- Beranda
- Berita dan Politik
Puan Dinilai Gagal & Lelet shg Kalah 5:0, Jokowi Diminta Ambil Alih Posisinya di PDIP
...
TS
yantique
Puan Dinilai Gagal & Lelet shg Kalah 5:0, Jokowi Diminta Ambil Alih Posisinya di PDIP
Puan Gagal, Waktunya Jokowi Jadi Panglima Lobi
Minggu, 12-10-2014 20:25
Jakarta, Aktual.co — Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo mengambilalih peran Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani dalam melakukan komunikasi politik di parlemen.
Khususnya komunikasi politik atau lobi-lobi politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ke Koalisi Merah Putih (KMP).
Dodi menyarankan demikian sehubungan dengan kekalahan beruntun yang diderita KIH di parlemen. Paling gres adalah kekalahan KIH dalam pemilihan pimpinan MPR. KMP yang mengusung Zulfikli Hasan sebagai Ketua MPR melenggang mulus mengalahkan Oesman Sapta Odang yang didorong KIH.
Dalam pemungutan suara tersebut terdapat 678 suara dari total 680 anggota MPR yang tercatat hadir. Paket A yang diusung KIH mendapat 330 suara, sedangkan paket B yang diusung KMP mendapat 347 suara.
Sebagai panglima lobi, Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani, bahkan bisa dikatakan gagal sehingga menelan kekalahan terus-menerus.
"Di sana (parlemen), tingkat kesuksesan lobi dan negosiasi memang sebagian akan tergantung pada Puan Maharani sebagai pimpinan fraksi. Bisa jadi Puan menyumbang kegagalan (lobi)," kata Dodi di Jakarta, Minggu (12/10).
Menurutnya, Jokowi mempunyai kemampuan lobi yang cukup baik. Permasalahan pedagang kaki lima di Solo yang pelik nyatanya berhasil diselesaikan Jokowi dengan baik. Terakhir, jelang pelantikannya 20 Oktober, Jokowi juga memperlihatkan kemampuannya dengan menggelar pertemuan dengan Ketua DPR, MPR dan DPR.
"Untuk pimpinan lembaga tinggi atau tertinggi negara seperti DPR dan MPR tentu mereka berdua perlu untuk turun langsung. Dan itu bisa dilakukan Jokowi dengan baik," kata dia.
Ke depan, untuk urusan krusial dan genting alangkah lebih baik apabila diserahkan ke Jokowi. Bukan lagi Puan yang belum matang sebagai politisi. Kemampuan Jokowi yang lebih soft menjadi nilai lebih karena bisa diterima dengan baik.
"Ada urusan yang bersifat personal, misalnya Mega-SBY. Jika untuk isu itu tentu Megawati tak bisa ditinggalkan. Dengan kata lain, kejelian melihat isu menjadi penting untuk menentukan siapa yang harus jadi panglima lobi dan siapa yang harus dilibatkan," jelas Dodi.
Dengan menjadikan Jokowi sebagai panglima lobi, selain memuluskan langkah KIH juga sekaligus menepis anggapan bahwa Jokowi adalah 'Presiden Boneka'
http://www.aktual.co/politik/puan-ga...-panglima-lobi
Jokowi Diminta Ambil Alih Peran Puan Maharani
Minggu, 12 Oktober 2014 , 18:19:00
JAKARTA - Kekalahan secara beruntun kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) merupakan buntut dari kekalahan kubu pendukung Jokowi-JK. Puan Maharani yang dipercaya sebagai panglima lobi menjadi aktor di balik kekalahan KIH mulai dari pengesahan UU MD3, UU Pilkada, pimpinan DPR, hingga MPR.
Untuk itu, Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi menyarankan agar Jokowi mengambil alih peran Puan dan tampil di depan memimpin proses lobi politik KIH.
"Bisa jadi Puan menjadi penyumbang kegagalan (lobi KIH di parlemen)," ujar Dodi seperti yang dilansir RM Online, Minggu (12/10).
