JAKARTA - Presiden Jokowi batal mengumumkan susunan kabinetnya malam ini. Penundaan dilakukan lantaran menunggu masukan untuk menghasilkan keputusan yang tepat.

"Dalam hal ini sebagai Presiden yang taat sepenuhnya pada undang-undang, dimana sesuai dengan undang-undang kementerian negara, telah dikirimkan surat pada ketua DPR RI. Perlunya pertimbangan penggabungan atau pemisahan kementerian negara yang sesuai dengan undang-undang tersebut, pertimbangan dari DPR sangat diperlukan," kata Wakil Sekjen PDI Perjuangan yang juga mantan deputi tim Rumah Transisi Hasto Kristianto di depan kediaman Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2014) malam.

Sehingga, sambungnya, demi memenuhi undang-undang tersebut, maka seluruh tahapan harus dilakukan sesuai dengan komitmen membangun pemerintahan bersih. "Dimulai dari seluruh kabinet yang efektif dan bebas persoalan berkaitan korupsi," imbuhnya.
Selain menunggu pertimbangan DPR, kata Hasto, sebagai Presiden, Jokowi juga mempertimbangan sejumlah nama yang telah dilakukan pengecekan oleh PPATK dan KPK.
"Seluruh menteri dipastikan melaksanakan visi-misi presiden, maka pendalaman yang matang diperlukan sebelum diumumkan," tandasnya.

Sekedar diketahui, pengumuman nama-nama menteri sebelumnya dikabarkan dilakukan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, agenda ini batal dilaksanakan.