Githa Farahdina - 20 Oktober 2014 17:02 wib
Metrotvnews.com, Jakarta: Kebijakan Presiden Joko Widodo mulai menuai kritik dari Koalisi Merah Putih (KMP). Misalnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang tidak sepakat terkait pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemilihan menteri.
Menurut Wakil Ketua DPR ini, KPK adalah lembaga antikorupsi yang tak ada sangkut pautnya dengan pemilihan menteri.
Jokowi menyerahkan nama-nama menteri ke KPK dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk penelusuran jejak rekam. Menurut Fadli, KPK tidak perlu dicampuradukan dengan pemerintahan."Jadi sebetulnya tidak ada perlu dikirim-kirim ke KPK. Itu akan menjadi masalah ketatanegaraan.
Siapa yang berkuasa? Kalau ada masalah baru nanti disampaikan, misalnya ada keterlibatan misalnya dugaan masalah korupsi," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014).
Menteri yang duduk di kabinet, kata Fadli merupakan hak preogatif presiden. Fadli juga tak sepakat jika penyerahan nama calon menteri ke KPK atas alasan transparansi."Loh kalau transparansi ya diumumkan kalau begitu. Ya tapi jangan menimbulkan masalah siapa sih sebetulnya yang menentukan menteri itu. Presiden atau KPK?," tutupnya. 

sumber : http://m.metrotvnews.com/read/2014/10/20/307652