Menurut Dodi, Jokowi memiliki kemampuan lobi yang cukup baik. Setidaknya hal itu pernah diperlihatkan saat Jokowi bisa menaklukan para pedagang kaki lima di Solo saat menjadi Wali Kota, lewat lobi makan-makannya. Teranyar, Jokowi kembali memperlihatkan kepiawaiannya berkomunikasi saat berhasil menggelar pertemuan dengan Ketua DPR, MPR dan DPD dalam sebuah perjamuan makan bersama.
Lebih lanjut, Dodi menyarankan agar Jokowi turut turun tangan dalam mengatasi urusan yang dirasa krusial dan genting, bukan lagi diserahkan kepada Puan yang harus jujur diakui belum begitu matang sebagai politisi. Dibanding Puan, Jokowi punya pendekatan yang lebih soft dan diterima baik di semua elemen.
"Jokowi sendiri yang mesti berinisiatif menjadi panglima lobi, bila urusannya begitu genting. Apalagi Jokowi adalah seorang presiden. Artinya dia, adalah panglima pemerintahannya," tandasnya
http://www.jpnn.com/read/2014/10/12/...Puan-Maharani-
KIH Kalah Beruntun Tapi Puan Makin Matang
Rabu, 08 Oktober 2014 , 22:33:00
JAKARTA - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengalami kekalahan beruntun dalam pertarungan di parlemen. Sejak pengambilan keputusan atas RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) hingga perebutan pimpinan parlemen, koalisi yang dikomandani PDI Perjuangan itu terus-menerus dipecundangi Koalisi Merah Putih (KMP).
Pertanyaan pun muncul tentang kemampuan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani sebagai sosok penting di balik KIH. Sebab, Puan terlibat dalam proses pengambilan keputusan saat harus berhadapan dengan KMP.
Namun, Ketua DPP PDIP lainnya, Trimedya Panjaitan justru menilai Puan telah mengalami proses pematangan politik luar biasa karena secara langsung terlibat dalam proses politik di DPR dan MPR. "Saya rasa Puan sudah mengalami proses pematangan yang luar biasa,” ujar Trimedya di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (8/10).
Lantas apakah dengan gagalnya Puan di parlemen akan ditarik ke kabinet? “Kalau masalah apakah ada elite partai yang akan ditempatkan di kabinet oleh Pak Jokowi atau tidak, itu menjadi urusan Pak Jokowi. Kami saat ini hanya fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas kami di DPR satu per satu seperti penyusunan alat kelengkapan,” kata Trimedya,
Kini, pertarungan yang akan dihadapi KIH adalah meraih posisi di pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Terlepas dari kekalahan beruntun yang dialami KIH, Trimedya berharap KMP memiliki kerendahan hati untuk tidak menyapu bersih semua pimpinan alat kelengkapan di DPR.
Menurut Trimedya, jika KMP sampai menyapu bersih posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan maka hal itu merupakan satu kemunduran luar biasa dalam proses demokrasi di Indonesia. “Di era orde baru, pemenang pemilu selalu Golkar. Itu pun sebegitu berkuasanya tidak pernah mengambil semua pimpinan alat kelengkapan untuk Golkar. Kalau hal ini dilakukan oleh KMP, ini kemunduran bagi demokrasi,” pungkasnya.
http://www.jpnn.com/read/2014/10/08/...-Makin-Matang-
Betulkah Dibawah Komandan Puan Maharani, Komunikasi Politik PDIP Sangat Buruk?
Puan Maharani Gagal Lobi SBY
2 October 2014
Puan Maharani
LINTAS7.COM – JAKARTA – Paket Pimpinan DPR telah diumumkan melalui rapat paripurna, Kamis (02/10/14) dini hari. Enam fraksi di DPR setuju menunjuk politisi Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR-RI. Keenam fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar, PPP, PKS, PAN, Gerindra dan Partai Demokrat.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani yang ditunjuk sebagai delegasi telah berusaha melakukan lobi kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, SBY tidak berkenan menerima delegasi PDI Perjuangan itu.
“Hari ini dari siang Pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla, Pak Surya Paloh ingin ketemu Pak SBY. Cuma Tuhan berkehendak lain, saya diutus Ibu Mega untuk bertemu Pak SBY,” kata Puan, setelah melakukan aksi walk out dari sidang paripurna DPR.
