Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menyodorkan nama-nama calon menteri ke KPK dan PPATK untuk dikaji integritasnya. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan maksud Jokowi tersebut.

"Calon menteri kan hak Presiden. Tidak perlu menunggu KPK lah seharusnya. Itu hak prerogatif Presiden," ucap Fadlidi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2014).

Waketum Gerindra ini pun menyebut hal itu dapat merusak sistem ketatanegaraan. Sehingga hal itu tak diperlukan.

Padahal kabarnya KPK sangat membantu memberikan rekomendasi untuk Jokowi. Di antara nama-nama yang beredar pun ada yang tak direkomendasikan oleh KPK.

Berikut nama-nama calon menteri yang beredar:

- Eva Sundari
- Anies Baswedan
- Muhaimin Iskandar
- Komjen Pol Budi Gunawan
- Hamid Awaluddin
- Irjen Pol Syafrudin
- Tjahjo Kumolo
- Pramono Anung
- Puan Maharani
- Yunus Husein
- Hasto Krisyanto
- Mas Achmad Santosa
- Darmin Nasution
- RJ Lino
- Dr. Anwar‎
- Ignasius Jonan
- Luhut Panjaitan
- Yuddy Chrisnandi
- Marwan Jafar
- Rusdi Kirana
- Jimmly Asshiddiqie
- Pratikno
- Ferry Mursyidan Baldan
- Jhonny Darmawan
- Sudhamek
- Siti Nurbaya
- Wiranto
- M Yusuf


http://news.detik.com/read/2014/10/2...ntukan-menteri

ternyata Zonk