Korupsi (SAK) yang bertugas mendidik semua pemangku kepentingan di Aceh dan Nias pasca Tsunami. Sudirman menjelaskan bahwa BRR telah membatalkan tender proyek bermasalah senilai 157 milliar.
Staf Ahli Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Sudirman Said aktif dalam transformasi PT Pertamina (Persero) dengan tugas melakukan pembenahan fungsi sekretaris perusahaan (2008) dan Suplly Chain Management (2008-2009).[11]

Sudirman menjadi Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia menggantikan Sony Soemarsono pada Maret 2013 di bawah pimpinan Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno. [12] Ia kemudian menjadi Deputi Direktur Integrated Supplay Chain (ISC) untuk mengatasi mafia impor BBM.[13] Pada 20 Maret 2009 Sudirman tidak lagi menjabat menjadi Deputi Direktur ISC.[14] Pasca jabatan tersebut, Sudirman kemudian dipercaya sebagai koordinator Restrukturisasi Aset dan Anak Usaha Pertamina.[15]
Direktur Human Capital PT Petrosea Tbk
Group Chief of Human Capital and Corporate Services PT Indika Energy Tbk
Wakil Direktur Utama PT Petrosea

Pada Mei 2013 Sudirman Said dipercaya sebagai Wakil Presiden Direktur PT Petrosea mendampingi Eddy Junaedy yang diangkat menjadi Presiden Direktur.

PT Petrosea sendiri adalah salah satu perusahaan pertambangan di bawah kelompok Indika Energy Group. Sudirman kemudian melepaskan jabatan ini setelah ditunjuk oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk menjadi direktur utama PT Pindad.
Executive Director APEC CEO Summit 2013

Keberhasilan Sudirman Said dalam sektor privat dan publik membuatnya dipercaya menjadi Executive Director APEC CEO Summit 2013. Dalam acara tingkat internasional yang berlangsung pada 1-8 Oktober 2013 di Bali ini hadir 21 kepala negara anggota APEC serta 1200 CEO seluruh dunia dengan 200 di antaranya berasal dari Indonesia.[18]

Sebagai Executive Director, Sudirman mendorong APEC CEO Summit untuk menjembatani kepentingan bisnis pemerintah dan swasta. Pertemuan para CEO ini menghasilkan rekomendasi bagi 21 pemimpin ekonomi APEC seperti dalam hal memobilisasi dana dari sektor swasta ke sektor publik. Agenda pertemuan CEO ini juga untuk menggenjot usaha kecil menengah (UKM) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik.

Direktur Utama PT Pindad
Setelah malang melintang di gerakan anti korupsi dan bisnis, Sudirman Said dipercaya menjadi Direktur Utama PT Pindad (Persero) sebuah perusahaan negara bidang persenjataan. Sudirman menggantikan posisi Tri Hardjojo yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pindad. Sudirman mulai menjabat menjadi direktur utama perusahaan negara ini pada 4 Juni 2014 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK – 118/MBU/2014.

Di awal masa jabatannya, Sudirman langsung melakukan beragam inovasi untuk perusahaan yang memiliki sekitar 3000-an karyawan ini. Inovasi yang ia lakukan yakni menjalin kerjasama dengan dengan pebisnis senjata internasional. Hal ini ia lakukan sebagai upaya untuk mempercepat alih teknologi sekaligus mengadopsi disiplin kerja dan budaya perusahaan asing.

Kerjasama dengan pebisnis senjata internasional ia lakukan dengan meneken memorandum kesepahaman dengan Rheinmetall Denel Munition (RDM) di Pretoria, Afrika Selatan pada pertengahan September 2014. Ia juga sedang menyiapkan pabrik turret (persenjataan di atas tank) di Bandung bekerjasama dengan Belgia.

Selain membuka kerjasama dengan pihak asing untuk alih teknologi dan budaya perusahaan, Sudirman juga berusaha memberantas calo persenjataan yang merugikan negara. Hal itu ia wujudkan dengan membuat PIndad mampu menyediakan data pembanding Menurutnya para calo senjata mendapat keuntungan karena informasi yang asimetris. Sudirman mendorong agar Pindad juga dapat memiliki informasi spesifik mengenai sebuah senjata agar calo tidak bisa menaruh harga sembarangan untuk sebuah senjata.