Puan mengaku, telah berusaha menghubungi SBY, namun gagal. “Saya mencoba hubungi lewat Pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla dan lingkungannya tapi belum bisa. Padahal Puan Maharani ini ingin bertemu Pak SBY,” tandasnya.
http://lintas7.com/puan-maharani-gagal-lobi-sby/
Politikus Demokrat Nilai Gaya Komunikasi PDIP Buruk
Berbeda dengan Koalisi Merah Putih yang lebih baik.
Senin, 6 Oktober 2014, 11:26
VIVAnews - Partai Demokrat rupanya masih kesal dengan lolosnya Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebab, itu tak sesuai dengan keinginan Partai Demokrat yaitu pilkada secara langsung oleh rakyat.
Saking kesalnya, Partai Demokrat justru menyalahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebab menurut mereka, PDIP memiliki komunikasi yang buruk. "Antara Demokrat dan PDIP saya sayangkan tidak terjadi komunikasi politik yang baik," kata Wakil Sekretaris Partai Demokrat, Andi Nurpati di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin 6 Oktober 2014.
Andi mengatakan, jika saat itu terjadi komunikasi politik yang baik, UU Pilkada akan disahkan dengan pemilihan langsung. Karena, tujuan keduanya sama yaitu pilkada langsung walaupun Partai Demokrat mengajukan sepuluh syarat perbaikan. "Tapi PDIP tidak memberikan ruang yang sedikit akomodatif. Karena Demokrat tetap melihat di kubu pilkada DPRD banyak masalah. Tapi ya sudah itu terjadi," ujarnya.
Andi membeberkan, PDIP bahkan tidak merespons Demokrat ketika pembahasan awal di Panitia Kerja RUU Pilkada. Hingga akhirnya dalam forum lobi di paripurna PDIP dan koalisi pendukungnya kembali tidak merespon permintaan pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan dari mereka. "Situasinya kan PDIP harus mengubah juga komunikasi politiknya," jelasnya.
Andi menilai, gaya komunikasi Koalisi Merah Putih (KMP) justru lebih baik. Sehingga saat pemilihan Ketua DPR, Partai Demokrat condong ke KMP.
Kemudian, ketika Partai Demokrat walk out saat sidang, mantan Komisioner KPU itu berpendapat seharusnya PDIP, Hanura, PKB dan Nasdem melakukan instruksi kepada pimpinan sidang untuk melakukan lobi kedua agar Partai Demokrat bisa diajak lagi untuk voting. Meskipun pada akhirnya, hal itu sudah terlanjur sehingga satu-satunya jalan adalah dengan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi.
http://politik.news.viva.co.id/news/...asi-pdip-buruk
Inilah Faktor Utama Komunikasi Politik PDIP Buruk
Jumat, 10 Oktober 2014 | 09:44 WIB
INILAHCOM, Jakarta - Meski sebagai pemenang Pemilu 2014, PDIP tidak memiliki bargaining position atau posisi tawar yang kuat di DPR. Partai itu justru mengalami keterpurukan secara komunikasi politik.
Apa faktor penyebab komunikasi politik PDIP tidak berjalan baik? Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan, wafatnya almarhum Taufiq Kiemas menjadi faktor utama. "Problemnya, sepeninggalan almarhum Pak Taufiq Kiemas tidak ada komunikasi yang kaliber di PDIP," kata Ramadhan kepada INILAHCOM, Jakarta, Jumat (10/10/2014).
Hal itu menanggapi kekalahan PDIP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) melawan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri termasuk para kadernya, kata Ramadhan, tidak ada sekaliber almarhum Taufiq Kiemas. "Tidak ada di bawah Ibu Mega sebagai pelapis untuk komunikasi politik. Jadi semua berjalan kaku," katanya.
Diketahui, KIH mengalami kekalahan secara bertubi-tubi melawan KMP di DPR. Dari beberapa kejadian terakhir, yakni pengesahan RUU Pilkada, MD3, pemilihan pimpinan DPR dan MPR.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2143427/inilah-faktor-utama-komunikasi-politik-pdip-buruk#.VDqLsKhi5RI[/url]
--------------------------------
Bila jokowi berhasil mengambil alih posisi Puan Maharani, maka langkahnya tinggal setapak lagi untuk bisa menggantikan Ketua umum PDIP kelak, menggantikan Megawati yang pasti sebentar lagi akan uzur itu
Minggu, 12-10-2014 20:25
Jakarta, Aktual.co — Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo mengambilalih peran Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani dalam melakukan komunikasi politik di parlemen.
