SERAHKAN NEGARA INI KEPADA YG BERPENGALAMAN NGUTANG DAN PINTER BERKELIT KAYAK BELUT MENGHINDARI HUTANG

1. ABURIZAL BAKRIE

Punya Utang Rp 44 Triliun, Bagaimana Tambang Bakrie Membayarnya?
Dewi Rachmat Kusuma - detikfinance
Senin, 06/10/2014 12:42 WIB
//images.detik.com/content/2014/10/06/6/123848_ptba3dalam.jpg
Jakarta -PT Bumi Resources Tbk (BUMI) saat ini punya total utang US$ 4 miliar atau sekitar Rp 44 triliun. Utang ini berasal dari berbagai institusi.

Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava mengatakan, utang tersebut akan dikurangi hingga menjadi US$ 2,2 miliar atau sekitar Rp 24 triliun tahun depan.

"Saat ini total utang BUMI US$ 4 miliar, tahun depan akan diturunkan jadi US$ 2,2 miliar," kata Dileep di acara Public Expose Insidentil BUMI di ruang Avara 123 Avara Lounge & Function Hall Epiwalk, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Tambang Grup Bakrie itu baru saja mengumumkan penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue yang sepi peminat. Dari target raupan dana Rp 8 triliun, BUMI hanya akan mengantongi dana sekitar Rp 3,6 triliun.

Perseroan mengalami kekurangan permintaan (undersubscription) ditambah para kreditor yang tidak bersedia menerima pembayaran pinjaman dalam bentuk saham.

Dana hasil rights issue antara lain digunakan untuk melunasi pinjaman antara lain kepada Axis Bank Limited pada tahun 2011, Credit Suisse 2010-2012, Deutsche Bank 2011, UBS AG 2012, dan CBS 2011.

Perseroan juga akan melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari China Investment Corporation (CIC) melalui Country Forest Limited sebesar US$ 150 juta dan seluruh utangnya kepada Castleford Investment Holdings Ltd sebesar US$ 150 juta.

Sejumlah pihak yang mengambil bagian dalam rights issue PT Bumi Resources Tbk antara lain publik sejumlah 11,53 juta saham. Lalu perusahaan milik grup Bakrie, Long Haul Holding Ltd melalui mekanisme debt to equity conversion sejumlah 6,9 miliar saham.

Selain itu Castleford Holding Ltd melalui mekanisme debt to equity conversion sejumlah 6,9 miliar saham dengan PT Damar Reka Energi sebagai agen fasilitas Castleford. Danatama Makmur sebagai pembeli siaga menyerap sekitar 2,04 miliar saham.
detik.com

2. PRABOWO SUBIANTO

5 Bulan Tak Digaji Karyawan Prabowo Subianto Mogok

TEMPO.CO, Berau - Sebanyak 600-an karyawan PT Kertas Nusantara (sebelumnya bernama PT Kiani Kertas) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berunjuk rasa menuntut gaji yang belum terbayarkan sejak lima bulan lalu. Mereka meminta Prabowo Subianto , pemilik saham mayoritas PT Kertas Nusantara, segera turun tangan menyelesaikan masalah buruhnya.

Ketua SP Kahutindo PT Kertas Nusantara, Indra Alam, mengatakan aksi ini merupakan puncak kesabaran karyawan yang bertahan dengan janji-janji manajemen selama lebih dari empat bulan lamanya. Tapi, perusahaan hingga kini tak pernah merealisasikan gaji yang merupakan hak karyawan perusahaan pengolahan bubur kertas itu. "Sejak September, gaji karyawan tak dibayarkan sampai sekarang," kata Indra Alam, Senin, 20 Januari 2013.

Janji terakhir manajemen melalui Direktur PT Kertas Nusantara Pola Winson akan membayarkan gaji karyawan setelah tanggal 16 Januari 2014. Menurut manajemen, dana segar akan diterima perusahaan atas kerja sama PT Kertas Nusantara bersama Salim Grup pada November 2013 lalu.

