#1# Tidak akan melakukan segala tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pelayanan publik yang dilakukan PJB. Tindakan tersebut meliputi korupsi, nepotisme, gratifikasi, mark-up, pemberian hadiah, konflik kepentingan dan pemerasan.

#2# Menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan berpegang pada prinsip transparansi dan efisiensi dalam penggunaan aset negara.

#3# Menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan mengikuti proses legal formal juga menekankan pada prinsip efisiensi.