Khususnya komunikasi politik atau lobi-lobi politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ke Koalisi Merah Putih (KMP).
Dodi menyarankan demikian sehubungan dengan kekalahan beruntun yang diderita KIH di parlemen. Paling gres adalah kekalahan KIH dalam pemilihan pimpinan MPR. KMP yang mengusung Zulfikli Hasan sebagai Ketua MPR melenggang mulus mengalahkan Oesman Sapta Odang yang didorong KIH.
Dalam pemungutan suara tersebut terdapat 678 suara dari total 680 anggota MPR yang tercatat hadir. Paket A yang diusung KIH mendapat 330 suara, sedangkan paket B yang diusung KMP mendapat 347 suara.
Sebagai panglima lobi, Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani, bahkan bisa dikatakan gagal sehingga menelan kekalahan terus-menerus.
"Di sana (parlemen), tingkat kesuksesan lobi dan negosiasi memang sebagian akan tergantung pada Puan Maharani sebagai pimpinan fraksi. Bisa jadi Puan menyumbang kegagalan (lobi)," kata Dodi di Jakarta, Minggu (12/10).
Menurutnya, Jokowi mempunyai kemampuan lobi yang cukup baik. Permasalahan pedagang kaki lima di Solo yang pelik nyatanya berhasil diselesaikan Jokowi dengan baik. Terakhir, jelang pelantikannya 20 Oktober, Jokowi juga memperlihatkan kemampuannya dengan menggelar pertemuan dengan Ketua DPR, MPR dan DPR.
"Untuk pimpinan lembaga tinggi atau tertinggi negara seperti DPR dan MPR tentu mereka berdua perlu untuk turun langsung. Dan itu bisa dilakukan Jokowi dengan baik," kata dia.
Ke depan, untuk urusan krusial dan genting alangkah lebih baik apabila diserahkan ke Jokowi. Bukan lagi Puan yang belum matang sebagai politisi. Kemampuan Jokowi yang lebih soft menjadi nilai lebih karena bisa diterima dengan baik.
"Ada urusan yang bersifat personal, misalnya Mega-SBY. Jika untuk isu itu tentu Megawati tak bisa ditinggalkan. Dengan kata lain, kejelian melihat isu menjadi penting untuk menentukan siapa yang harus jadi panglima lobi dan siapa yang harus dilibatkan," jelas Dodi.
Dengan menjadikan Jokowi sebagai panglima lobi, selain memuluskan langkah KIH juga sekaligus menepis anggapan bahwa Jokowi adalah 'Presiden Boneka'
http://www.aktual.co/politik/puan-ga...-panglima-lobi
Jokowi Diminta Ambil Alih Peran Puan Maharani
Minggu, 12 Oktober 2014 , 18:19:00
JAKARTA - Kekalahan secara beruntun kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) merupakan buntut dari kekalahan kubu pendukung Jokowi-JK. Puan Maharani yang dipercaya sebagai panglima lobi menjadi aktor di balik kekalahan KIH mulai dari pengesahan UU MD3, UU Pilkada, pimpinan DPR, hingga MPR.
Untuk itu, Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi menyarankan agar Jokowi mengambil alih peran Puan dan tampil di depan memimpin proses lobi politik KIH.
"Bisa jadi Puan menjadi penyumbang kegagalan (lobi KIH di parlemen)," ujar Dodi seperti yang dilansir RM Online, Minggu (12/10).
Menurut Dodi, Jokowi memiliki kemampuan lobi yang cukup baik. Setidaknya hal itu pernah diperlihatkan saat Jokowi bisa menaklukan para pedagang kaki lima di Solo saat menjadi Wali Kota, lewat lobi makan-makannya. Teranyar, Jokowi kembali memperlihatkan kepiawaiannya berkomunikasi saat berhasil menggelar pertemuan dengan Ketua DPR, MPR dan DPD dalam sebuah perjamuan makan bersama.
