Pada tahun 1930, populasi Tionghoa di Indonesia sekitar 1,2 juta atau 2%. Namun, etnis Tionghoa di negeri gemah ripah loh jinawi ini, sesuai data 2012, menjadi 12 juta orang atau 5% dari total populasi Indonesia. Peningkatan yang luar biasa besar, yakni 10 kali lipat dalam kurun waktu 80 tahun. Kontrol negara yang lemah terhadap migrasi etnis Tionghoa ke nusantara dan kekuatan uang serta pembentukan opini melalui penguasaan media massa membuat pribumi makin terpuruk.

Fakta yang tidak terbantahkan adalah kendati minoritas, etnis Tionghoa ternyata mampu mengendalikan 90% ekonomi RI. Ironis dan tragis nasib pribumi di negeri sendiri. Lebih ironis lagi, setiap upaya penyadaran tentang kebenaran tersebut, publik, tak terkecuali para pribumi sendiri, senantiasa berteriak lantang soal diskriminasi dan rasis.

Padahal, itu fakta yang menjelaskan siapa yang berlaku diskriminasi atau didiskriminasi, siapa yang rasis dan siapa yang dirasisi.
Mengutip pernyataan Bustanil Arifin, pada Pasific Business Forum 1997, etnis Tionghoa mengendalikan 90% perusahaan kecil & menengah di Indonesia. Pada 1997 populasi etnis Tionghoa yang hanya 5% dari total populasi penduduk Indonesia mampu mengendalikan lebih 75% ekonomi nusantara. Penguasaan & pengendalian ekonomi etnis Tionghoa pada 2014 diprediksi melebihi 90% ekonomi Indonesia.

Hegemoni dan dominasi ekonomi Indonesia mudah diperoleh etnis Tionghoa berkat penerapan sistem ekonomi pasar bebas & liberal. Sistem ekonomi persaingan bebas tersebut nyaris mengarah ke persaingan bebas sempurna (free fight competition) yang diterapkan Pemerintah Indonesia. KKN di kalangan pejabat pemerintah dan aparat hukum kian menghancurkan kehidupan ekonomi pribumi.
Bukti nyata penguasaan/pengendalian etnis Tionghoaatas ekonomi nampak dari mayoritas kaum minoritas itu yang menjadi orang terkaya Indonesia. Dalam catatan Forbes pada 2013, daftar orang terkaya Indonesia sejak 1998 – 2013, 90% dari 10, 100 atau 1.000 orang terkaya Indonesia adalah etnis Tionghoa.

Indonesia menjadi surga bagi etnis Tionghoa dan kini melalui bantuan RRC, AS dan China Connection, mereka yang minoritas tersebut ingin menguasai Republik Indonesia secara total. Hegemoni ekonomi sudah di tangan, kini kekuasaan politik yang menjadi incaran dan tak boleh terlewatkan pada pilpres kali ini.

Tahun 2012, warga DKI Jakarta dengan segala tipu daya berhasil mendudukan Ahok mantan Bupati Belitung Timur menjadi Wagub DKI mendapingi Joko Widodo. Padahal, status Ahok adalah tersangka kasus korupsi di Polda Bangka Belitung.
Dan pada 2014, warga Jakarta dan Indonesia tanpa sadar juga mendukung Ahok alias Basuki Indra kriminal di Beltim jadi Gubernur DKI Jakarta. Kini, ibukota pun sudah dikuasai Tionghoa secara ekonomi dan politis.

Tragisnya, 10% pribumi yang tercatat daftar orang Indonesia terkaya tersebut umumnya pengusaha pribumi yang menjadi boneka. Mereka hanya menjalankan bisnis dari modal para etnis Tionghoa. Ambil contoh Chairul Tandjung. Pribumi terkaya Indonesia itu tak lebih sekadar ‘pemain’ bisnis Salim Grup) atau Sandiaga Uno (Williem Suryadjaja/mantan pemilik Astra Grup).

Mereka hanyalah proxy atau orang upahan yang diberi nol koma sekian persen saham dengan syarat namanya dicantumkan sebagai pemilik kerajaan bisnis. Sejatinya, kaum pribumi asli yang masuk dalam daftar orang terkaya Indonesia itu tidak lebih dari 2%.

Dengan fakta-fakta tersebut, siapa sesungguhnya yang rasis dan diskriminatif di negeri ini? Pribumi atau Tionghoa? Kaum mayoritas pribumi selalu jadi korban, tapi tidak mampu melawan karena kalah uang/kuasa. Kondisi pribumi dan Tionghoa di Indonesia sejatinya representasi penguasaan minoritas di atas kekuasaan mayoritas.


sumber
http://forum.detik.com/diskriminasi-...-t1047607.html