JAKARTA. Rachmawati
Soekarnoputri meminta supaya
pelantikan Joko Widodo-Jusuf
Kalla sebagai Presiden dan Wakil
Presiden pada 20 Oktober
mendatang ditunda. Alasannya, status Jokowi dikasus korupsi
bus TransJakarta belum
sepenuhnya jelas. "Saya ini memikirkan sesuatu
yang lebih besar untuk
kepentingan bangsa. Presiden
terpilih versi KPU ini kan masih
terkait dengan beberapa kasus
hukum. Nah ini harusnya diklarifikasi dulu dong. Indonesia
ini kan bukan miliknya
sekelompok orang," ujar Ketua
Dewan Pendiri Yayasan
Pendidikan Soekarno, Rachmawati
Soekarnoputri usai bertemu Pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI,
Kamis (9/10). Apabila seorang presiden memiliki
masalah hukum kata Rachmawati
hal tersebut justru akan
membuat malu bangsa dan
negara Indonesia. "Kalau dalam
dirinya sendiri saja kasus hukum masih belum jelas, kan kalau ada
terlibat kasus korupsi itu kan
memalukan harkat, martabat
bangsa ini," ujarnya. Tidak hanya Jokowi, adik
kandung Megawati Soekarnoputri
ini juga menyebut kasus-kasus
hukum yang membelit Wakil
Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK),
ada persoalan hukum yang masih harus diselesaikan, yakni saat
pembagian zakat pada Idul Fitri
lalu di rumah JK di Makassar
yang mengakibatkan jatuhnya
korban jiwa. Karena hal itu Rachmawati
meminta pimpinan DPR RI
memanggil ketua dan anggota
Komisi pemberantasan Korupsi
(KPK) serta Kapolri terkait
pengusutan kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan Joko
Widodo dan Jusuf Kalla (JK). "Kami meminta menunda
pengambilan sumpah dan janji
pasangan presiden dan wakil
presiden yang ditetapkan KPU
sebelum pengusutan kasus-kasus
dugaan korupsi yang disangkakan terhadap presiden
terpilih dituntut dituntaskan
secara hukum," kata Rachmawati. Tak cukup itu, Rachmawati juga
meminta pimpinan DPR untuk
memanggil Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan hakim Mahkamah
Konstitusi sehubungan
penyelenggaran pemilihan presiden (pilpres) serta perkara
perselisihan hasil pilpres

Sumber