Lebih lanjut, Dodi menyarankan agar Jokowi turut turun tangan dalam mengatasi urusan yang dirasa krusial dan genting, bukan lagi diserahkan kepada Puan yang harus jujur diakui belum begitu matang sebagai politisi. Dibanding Puan, Jokowi punya pendekatan yang lebih soft dan diterima baik di semua elemen.
"Jokowi sendiri yang mesti berinisiatif menjadi panglima lobi, bila urusannya begitu genting. Apalagi Jokowi adalah seorang presiden. Artinya dia, adalah panglima pemerintahannya," tandasnya
http://www.jpnn.com/read/2014/10/12/...Puan-Maharani-
KIH Kalah Beruntun Tapi Puan Makin Matang
Rabu, 08 Oktober 2014 , 22:33:00
JAKARTA - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengalami kekalahan beruntun dalam pertarungan di parlemen. Sejak pengambilan keputusan atas RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) hingga perebutan pimpinan parlemen, koalisi yang dikomandani PDI Perjuangan itu terus-menerus dipecundangi Koalisi Merah Putih (KMP).
Pertanyaan pun muncul tentang kemampuan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani sebagai sosok penting di balik KIH. Sebab, Puan terlibat dalam proses pengambilan keputusan saat harus berhadapan dengan KMP.
Namun, Ketua DPP PDIP lainnya, Trimedya Panjaitan justru menilai Puan telah mengalami proses pematangan politik luar biasa karena secara langsung terlibat dalam proses politik di DPR dan MPR. "Saya rasa Puan sudah mengalami proses pematangan yang luar biasa,” ujar Trimedya di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (8/10).
Lantas apakah dengan gagalnya Puan di parlemen akan ditarik ke kabinet? “Kalau masalah apakah ada elite partai yang akan ditempatkan di kabinet oleh Pak Jokowi atau tidak, itu menjadi urusan Pak Jokowi. Kami saat ini hanya fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas kami di DPR satu per satu seperti penyusunan alat kelengkapan,” kata Trimedya,
Kini, pertarungan yang akan dihadapi KIH adalah meraih posisi di pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Terlepas dari kekalahan beruntun yang dialami KIH, Trimedya berharap KMP memiliki kerendahan hati untuk tidak menyapu bersih semua pimpinan alat kelengkapan di DPR.
Menurut Trimedya, jika KMP sampai menyapu bersih posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan maka hal itu merupakan satu kemunduran luar biasa dalam proses demokrasi di Indonesia. “Di era orde baru, pemenang pemilu selalu Golkar. Itu pun sebegitu berkuasanya tidak pernah mengambil semua pimpinan alat kelengkapan untuk Golkar. Kalau hal ini dilakukan oleh KMP, ini kemunduran bagi demokrasi,” pungkasnya.
http://www.jpnn.com/read/2014/10/08/...-Makin-Matang-
Betulkah Dibawah Komandan Puan Maharani, Komunikasi Politik PDIP Sangat Buruk?
Quote:
Puan Maharani Gagal Lobi SBY
2 October 2014
Puan Maharani
LINTAS7.COM – JAKARTA – Paket Pimpinan DPR telah diumumkan melalui rapat paripurna, Kamis (02/10/14) dini hari. Enam fraksi di DPR setuju menunjuk politisi Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR-RI. Keenam fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar, PPP, PKS, PAN, Gerindra dan Partai Demokrat.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani yang ditunjuk sebagai delegasi telah berusaha melakukan lobi kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, SBY tidak berkenan menerima delegasi PDI Perjuangan itu.
“Hari ini dari siang Pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla, Pak Surya Paloh ingin ketemu Pak SBY. Cuma Tuhan berkehendak lain, saya diutus Ibu Mega untuk bertemu Pak SBY,” kata Puan, setelah melakukan aksi walk out dari sidang paripurna DPR.
Puan mengaku, telah berusaha menghubungi SBY, namun gagal. “Saya mencoba hubungi lewat Pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla dan lingkungannya tapi belum bisa. Padahal Puan Maharani ini ingin bertemu Pak SBY,” tandasnya.
http://lintas7.com/puan-maharani-gagal-lobi-sby/
Politikus Demokrat Nilai Gaya Komunikasi PDIP Buruk
Berbeda dengan Koalisi Merah Putih yang lebih baik.