"Manajemen menginformasikan bahwa kerja sama sudah deal dengan Salim Grup dan gaji segera dibayarkan. Nyatanya, sampai sekarang, kami belum menerima hak kami," kata dia.

Aksi digelar para karyawan sekitar pukul 09.00 Wita di Kabupaten Berau. Para buruh mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja setempat. Karena tak ditemui Kepala Dinas, para buruh bergeser ke kantor bupati menemui Makmur HAPK di kantornya. Ternyata, bupati juga tak ada di tempat. "Katanya, mereka ke kampung ada acara. Kami ditemui perwakilannya saja," kata Indra.

Aksi hingga kini masih berjalan. Para buruh memilih bertahan di kantor Dinas Tenaga Kerja sampai ada pertemuan dengan Bupati Makmur HAPK yang dijadwalkan pada Selasa besok.

Sementara itu, Kepala Humas PT Kertas Nusantara Nasution menyatakan kondisi perusahaan memang tengah dalam kesulitan keuangan hingga saat ini. Tak hanya gaji karyawan, pabrik juga tak beroperasi karena kurangnya dana segar yang dimiliki manajemen PT Kertas Nusantara.

Soal tuntutan karyawan, Nasution menyatakan bahwa perusahaan tidak akan tinggal diam. Saat ini, berbagai cara dilakukan hanya untuk mencari dana talangan yang dibutuhkan perusahaan. Kerja sama dengan Salim Grup merupakan salah satu jalan. Namun, kerja sama ini masih dalam negosiasi petinggi perusahaan.

"Kami memang dalam kondisi kesulitan dana saat ini, tapi bukan berarti tidak akan membayar (gaji karyawan). Kami masih berusaha mencari talangan dana," kata Nasution saat dihubungi Tempo.

PT Kertas Nusantara, perusahaan yang sahamnya dimiliki Prabowo Subianto mempunyai karyawan sebanyak 1.500 orang. Dalam sebulan, perusahaan harus membayar gaji senilai Rp 13 miliar.

FIRMAN HIDAYAT
tempo.co

Prabowo dan ‘Kebocoran’ di PT.Kiani Kertas?

Kembali, lebih dari 1000 orang karyawan PT. Kiani Kertas (Kertas Nusantara) dijadwalkan akan demo di depan kantor pemkab Berau Kalimantan Timur karena tunggakan gaji yang tidak diterima karyawan selama lebih dari 5 bulan. Pembayaran ini sudah ditunggak sejak bulan Agustus tahun lalu, karena kondisi keuangan perusahaan kertas terbesar di Asia tersebut dalam kondisi kritis.

Ada apa dengan PT. Kiani Kertas? Bukankah dulu perusahaan ini berkibar dan sangat menguntungkan? Mengapa kini dalam kondisi terengah-engah? Salah kelola seperti apa? Apa ada yang bocor?

Menurut Suyadi, Ketua DPC SBSI Berau Kaltim, sebelum diambil alih oleh Prabowo, kondisi PT. Kiani sangat sehat. Pabrik berjalan dengan baik, karyawan sejahtera, penduduk sekitar yang memiliki pohon diuntungkan juga dengan menyuplai ke PT. Kiani Kertas. Sebelum diambil alih oleh Prabowo, perusahaan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan berhasil meningkatkan taraf perekonomian di Berau.

Tetapi sekarang, walupun mesin-mesin masih baik, suplai kayu sudah ada (dari masyarakat sekitar yang menanam pohon kayu di HTI), tetapi mengapa justru produksi dihentikan?

Pengambil Alihan PT. Kiani Kertas dari Bob Hassan ke Prabowo

Dulu perusahaan ini merupakan perusahaan milik Bob Hassan. Perusahaan ini diambil alih oleh BPPN terkait penyelesaian hutang Bank Umum Nasional milik Bob Hassan senilai Rp 8,9 Trilyun. Berarti dalam hitungannya ketika itu tentu nilai PT. Kiani Kertas senilai Rp 8,9 Trilyun.

