Jakarta - Kunjungan luar negeri DPR periode 2009-2014 banyak menuai kritik. Apa kata anggota DPR periode 2014-2019?

"Ini teknis, ini kan teknis. Kalau teknis kita bicarakan lebih detail. Ini kan teknis operasional, saya pikir kita lihat kalau ada kepentingan ya dikerjakan, kalau tidak ada kepentingan untuk rakyat ya jangan dikerjakan," kata Waketum‎ Golkar Fadel Muhammad di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2014).

"Tapi kan misalnya, ini kan teknis, teknis itu tidak boleh kita bicarakan secara terbuka di publik. Boleh kita mengatakan kalau itu kepentingan rakyat kita dukung, kalau tidak jangan‎," sambungnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa kunjungan ke luar negeri itu dibutuhkan dalam pembahasan undang-undang. Namun ke depan, menurutnya sebaiknya hal seperti itu dikurangi saja.

‎"Itu sih sistem. Bahwa setiap membahas undang-undang kita tidak boleh bahwa tidak belajar dengan negara lain," ucapnya.

"Namun demikian, yang perlu dilakukan adalah bagaimana meminimalisir kunjungan ke luar negeri. Kunjungan yang efektif dan efisien. Keluar negeri itu betul-betul dikurangi, pengurangan keluar negeri itu‎," tegasnya.

http://news.detik.com/read/2014/10/1...ota-dewan-baru


- makanya belajar dari bu risma, pake IM ketimbang mondar mandir buang duit
- kalo perlu tiap member DPR diwajibkan pake skype, face time ama IM