Senin, 6 Oktober 2014, 11:26
VIVAnews - Partai Demokrat rupanya masih kesal dengan lolosnya Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebab, itu tak sesuai dengan keinginan Partai Demokrat yaitu pilkada secara langsung oleh rakyat.
Saking kesalnya, Partai Demokrat justru menyalahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebab menurut mereka, PDIP memiliki komunikasi yang buruk. "Antara Demokrat dan PDIP saya sayangkan tidak terjadi komunikasi politik yang baik," kata Wakil Sekretaris Partai Demokrat, Andi Nurpati di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin 6 Oktober 2014.
Andi mengatakan, jika saat itu terjadi komunikasi politik yang baik, UU Pilkada akan disahkan dengan pemilihan langsung. Karena, tujuan keduanya sama yaitu pilkada langsung walaupun Partai Demokrat mengajukan sepuluh syarat perbaikan. "Tapi PDIP tidak memberikan ruang yang sedikit akomodatif. Karena Demokrat tetap melihat di kubu pilkada DPRD banyak masalah. Tapi ya sudah itu terjadi," ujarnya.
Andi membeberkan, PDIP bahkan tidak merespons Demokrat ketika pembahasan awal di Panitia Kerja RUU Pilkada. Hingga akhirnya dalam forum lobi di paripurna PDIP dan koalisi pendukungnya kembali tidak merespon permintaan pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan dari mereka. "Situasinya kan PDIP harus mengubah juga komunikasi politiknya," jelasnya.
Andi menilai, gaya komunikasi Koalisi Merah Putih (KMP) justru lebih baik. Sehingga saat pemilihan Ketua DPR, Partai Demokrat condong ke KMP.
Kemudian, ketika Partai Demokrat walk out saat sidang, mantan Komisioner KPU itu berpendapat seharusnya PDIP, Hanura, PKB dan Nasdem melakukan instruksi kepada pimpinan sidang untuk melakukan lobi kedua agar Partai Demokrat bisa diajak lagi untuk voting. Meskipun pada akhirnya, hal itu sudah terlanjur sehingga satu-satunya jalan adalah dengan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi.
http://politik.news.viva.co.id/news/...asi-pdip-buruk
Inilah Faktor Utama Komunikasi Politik PDIP Buruk
Jumat, 10 Oktober 2014 | 09:44 WIB
INILAHCOM, Jakarta - Meski sebagai pemenang Pemilu 2014, PDIP tidak memiliki bargaining position atau posisi tawar yang kuat di DPR. Partai itu justru mengalami keterpurukan secara komunikasi politik.
Apa faktor penyebab komunikasi politik PDIP tidak berjalan baik? Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan, wafatnya almarhum Taufiq Kiemas menjadi faktor utama. "Problemnya, sepeninggalan almarhum Pak Taufiq Kiemas tidak ada komunikasi yang kaliber di PDIP," kata Ramadhan kepada INILAHCOM, Jakarta, Jumat (10/10/2014).
Hal itu menanggapi kekalahan PDIP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) melawan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri termasuk para kadernya, kata Ramadhan, tidak ada sekaliber almarhum Taufiq Kiemas. "Tidak ada di bawah Ibu Mega sebagai pelapis untuk komunikasi politik. Jadi semua berjalan kaku," katanya.
Diketahui, KIH mengalami kekalahan secara bertubi-tubi melawan KMP di DPR. Dari beberapa kejadian terakhir, yakni pengesahan RUU Pilkada, MD3, pemilihan pimpinan DPR dan MPR.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2143427/inilah-faktor-utama-komunikasi-politik-pdip-buruk#.VDqLsKhi5RI[/url]
--------------------------------
Bila jokowi berhasil mengambil alih posisi Puan Maharani, maka langkahnya tinggal setapak lagi untuk bisa menggantikan Ketua umum PDIP kelak, menggantikan Megawati yang pasti sebentar lagi akan uzur itu
Diubah oleh yantique 12-10-2014 14:20
0
2.5K
25
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.4KThread•41.2KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru