TEMPO.CO , Jakarta - Anggota Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengatakan
Presiden Joko Widodo dikelilingi oleh tokoh
yang diduga melakukan pelanggaran HAM.
Bahkan beberapa diantaranya masuk menjadi
kandidat calon menteri. Salah satu yang
menurut dia tak layak masuk dalam jajaran
kabinet adalah Wiranto. Wiranto merupakan
mantan Panglima ABRI dan menjabat sebagai
Ketua Umum partai Hanura.
"Wiranto diduga terlibat dalam kasus
pelanggaran HAM tahun 1998," kata Natalius,
saat dihubungi, Sabtu 25 Oktober 2014. Menurut
dia, pelanggaran yang dilakukan oleh Wiranto
sama dengan Prabowo Subianto. Wiranto, kata
dia, sudah pernah dipanggil Komnas HAM
terkait hal itu namun tak datang.
Jika orang-orang tersebut masuk dalam
kabinet Jokowi, maka citra masyarakat
Indonesia akan tercoreng di dunia
internasional. "Ini demi NKRI, jangan sampai
pengambil keputusan merupakan orang yang
diduga melakukan pelanggaran HAM," kata
dia. Apalagi, Indonesia sudah menjadi anggota
dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB).
Natalius menyayangkan tak dilibatkannya
Komnas HAM dalam pembentukan kabinet
Jokowi. Komisi, kata dia, sudah pernah
mengirimkan surat terkait hal itu namun tak
ada tanggapan. Komas HAM juga berencana
untuk terus mendorong presiden agar
membentuk pengadilan HAM Ad Hoc.
Wiranto dan Ryamizard Ryacudu dikabarkan
menjadi salah satu pembantu Presiden Jokowi
selama lima tahun ke depan. Wiranto digadang
menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum,
dan Keamanan. Adapun Ryamizard diduga
akan menjabat Menteri Pertahanan. Selain
dua nama tersebut, nama mantan Wakil
Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Asad
Said Ali juga belakangan dikabarkan masuk
dalam bursa calon menteri.
Mengenai dua nama calon menteri lain, yaitu
Ryamizard Ryacudu dan Asad Ali, Natalius
mengatakan bahwa keduanya memang taka
ada catatan khusus dari Komnas HAM. Namun
kedua nama tersebut juga dianggap kurang
layak masuk dalam pemerintahan karena saat
menjabat, ada beberapa pelanggaran HAM
yang belum terselesaikan hingga kini. "Memang
dugaan keterlibatan langsung belum ada,
namun saat itu mereka masih menjabat sebagai
penyelenggara negara, jadi tak layak."
------------------------
[URL="http://m.tempo.co/read/news/2014/10/26/078617042/Komnas-HAM-Jokowi-Dikelilingi-Terduga-Pelanggar-HAM "]sumber[/URL]
------------------------
nah loo