Logika Ketua KPK Membahayakan Demokrasi... Sebut DPR Perampok, Kalau Begitu Abraham Samad Juga Perampok Dong?



Menarik sekali acara yang dikemas oleh Metrotv dalam Mata Najwa yang menghadirkan narasumber Ahok dan Abraham Samad. Ibarat masih belum menerima kekalahan, Metrotv terus menayangkan acara untuk menyudutkan anggota DPR, utamanya kepada para anggota DPR yang telah memenangkan voting antara Pilkada lewat DPRD atau Pilkada Langsung.

"Teman-teman DPRD itu adalah perampok yang mahir," kata Abraham Samad, yang diikuti oleh gemuruh riuh tepuk tangan.

Logika Abraham Samad ini sungguh aneh dan lucu, serta membahayakan demokrasi. Jika menganggap DPR itu adalah kumpulan perampok. Khususnya yang ditujukan kepada DPRD. Maka ini telah menghina rakyat Indonesia yang telah memilih anggota DPRD.

Jika dulu KPK saja tidak rela dituduh antek Israel, sampai-sampai Johan Budi mengatakan itu fitnah keji. Dan berdalih banyak sekali anggota KPK yang juga puasa daud, puasa senin kamis, shalat dhuha dan lailnya tak pernah telat.

Lalu Abraham Samad dengan 'Gestur' yang gagap ini, malah menuduh DPR adalah kumpulan perampok yang mahir. Berarti seluruh DPRD adalah kumpulan perampok, jika menurut komentar Abraham Samad tersebut. Dan ini tentu menafikkan segala macam apapun dan siapapun anggota DPRD, bahkan yang sering puasa daud, puasa Senin-Kamis, Shalat dhuha dan Lailnya tidak pernah telat. Juga ikut dituduh perampok oleh Abraham Samad. Ini Sungguh 'Fitnah Keji' kata Johan Budi, Jubir KPK.

Logika Abraham Samad Ini tentu berbahaya sekali, karena DPRD juga termasuk perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Dan ini tentu membentuk stigma bahwa demokrasi yang dilakukan Indonesia adalah, "Rakyat Memilih Perampok". Termasuk Abraham Samad, ia memilih perampok.

Mestinya Abraham Samad bisa berlaku arif, dan mampu menunjukkan data-data yang jelas. Siapa-siapa saja anggota DPRD Yang ketangkap, atau paling tidak memberikan grafik yang jelas mengenai partai mana yang terbanyak anggota DPRnya tertangkap KPK karena tersangkut korupsi. Bukan malah membuat opini yang menyesatkan tersebut.

Hanya karena Pilkada dipilih oleh DPRD, Abraham Samad sudah menyatakan DPRD itu adalah perampok yang mahir. Apakah ia lupa, bahwa kepemimpinan KPK itu dipilih oleh Perwakilan DPR. Bukan langsung melalui Rakyat.

Jika DPR saja dianggap sebagai Perampok yang mahir, berarti dipilihnya Abraham Samad menjadi ketua KPK adalah atas kesepakatan kemahiran para Perampok? Logika dan akal sehat tentu akan menyatakan, Perampok memilih teman yang sama perampoknya. Kalau begitu, sekali lagi. Abraham Samad juga perampok dong? Karena

dipilih oleh perampok!

Ketua KPK Abraham Samad sudah terlalu jauh mengomentari beragam peristiwa politik, hingga sampai lupa menuntaskan beragam janji-janjinya saat ingin dipilih jadi Ketua KPK dihadapan anggota DPR (Anggota Perampok?).

Banyak kasus korupsi kakap yang terbengkalai, tetapi Abraham Samad malah santai-santai saja. Bahkan asyik mengomentari beragam peristiwa politik yang ada di Indonesia.

KPK itu bukan jabatan politik, tetapi ia merupakan amanah pekerjaan. Seperti layaknya TNI/Polri, Hakim/Jaksa, bahkan tak jauh bedanya dengan buruh atau karyawan pabrik.

KPK mestinya bekerja sesuai porsinya, bukan sekedar menangkapi Koruptor, tetapi juga memberikan edukasi mengenai korupsi. Berapa banyak film KPK dan anggaran yang bejibun untuk membuatnya, tetapi mana hasilnya?

Jika menangkap banyak orang yang dianggap korupsi lalu sudah merasa bangga. Tentu malah sebaliknya, berarti kinerja edukasi KPK perlu dipertanyakan. Berarti KPK tidak berhasil melakukan edukasi mengenai bahayanya korupsi, semakin banyak orang yang ditangkap karena korupsi maka semakin besar pula kebobrokan KPK karena tidak mampu mengedukasi masyarakat tentang bahaya laten korupsi.

Ibarat KPK hanya sebatas 'Polisi Koruptor', nggak jauh beda dengan Polantas atau bahkan Reserse Narkoba. Semakin banyak orang yang melanggar, maka akan semakin senang karena mendapatkan banyak kasus tilang.

Sama dengan Reserse Narkoba, semakin banyak orang yang ketangkap karena kasus Narkoba, maka akan semakin menambah kredit poin untuk bisa menaikkan pangkat seorang polisi. Mestinya logika KPK seperti ini harus dienyahkan, karena tugas utama KPK adalah mencegah bukan sekedar penindakan semata.

Jika KPK lebih banyak melakukan penindakan. Berarti, negara ini benar-benar bobrok sekali... Atau memang ingin dibuat terlihat bobrok sebobrok-bobroknya?

Aparat atau juga KPK lebih senang dengan banyaknya kasus pelanggaran, daripada mencegah masyarakat agar tidak melanggar.

Jika dulu kita bisa berharap besar terhadap KPK, maka saat ini dipimpin oleh Abraham Samad. Era KPK hanya sekedar era Pencitraan, tangkap sana-sini lalu buat publikasi. Tak lupa buat komentar politis, yang malah membuat rakyat kebingungan.

Komentar sembarangan Abraham Samad yang menuduh DPRD adalah perampok tentu sangat melukai hati rakyat, dan telah mencederai demokrasi. Karena DPRD dipilih oleh rakyat langsung, sedangkan Abraham Samad malah dipilih melalui DPR. Lalu siapa sebenarnya perampoknya?

Era pemilik modal menguasai daerah sudah berakhir. Karena money politik dalam pilkada sudah tidak ada lagi. Serangan Fajar saat Pilkada tak akan lagi ditemukan.

Rakyat telah terselamatkan dari memakan uang-uang haram money politik. Jika money politik itu berada dilingkungan DPRD, maka biarlah Tuhan Dan KPK yang mengurusnya. Asalkan rakyat tak lagi dijejali dengan berbagai janji politik palsu dan uang puluhan hingga ratusan ribu yang sudah diharamkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Saat ini kita rakyat Indonesia, hanya bisa berdoa agar KPK kembali lagi seperti semula. KPK yang bersih dari unsur politis dan pencitraan palsu para pemimpinnya. Semoga DPR tak salah lagi memilih pemimpin KPK, tak lagi memilih perampok.