Merdeka.com - Kecaman
kembali mengalir terkait
serah terima jabatan dan
rencana upacara militer
penyambutan Joko Widodo
sebagai presiden oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono setelah
pelantikan 20 Oktober
2014. Rencana SBY tersebut
dianggap lebay dan
berlebihan ketika dia telah tidak menjadi presiden. "Ini lebay juga, begitu dilantikkan
sudah habis jabatan SBY. Enggak
usah lagi pakai seremonial pakai
pelepasan, udahlah, enggak usah
terlampau lebay-lebay," kata
Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo
kepada wartawan di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta,
Kamis (16/10).
Bambang menyoroti anggaran
yang digunakan oleh SBY terkait serah terima jabatan dan
upacara militer setelah Jokowi
dilantik di MPR. "Inikan juga pakai
anggaran negara juga,
mengerahkan mungkin 5 kali
lipat, anggaran negara juga. Pendukung boleh bilang anggaran
ini anggaran dari relawan tapi
memang bayar keamanan?
Enggak kan? Yang harusnya
budget-nya satu kekuatan jadi 5
kekuatan," jelasnya. Dia menegaskan, saat Jokowi
mengambil sumpah di MPR maka
otomatis Jokowi telah resmi
menjadi presiden. Kemudian SBY
menjadi warga sipil biasa dan
tidak berhak atas penggunaan anggaran negara.
Sementara Ketua DPP Partai
Golkar Mahyudin menilai upacara
militer penyambutan Joko Widodo
oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono setelah pelantikan presiden Jokowi tidaklah tepat.
Idealnya, jelas Mahyudin,
Presiden SBY mengantarkan
Jokowi ke MPR untuk dilantik dan
kemudian usai pelantikan Jokowi
mengantarkan SBY ke Cikeas. "Yang benar SBY diantar Jokowi
pulang ke Cikeas. Tapi saya
terserah mereka yang
melakukan itu," kata Mahyudin

Sumber