Kanalsemarang.com, SEMARANG-Partai Keadilan Sejahtera menerima Rp1 miliar atas dukungan yang diberikan terhadap terdakwa korupsi dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar Rina Iriani saat mencalonkan diri sebagai bupati setempat periode 2008-2012.

Hal tersebut diungkapkan tiga politikus PKS yang dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang seperti dikutip Antara, Selasa (14/10/2014).

Saksi Sri Hartono yang pada tahun 2008 lalu menjabat sebagai Ketua PKS Kabupaten Karanganyar membenarkan tentang adanya bantuan dana sebesar Rp1 miliar terkait dengan pencalonan Rina Iriani dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun itu.

“Dananya diberikan bertahap, tidak tahu uang itu berasal dari mana,” kata anggota DPRD Kabupaten Karanganyar itu.

Ia menuturkan dana sebesar Rp400 juta diberikan sebelum pemilihan oleh adik Rina Iriani yang bernama Sapto Nugroho.

Dalam dukungan yang diberikan PKS terhadap Rina Iriani untuk maju di periode keduanya itu, terdapat kontrak politik yang ditandatangani.

Namun, lanjut dia, kontrak politik tersebut tidak membahas “mahar” Rp1 miliar yang akan diberikan kepada PKS.

Pernyataan serupa disampaikan pengurus Dewan Pimpinan PKS Wilayah Jawa Tengah Madi Mulyana.

Menurut dia, dana yang merupakan konsekuensi dari dukungan PKS terhadap Rina tidak langsung diberikan seutuhnya sebelum pemilihan.

Ia menjelaskan uang sebesar Rp400 juta diberikan sebelum pemilihan dan Rp600 juta sisanya sesudah Rina dilantik menjadi bupati.

Mantan anggota DPRD Jawa Tengah itu mengaku menagih langsung kekurangan uang Rp600 juta kepada Rina Iriani usai dilantik.

“Sebelum dibayar sempat empat kali bertemu, berkali-kali komunikasi lewat SMS,” katanya.

Meski mendapat bantuan dana yang dipergunakan untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan bupati, Madi juga tidak mengetahui dari mana sumber uang tersebut.

Sementara itu, Rina Iriani dalam tanggapannya atas pernyataan para saksi itu menyatakan tidak mengetahui perihal penyerahan uang “mahar” tersebut.

“Saya hanya sekali ke kantor PKS saat penandatanganan kontrak politik,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Dwiarso Budi tersebut.

sumber

Saksi Sebut KSU Sejahtera Keluar Duit untuk Pencalonan Rina Iriani

Kanalsemarang.com, SEMARANG – Pencalonan diri mantan Bupati Rina Iriani untuk periode kedua sebagai Bupati Karanganyar diduga dibiayai dengan dana yang berasal dari Koperasi Serba Usaha Sejahtera Karanganyar.

Hal tersebut diungkapkan Ardiansyah, mantan ajudan Rina Iriani yang ditugaskan untuk mendampingi mantan suaminya Toni Haryono, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa (30/9/2014).

Saksi Ardiansyah membenarkan sejumlah pengeluaran uang dari KSU Sejahtera atas perintah Toni Hariyono yang diperuntukkan bagi pencalonan Rina Iriani sebagai bupati untuk periode kedua.

KSU Sejahtera sendiri merupakan Lembaga Keuangan Non-bank yang ditunjuk untuk menyalurkan dana subsidi perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp35 miliar.

“Jumlah uang dari koperasi semakin besar saat mendekati pilkada,” kata Ardiansyah seperti dikutip Antara.

Beberapa kucuran dana terkait pencalonan Rina di antaranya biaya untuk mengurus berkas pencalonan Rina sebesar Rp5,2 juta, biaya tim sukses Rina Iriani sebesar Rp75,3 juta Menurut dia, pengurusan berkas pencalonan itu dilakukan di Jakarta dan Semarang.

Saksi sendiri juga mengaku pernah menyerahkan uang Rp20 juta secara langsung kepada Rina yang berasal dari KSU Sejahtera.

“Tapi saya tidak tahu uang tersebut untuk keperluan apa,” katanya.

Dalam kesaksiannya, Ardiansyah juga mengungkapkan istilah Bantuan Langsung Masyarakat yang bersumber dari keuangan koperasi.

Pencairan BLM tersebut, lanjut dia, juga atas perintah mantan suami Rina Iriani.

Saksi lain dalam persidangan tersebut, Sri Sugani menyatakan terdapat kantor di kompleks rumah dinas Bupati Karanganyar yang dipakai oleh KSU Sejahtera.

“Ada ruangan di bagian belakang rumah dinas yang sering dipakai oleh pengurus koperasi, tapi tidak ada papan namanya,” katanya.

sumber

ini pasti hasil plintiran berita dari wartawan yang benci ama PKS sehingga biaya mahar disebut jadi korupsi

jadi harap menunggu berita resmi dari Payungan untuk yang lebih valid nya ya?