Tahun 2002, BPPN menawarkan kepada perusahaan milik Prabowo Subianto, PT. Voyala, yang kemudian membeli semua saham PT. Kiani senilai Rp 7,1 Trilyun. Dari nilai tersebut, US$ 230 juta (sekitar Rp 2,3 Trilyun) merupakan kredit dari Bank Mandiri. Tetapi kemudian PT. Kiani terjerat dalam kredit macet tidak mampu membayar hutangnya ke Bank Mandiri.

Pada tahun 2005, Prabowo dipanggil oleh Kejagung sebagai saksi penyaluran kredit dari Bank Mandiri ke PT. Kiani Kertas, karena ada temuan dari Kejagung dan BPK terdapat perbuatan melawan hukum dalam penyaluran kredit Rp 1,89 Trilyun yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Tetapi tahun 2011, kasus ini di SP3kan oleh Kejagung.

Penyelamat Prabowo dalam masalah kredit macet PT. Kiani Kertas adalah Hasyim Joyohadikusumo, yang pada tahun 2007 menyetorkan uang ke Bank Mandiri senilai US$ 50 juta, sehingga PT. Kiani bisa melakukan restrukturisasi hutang.

Pada tahun 2011, PT. Kiani digugat pailit ke PN Jakpus karena tidak mampu membayar hutang dengan no register perkara 31/Pailit/2011/PN Niaga Jakpus.

PT.Kiani lolos dari gugatan pailit setelah 89% atau 120 kreditur dari 143 setuju memberikan perpanjangan masa pembayaran hutang. Keputusan ini diambil dari rapat pemungutan suara yang diadakan untuk memutuskan atau menolak proposal perpanjangan hutang oleh perusahaan milik Prabowo tersebut. Perpanjangan masa pembayaran terhitung mulai 2013, selama 15 tahun untuk kreditur separatis dan 20 tahun untuk kreditur konkuren

Data kurator kepailitan menunjukkan bahwa hutang perusahaan terdiri dari:

1. Rp 7,94 Trilyun kepada kreditur separatis (kreditur utama atau pemegang jaminan kebendaan atau asset, prioritas mendapatkan pembayaran penjualatan kepailitan)

2. Rp 5,6 Trilyun kepada kreditur konkuren yang diakui

3. Rp 734 milyar kepada kreditur konkuren yang diakui sementara

Yang mengherankan, ternyata Prabowo meminjam kepada asing. Jadi kreditur separatis senilai Rp 7,94 Trilyun itu adalah JP Morgan Europe Ltd, Credit Suisse International, Boshendal Investment Ltd, Langass Offshore Inc. Lah, ini sami mawon donk, dimana letak nasionalismenya?

Tidak semua kreditur menyetujui proposal perpanjangan hutang tersebut. Salah satunya adalah Allied Ever Investmen Ltd, yang menyatakan bahwa proposal dibuat sederhana. Padahal hutang yang dibuat oleh PT. Kiani Kertas ini dulu Rp 14,3 Trilyun. Kuasa hukumnya menyatakan: ‘Banyak hal yang seharusnya diperiksa dan dipelajari. Apalagi laporan keuangan mereka juga tidak diaudit. Yang diaudit baru disampaikan kemarin.’

Dana yang dipinjam memang sangat besar sekali. Nilainya trilyunan rupiah. Jika perusahaan tetap sekarat, cashflow perusahaan untuk bergerak tidak ada,bukankah penzaliman namanya terhadap karyawan yang ada beserta masyarakat sekitar yang menumpukan hidupnya dengan keberadaan perusahaan ini? Kemana larinya hasil produksi dulu yang sempat sangat baik?

Dan kini, perusahaan itu masih berdarah-darah. Apakah Prabowo tidak berminat menutup kebocoran disini dengan serius pembenahan manajemen di PT. Kiani Kertas alias Kertas Nusantara ini?

Ya sudah gitu aja. Salam Kompasiana!
kompasiana.com

trit ini dibuat semata-mata hanya untuk mengingatkan, dan disertai kegeraman terhadap KMP yang terus mencari celah di parlemen untuk berkuasa dengan merebut hak rakyat.